Apresiasi — Setiap tahun, pada 23 September, Indonesia memperingati Hari Maritim Nasional. Tanggal ini ditetapkan untuk mengenang momentum bersejarah ketika Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Djuanda 1957 yang menegaskan bahwa laut merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan Indonesia. Sejak itu, laut bukan lagi pemisah pulau, melainkan penghubung yang memperkuat identitas kita sebagai negara maritim terbesar di dunia.
Sayangnya, sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, momentum ini sering terlewatkan di Indonesia. Padahal, laut merupakan nadi yang menyokong peradaban dan perekonomian global. Sebagai negara maritim, laut seharusnya menjadi urat nadi negara Indonesia. Namun, ironisnya sebuah negara yang lebih dari 70% wilayahnya berupa laut, masih sering memunggungi potensi maritimnya sendiri.
Indonesia sendiri adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan 70% wilayahnya berupa laut. Posisi geografis yang strategis menjadikan laut bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Mereka menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan. Industri perikanan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Laut juga menjadi jalur vital perdagangan internasional—lebih dari 40% kapal dagang dunia melewati perairan Indonesia. Indonesia, bahkan memiliki salah satu kawasan laut paling kaya di dunia: Coral Triangle, yang menjadi habitat 76% spesies karang dunia dan ribuan jenis ikan tropis. Dari sisi budaya, laut membentuk identitas. Kita mengenal kisah pelaut Bugis, armada Sriwijaya, hingga ekspedisi Majapahit. Semua menegaskan: maritim bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi jati diri bangsa.
Namun demikian, bangsa Indonesia masih sering berpaling dari laut yang telah menjadi salah satu urat nadi negara. Perikanan tangkap berlebih, pencemaran laut, dan illegal fishing masih menjadi masalah utama. Pada kurun 2020–2025 saja, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam wawancaranya dengan Tempo pada Minggu (8/6), kerugian akibat illegal fishing diperkirakan mencapai 13 triliun. Berdasarkan data milik Kementerian Kelautan, rata-rata produksi perikanan tangkap pada 2020-2024 mencapai 7,39 juta ton. Seharusnya, dengan angka produksi tersebut bisa dibayangkan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan penangkapan yang bertanggung jawab. Padahal, hal ini hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami laut Indonesia.
Hari Maritim Nasional seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran kolektif. Hari Maritim Nasional adalah ajakan untuk bangkit dari lupa. Dari lautlah bangsa ini terbentuk, dari laut pula bangsa ini bisa kembali berjaya. Diam berarti membiarkan laut terus tereksploitasi dan terabaikan. Bertindak berarti menjaga, mengelola, dan menghidupkan kembali kejayaan maritim Nusantara. Potensi laut adalah modal utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Maka, mari jadikan Hari Maritim Nasional bukan sekadar tanggal di kalender, tetapi gerakan kolektif untuk menjaga dan memanfaatkan laut demi kejayaan bangsa!
Laut Kita, Kewajiban Kita.
Penulis: Abra Wasistha Yadnyana
Editor: Nuzulul Magfiroh, Nurjannah
Referensi:
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2025 (laporan). PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan. https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Rilis_Data_Kelautan_dan_Perikanan_Triwulan_I__2025.pdf
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia — Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023. https://kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-laporan-kinerja-direktorat-jenderal-perikanan-tangkap-tahun-2023.pdf
Tempo.co. (2025) . Potensi kerugian negara akibat illegal fishing Rp 13 triliun sejak 2020. https://www.tempo.co/ekonomi/potensi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-rp-13-triliun-sejak-2020-1673365
