Aksi Peringatan Hari Oligarki dan G30S/TWK Berakhir Ricuh, Polri: Mereka Meneriaki Kami dengan Kata-Kata Tak Pantas

Pelaksanaan Aksi Peringatan Hari Oligarki dan G30S/TWK di Kantor Gubernuran Semarang, Kamis (30/09). (Sumber: Manunggal)

Semarangan – Aksi Peringatan Hari Oligarki dan G30S/TWK oleh Aksi Kamisan yang tergabung dalam Aliansi Semarang Raya di Kantor Gubernuran, Kamis (30/09) berakhir ricuh. Dalam Press Release yang dilaksanakan pada Kamis (30/09) pukul 19.30 WIB, disebutkan bahwa terdapat tujuh massa aksi yang mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian, yakni:

  1. G – Mahasiswa Undip
  2. RH – Mahasiswa Undip
  3. BG – Mahasiswa Undip
  4. G – Mahasiswa Undip
  5. MS – LPM Hayam Wuruk
  6. NC – Walhi Jawa Tengah
  7. CG – PBH LBH Semarang

Kericuhan ini dinilai karena pembubaran paksa oleh aparat, mengingat dalam Pasal 6 ayat (2) Perkap Nomor 9 Tahun 2008 telah diatur bahwa aksi di tempat terbuka dapat dilakukan pukul 06.00 – 18.00 WIB, lalu dilanjutkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang koordinasi antara koordinator aksi dengan Polri apabila aksi dilaksanakan hingga larut malam. Dalam kericuhan tersebut, polisi menangkap mahasiswa yang dianggap sempat meneriaki polisi dengan kata-kata yang tidak pantas.

“Tadi mereka meneriaki kami dengan kata-kata tak pantas,” terang Wakasat Sabhara Polrestabes Semarang, Kompol R Justinus, dikutip dari TribunJateng.com.

Pernyataan ini mendapat tanggapan dari CG, salah satu massa aksi yang mendapat tindakan represif dari aparat. Menurutnya, mahasiswa tidak dapat dianggap sebagai penyebab kericuhan mengingat upaya pembubaran oleh aparat telah dilakukan sejak pukul 17.45 WIB.

“Sebelum jam berakhir, ancaman pembubaran sudah ada. Kalau disebutkan penyebabnya mahasiswa dan berakibat represif, tidak masuk akal. Kami juga tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada polisi, melainkan kepada UU Ciptaker,” jelasnya.

Selain itu, polisi menuding kegiatan aksi ini tidak memiliki izin. Gusti sebagai salah satu massa aksi menyangkal tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak disebutkan perlunya izin dalam aksi, melainkan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Polri.

“Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan pada 29 September siang,” ujarnya saat diwawancarai langsung oleh awak Manunggal.

CG menyayangkan tindakan aparat yang langsung membubarkan paksa massa aksi, alih-alih berkoordinasi dengan koordinator aksi. Padahal, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Hak dan Kewajiban dijelaskan bahwa aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan.

“Polisi membubarkan massa aksi dengan tindakan kekerasan. Beberapa di antaranya: pukulan pada pelipis mata, muka, kepala bagian belakang, tendangan ke arah perut dan bagian rusuk,” tutup CG.

 

Reporter: Malahayati Damayanti, Aslamatur Rizqiyah

Penulis: Aslamatur Rizqiyah

Editor: Dyah Satiti

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top