Opini — Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan publik setelah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Mei 2026. Pada awal Mei, rupiah sempat dibuka menguat di kisaran Rp17.303 per dolar AS. Namun, memasuki minggu pertama hingga pertengahan Mei, nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus kisaran Rp17.400 dan bahkan menyentuh level Rp17.600 per dolar AS akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas perekonomian nasional serta dampaknya terhadap harga kebutuhan sehari-hari. Di tengah situasi tersebut, respons Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2024–2029, Prabowo Subianto, yang dinilai santai turut menjadi perhatian publik.
Prabowo: “Orang Desa Nggak Pakai Dolar”
Dalam pidatonya saat kegiatan peresmian operasionalisasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), Prabowo mengatakan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak perlu terlalu khawatir terhadap pelemahan rupiah.
“Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke,” ujar Prabowo.
Ia bahkan berkelakar bahwa dampak tersebut hanya akan dirasakan oleh mereka yang sering bepergian ke luar negeri atau para pengusaha.
“Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Hayo siapa ini?” katanya.
Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup, Prabowo justru melontarkan respons yang dikritik oleh sejumlah ekonom serta kalangan masyarakat karena dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Pelemahan rupiah bukan sekadar isu tentang siapa yang menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari, melainkan persoalan yang dampaknya menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Dalam sistem ekonomi yang saling terhubung seperti sekarang, naik turunnya kurs dolar berpengaruh besar terhadap harga barang dan biaya produksi di dalam negeri. Banyak kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk di pedesaan, masih bergantung pada barang impor atau bahan baku impor. Mulai dari pupuk, pestisida, pakan ternak, bahan bakar minyak (BBM), obat-obatan, mesin pertanian, hingga barang elektronik memiliki keterkaitan dengan dolar AS. Ketika kurs dolar meningkat, dampaknya adalah melonjaknya biaya impor dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang-barang di pasaran.
“Imported inflation akibat pelemahan rupiah dapat mulai dirasakan di Mei. Kelompok pengeluaran yang paling terdampak adalah yang terkait dengan komponen tinggi impor,” ujar Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), mengutip ANTARA pada Senin (18/5/2026).
Artinya, masyarakat desa tetap merasakan dampaknya meskipun tidak pernah bertransaksi menggunakan dolar secara langsung. Menguatnya dolar AS turut berdampak pada naiknya biaya impor bahan bakar, bahan baku industri, hingga kebutuhan produksi lain yang masih bergantung pada transaksi internasional. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi ongkos distribusi barang di dalam negeri karena biaya transportasi dan produksi ikut meningkat. Akibatnya, harga kebutuhan pokok perlahan melonjak, biaya produksi pertanian menjadi lebih mahal, dan daya beli masyarakat pun ikut tertekan. Dalam kondisi seperti itu, persoalan kurs tidak lagi menjadi isu yang jauh dari kehidupan rakyat kecil.
Justru kelompok masyarakat dengan pendapatan terbatas, seperti buruh harian, pedagang kecil, petani, hingga pekerja sektor informal, sering kali menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak kenaikan harga, meskipun mereka tidak memahami secara langsung bagaimana mekanisme pasar global bekerja.
Pernyataan “rakyat desa tidak memakai dolar” terdengar sederhana, tetapi logika ekonomi tidak bekerja sesederhana itu. Masyarakat desa memang tidak bertransaksi menggunakan dolar ketika membeli kebutuhan di pasar atau membayar ongkos transportasi. Akan tetapi, banyak kebutuhan hidup mereka bergantung pada barang yang terhubung dengan rantai ekonomi global.
“Rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling akhir menyadari gejolak kurs, paling cepat merasakan dampak kenaikan harga. Jadi, kalau konteksnya ingin menenangkan publik, narasi itu malah berisiko menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks,” terang Ronny Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) saat diwawancarai oleh British Broadcasting Corporation (BBC) News Indonesia pada Minggu (17/5/2026), merespons pernyataan Prabowo.
Dampak pelemahan rupiah memang tidak terasa dalam sehari atau dua hari, tetapi perlahan menekan masyarakat melalui kenaikan harga-harga di tingkat bawah.
“Dampaknya memang biasanya bertahap, bukan langsung sekaligus. Awalnya, produsen atau distributor masih mencoba menahan harga, tetapi kalau kurs bertahan lemah dalam waktu lama, penyesuaian harga hampir tidak terhindarkan,” jelas Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), mengutip ANTARA pada Rabu (13/5/2026).
Dalam situasi seperti ini, masyarakat desa menjadi kelompok yang rentan karena pendapatan mereka cenderung tetap sementara biaya hidup terus meningkat. Petani, misalnya, akan menghadapi kenaikan harga pupuk dan alat produksi pertanian. Nelayan akan terbebani oleh naiknya harga bahan bakar. Pedagang kecil di pasar desa juga akan mengalami tekanan karena harga barang dari distributor meningkat, sementara daya beli masyarakat menurun. Bahkan ongkos transportasi hasil panen pun berpotensi naik karena harga BBM ikut terdorong oleh pelemahan kurs.
Di sinilah letak persoalannya. Pernyataan Prabowo bukan sekadar dipersoalkan karena gaya komunikasinya, tetapi karena publik melihat adanya jarak antara narasi pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Ketika harga kebutuhan perlahan naik dan kondisi ekonomi terasa semakin berat, masyarakat tentu berharap pemerintah menunjukkan keseriusan, empati, dan rasa waspada terhadap situasi yang terjadi. Sebaliknya, ketika pelemahan rupiah direspons dengan santai, muncul anggapan bahwa pemerintah tidak benar-benar memahami keresahan publik.
“Negara ini tidak menunjukkan sense of crisis, dan kalau presidennya tidak menunjukkan itu, berbahaya,” tegas Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky, mengutip dari BBC News Indonesia.
Padahal dalam situasi ekonomi yang sensitif, komunikasi seorang presiden memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat maupun pasar. Investor pun tidak hanya melihat data ekonomi, tetapi juga mencermati bagaimana pemimpin negara memahami risiko dan merespons krisis.
Ketika pemerintah terlalu defensif atau terkesan menyepelekan persoalan, pasar bisa membaca bahwa pemerintah tidak memiliki rasa urgensi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Akibatnya, kepercayaan investor dapat menurun dan tekanan terhadap rupiah justru semakin besar.
“Investor biasanya lebih tenang terhadap pemimpin yang mengakui tantangan secara terbuka dibanding yang terkesan mengecilkan masalah,” ujar Ronny Sasmita.
Di tengah kondisi melemahnya nilai tukar rupiah yang turut memperbesar tekanan ekonomi, sebagian masyarakat kelas menengah mulai mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan harian, sedangkan tidak sedikit masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, termasuk kelas menengah dan bawah, semakin bergantung pada pinjaman online maupun utang untuk menjaga kestabilan keuangan sehari-hari.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang pinjaman online masyarakat Indonesia telah mencapai Rp101 triliun pada Maret 2026. Angka tersebut meningkat 26,25% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, ini berarti penggunaan pinjaman online mengalami kenaikan cukup tajam dalam setahun terakhir.
Sementara itu, tingkat kredit macet atau Tingkat Wanprestasi di atas 90 Hari (TWP90) berada di angka 4,52%. TWP90 merupakan persentase pinjaman yang terlambat dibayar lebih dari 90 hari, artinya angka tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan melunasi utangnya. Mayoritas penerima dan penyumbang kredit macet terbesar berasal dari kelompok usia muda yakni 19-34 tahun.
Fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online dan tingginya angka kredit macet ini memperlihatkan bahwa kondisi keuangan sebagian masyarakat sedang berada dalam tekanan. Banyak orang kesulitan menjaga kestabilan pengeluaran sehari-hari, terutama kelompok usia produktif yang kini harus menghadapi kebutuhan hidup yang semakin besar.
Dalam kondisi seperti itu, pernyataan bahwa “yang pusing hanya yang suka ke luar negeri” terasa problematis. Sebab, dampak pelemahan rupiah pada akhirnya tidak berhenti di bandara, pusat bisnis, atau transaksi internasional. Dampaknya menjalar sampai ke pasar tradisional, warung kecil, ongkos transportasi, harga beras, hingga biaya produksi pertanian di desa-desa.
Kata Purbaya: Prabowo Bermaksud “Menghibur Rakyat”
Ucapan Prabowo Subianto terkait masyarakat desa yang “tidak memakai dolar” di tengah pelemahan rupiah kemudian mendapatkan respons dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo tidak dimaksudkan untuk meremehkan pelemahan rupiah. Menurutnya, ucapan tersebut disampaikan dalam konteks kunjungan kerja di perdesaan sebagai upaya menghibur masyarakat agar tidak terlalu cemas menghadapi situasi ekonomi saat ini.
“Untuk menghibur rakyat. Saya sih lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, nggak apa-apa ngomong begitu. Bukan berarti presiden nggak ngerti dolar,” ujar Purbaya, mengutip dari detikFinance.
Purbaya juga menilai bahwa isu pelemahan rupiah terhadap dolar AS terlalu dibesar-besarkan oleh media dan penyebarannya membuat kekhawatiran masyarakat semakin meluas. Menurutnya, bagi sebagian masyarakat desa, dampak nilai tukar dolar tidak dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Kan yang besar-besarkan Anda, media, terus disebar ke mana-mana. Kalau buat orang desa ya emang terlalu jauh lah (dampak nilai tukar rupiah terhadap dolar),” tambahnya.
Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, pernyataan semacam itu tetap menimbulkan pertanyaan mengenai sensitivitas pemerintah terhadap keresahan publik. Sebab, meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar AS secara langsung, dampak pelemahan rupiah tetap dapat dirasakan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi, hingga ongkos distribusi barang.
Masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan optimisme, tetapi juga komunikasi yang menunjukkan empati dan kesadaran bahwa persoalan ekonomi memiliki dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari.
Tentu benar bahwa Indonesia belum berada dalam kondisi krisis besar. Beberapa indikator seperti inflasi yang masih terkendali, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, cadangan devisa negara, serta aktivitas konsumsi masyarakat yang masih berjalan relatif stabil menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya berada dalam situasi darurat. Selain itu, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor global, seperti penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi internasional. Namun, mengakui adanya risiko bukan berarti menebarkan kepanikan. Justru transparansi dan sikap realistis diperlukan agar masyarakat merasa pemerintah hadir dan memahami situasi yang mereka hadapi.
Pemimpin negara memang tidak harus selalu merespons pelemahan ekonomi dengan nada panik atau menakutkan. Namun, seorang pemimpin ideal setidaknya mampu menunjukkan empati, kepekaan, serta kesadaran bahwa kondisi ekonomi memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan.
Penulis: Alya Nabilah
Editor: Andaru Surya
Referensi:
ANTARA. (2026). Ekonom sebut inflasi akibat pelemahan rupiah mulai terlihat Mei ini. Diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/5572041/ekonom-sebut-inflasi-akibat-pelemahan-rupiah-mulai-terlihat-mei-ini?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=popular_right
ANTARA. (2026). CORE: Intervensi rupiah perlu ditingkatkan cegah dampak ke inflasi. Diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/5566951/core-intervensi-rupiah-perlu-ditingkatkan-cegah-dampak-ke-inflasi
BBC News Indonesia. (2026). Masalah di balik pernyataan Presiden Prabowo ‘rakyat di desa enggak pakai dolar’. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/articles/cze268ng743o
Detik Finance. (2026). Apa yang terjadi jika rupiah terus melemah? Diakses melalui https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8492702/apa-yang-terjadi-jika-rupiah-terus-melemah
Detik Jogja. (2026). Purbaya soal Prabowo sebut orang desa tidak pakai dolar: Untuk hibur rakyat. Diakses melalui https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-8493940/purbaya-soal-prabowo-sebut-orang-desa-tidak-pakai-dolar-untuk-hibur-rakyat
IDN Financials. (2026). OJK catat utang pinjol Rp101 triliun, melesat 26% pada Maret. Diakses melalui https://www.idnfinancials.com/id/news/63558/ojk-catat-utang-pinjol-rp101-triliun-melesat-26-pada-maret
Tirto.id. (2026). Benarkah orang desa gak pakai dolar dan tak terdampak kurs rupiah? Diakses melalui https://tirto.id/benarkah-orang-desa-gak-pakai-dolar-dan-tak-terdampak-kurs-rupiah-hwiG