Penolakan Aksi Solidaritas Mahasiswa Semarang: Bentuk Kematian Demokrasi Kesekian Kali

Penggambaran matinya demokrasi di Indonesia. (Sumber: Mala/Manunggal)

Warta Utama – Persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dua mahasiswa, asal Universitas Diponegoro dan Universitas Dian Nuswantoro telah digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis pagi (22/04). Persidangan ini merupakan persidangan yang dilakukan kepada dua dari empat mahasiswa lain yang ditangkap saat melakukan aksi penolakan terhadap Ommnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020 lalu di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dua mahasiswa lainnya yang berasal dari Universitas Sultan Agung telah menjalani sidang dengan agenda yang sama pada Selasa (20/04). Kedua persidangan tersebut menghasilkan tuntutan yang sama, yaitu hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara.

Kedua mahasiswa yang menjalani persidangan pada hari ini: IAH dan MAM didakwa dengan pasal 216 KUHP, yaitu ‘tidak menuruti perintah kepolisian, dalam hal ini berupa himbauan untuk tidak melakukan demo secara anarkis’. Listiani, salah satu dari tim kuasa hukum IAH dan MAM berhasil ditemui oleh awak Manunggal seusai persidangan.

“Pada awalnya, terdakwa dituntut dengan pasal berlapis. Pasal 170, pasal 406, pasal 212, dan pasal 216 KUHP. Namun, pada pembacaan tuntutan pada hari ini jaksa penuntut umum yakin dapat membuktikan bahwa terdakwa melanggar pasal 216 KUHP,” tuturnya.

Di waktu yang sama, para mahasiwa dari berbagai kampus di Semarang menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Semarang. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak adanya kriminalisasi terhadap rekan mahasiswa dan menolak adanya tindakan pembungkaman terhadap demokrasi. Pada saat pelaksanaan aksi, para mahasiswa dan pers mahasiswa yang hadir dilarang untuk memasuki wilayah gedung pengadilan dan menyaksikan sidang yang sedang digelar oleh aparat kepolisian dengan alasan mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Setelah dilakukan dialog antara perwakilan kepolisan dan mahasiswa, tujuh orang yang meliputi mahasiswa dan pers dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.

Aksi solidaritas tetap berlangsung meski dilakukan di luar gedung pengadilan. Para mahasiswa melakukan orasi dan penaburan bunga sebagai simbol atas matinya keadilan dan pembungkaman demokrasi

Dalam press release yang disampaikan oleh Ketua BEM Universitas Diponegoro, Chorry Firdaus menyebutkan bahwa kriminalisasi terhadap empat mahasiswa dengan jelas melanggar hak konstitusional setiap warga negara dalam hal penyampaian pendapat yang telah diamanahkan pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’, sedang pasal pendukung lain ada sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Selanjutnya, Chorry juga menyampaikan kecamannya terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang melanggar sejumlah peraturan dan persidangan yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari keadilan dijalankan dengan subjektif dan penuh kecacatan. Peraturan yang dilanggar oleh aparat yaitu Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Berdasarkan hal tersebut, Chorry dan para mahasiswa sepakat untuk mengecam tindakan represif dan penangkapan secara sporadis tanpa indikator yang jelas. Majelis hakim juga diharapkan untuk bersikap netral dan memberikan putusan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat sekaligus mempertimbangkan inkonsistensi saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang mencabut keterangannya dari BAP.

“Empat mahasiswa tersebut adalah korban dan aksi solidaritas yang hari ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dan bentuk penyebaran kepada khalayak bahwa perlu adanya upaya untuk terus bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh negara,” tutupnya.

 

Reporter: Malahayati Damayanti Firdaus, Faqih Himawan

Penulis: Malahayati Damayanti Firdaus

Editor: Aslamatur Rizqiyah, Fidya Azahro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *