September Hitam: Peringati Hari Oligarki dan G30S/TWK

Pelaksanaan aksi Peringatan Hari Oligarki dan G30S/TWK di kantor Gubernuran Semarang. (Sumber: Manunggal)

Semarangan – Rangkaian aksi pada September 2021 belum selesai. Setelah Nyore Bareng Munir dan Aksi Hari Tani, massa aksi yang diinisiasi oleh Aksi Kamisan dan tergabung dalam Aliansi Semarang Raya kembali menggelar aksi pada Kamis (30/09) sore di Kantor Gubernuran Semarang. Aksi bertajuk Peringatan Hari Oligarki dan G30S/TWK ini diikuti oleh masyarakat sipil Jawa Tengah dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, LBH Semarang, Walhi, dan lain-lain.

 

Salah satu massa aksi, Gusti Iqra Ibrahim mengatakan bahwa aksi bertajuk Peringatan Hari Oligarki ini diadakan mengingat banyaknya indikasi kebijakan pemerintah yang dinilai bersifat oligarki, di antaranya pengesahan UU Ciptaker, pemecatan anggota KPK, pengesahan UU minerba, dan lain-lain. Selain itu, ia juga mengatakan istilah G30S/TWK dicetuskan karena pemecatan anggota KPK oleh Ketua KPK, Firli Bahuri per tanggal 30 September 2021 lalu.

 

“Kenapa September? Karena tahun 65-66 September menjadi titik balik Indonesia dikuasai oleh oligarki dan 30 September kemarin anggota KPK resmi dipecat,” ujarnya.

 

Gusti juga menambahkan aksi ini merupakan tindak lanjut dari kajian-kajian tentang Omnibus Law dan KPK yang telah dilaksanakan sejak dua tahun lalu, yakni 2019. Oleh karena itu, Peringatan Hari Oligarki dan G30S/TWK ini masih satu arah dengan aksi Reformasi Dikorupsi dengan membawa delapan tuntutan, yakni:

  1. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM,
  2. Terbitkan Perppu yang mencabut UU 19/2019 tentang Perubahan UU KPK,
  3. Menolak hasil TWK yang berdampak pada pemberhentian 58 pegawai KPK,
  4. Tolak tambang pasir besi di Balong,
  5. Tolak tambang bantuan andesit di Wadas,
  6. Terbitkan Perppu untuk cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
  7. Terbitkan Perppu untuk cabut Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan
  8. Kembalikan pengaturan muatan awal RUU PKS dan segera sahkan.

 

Dalam pelaksanaannya, massa aksi tidak lagi menghadap ke gedung Gubernuran, melainkan memunggungi kantor Gubernur Jateng tersebut.

 

“Orasinya menghadap ke pemerintah jadi apa yang kita sampaikan harusnya sampai ke pemerintah. Sedangkan poster-poster menghadap ke jalan supaya masyarakat tau apa yang sedang terjadi,” terangnya.

 

Mengenai pelaksanaan aksi di tengah pandemi, Ibda Yunanto dari Satlantas Polrestabes Semarang mengatakan bahwa meskipun Semarang berada di PPKM level 2, alangkah baiknya kegiatan yang memunculkan kerumunan dapat dikurangi. Meski begitu, ia mengaku tetap “mendampingi” dengan menertibkan lalu lintas di area Gubernuran.

“Silakan dilaksanakan dengan tertib, sesuai koridor aturan yang berlaku,” tegasnya.

 

Reporter: Malahayati Damayanti, Aslamatur Rizqiyah

Penulis: Aslamatur Rizqiyah

Editor: Dyah Satiti

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top