Pengakuan dari Seorang Demonstran: Sebuah Cerita

Suasana demo Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu di Gedung DPRD Jawa Barat. (Sumber: Unggahan akun Instagram @masuk.snmptn, credit @thisisphotographer_)

PerjalananBuruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota

Bersatu padu rebut demokrasi

Gegap gempita dalam satu suara

Demi tugas suci yang mulia

 

Hari-hari esok adalah milik kita

Terbebasnya massa ..

 

Belum selesai lagu kebanggaan dikumandangkan, massa aksi bergegas membubarkan diri. Sore itu matahari tidak terlalu terik sehingga tidak menyilaukan mata para demonstran, tapi kontras dengan apa yang terjadi antara pelsaya aksi dan polisi. Terjadinya  bentrok, lempar botol, lempar batu, serta tembakan gas air mata menyeret mahasiswa, buruh, hingga siswa untuk bubar dari barisan demo – termasuk Adib. Dari sini cerita dimulai bahkan masih menyisakan kisah yang berbuntut hingga sekarang.

“Waktu itu lagi chaos sehingga saya memutuskan pulang. Nah, saya bersama dua teman saya berada di salah satu minimarket sambil nunggu teman yang lain,” ujar Adib S. Nu’man, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Semarang, saat dihubungi awak Manunggal via telepon WhatsApp, Jumat (25/6).

Ketenangan, kepatuhan, dan ketaatannya ketika berdemo tidak lantas menjadikannya “selamat”. Sudah menjadi hukum alam bahwa apapun dapat terjadi – di mana pun dan kapan pun – terutama ketika seseorang hendak mengikuti demonstrasi, ia wajib mempersiapkan diri dan berhati-hati. Seperti kata pepatah, “sedia payung sebelum hujan.” Sayangnya, prinsip tersebut tidak disadari olehnya bahkan tetap bergeming saat ia mengetahui ada “mata-mata” di sampingnya.

“Saya santai aja orang dulu yang dicari itu massa aksi yang di bawah umur, terutama anak SMK.”

Tetapi, tidak lama kemudian mobil polisi keburu mengangkutnya bahkan sebelum Adib menunjukkan identitas diri.

“Saya bilang, ‘saya mahasiswa, Pak.’ Saya mau menunjukkan identitas mahasiswa tetapi saya dipukul. Saya merasa gak salah, saya adu mulut tetapi dipukul lagi,” ujarnya.

Pun, kini bekas di tubuhnya dianggap sebagai sebuah kenangan. Kami tahu, Adib hanyalah segelintir dari ratusan bahkan ribuan orang yang pernah mengalami kejadian serupa saat demo Omnibus Law Oktober lalu. Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono dalam CNN Indonesia (10/10/2020) bahkan mengatakan setidaknya ada 5.918 massa ditangkap dan 87 dibui imbas tindakan anarkis di Jakarta, menyusul 167 massa ditangkap di Surabaya, dalam laporan Tempo (20/10/2020).

Nahasnya, saat diangkut menuju gubernuran hanya ada tiga orang di dalam mobil polisi, Adib dan dua temannya.

“Gak cuma kekerasan fisik, juga kekerasan verbal yang kita dapatkan. Saat di gubernuran pun saya sudah ditodong senjata. Katanya sih diancam mau ditembak,” tegasnya.

Di gubernuran, nasib Adib cukup mujur karena ternyata ada 50-an manusia lain yang juga tertahan dengan kondisi badan yang hampir sama dengan dirinya. Dari minimarket, gubernuran, lalu Adib bersama 50-an aksi tadi akhirnya dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diproses lebih lanjut. Tidak ada ruang di dalam mobil karena massa tersebut dijejalkan sedemikian rupa. Berdesakan dan terasa sangat sumpek.

“Nah, yang belakang kena pukul lagi. Untungnya saya ada di tengah.”

Di Polrestabes Semarang, ia menjalani berbagai proses, seperti pendataan, pencocokan wajah dengan bukti video aksi anarkis, hingga introgasi. Menurut Adib, sebenarnya yang dicari adalah masa aksi dari kalangan pelajar yang di bawah umur. Tetapi, karena Adib tidak mengenakan jas almamater, tidak membawa KTM, lebih-lebih adanya bercak putih yang diduga odol – berfungsi sebagai peredam rasa perih saat terkena gas air mata –menjadi sebab Adib digelandang sampai ke Polrestabes, klaimnya.

Pukul 03.00, Adib bersama kawan aksi lainnya yang dinyatakan tidak bersalah akhirnya dibebaskan. Padahal, dari pihak kampus, terutama dosen serta Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi akan bernegosiasi dengan pihak kepolisian apabila sampai keesokan harinya ia tidak dibebaskan.

“Tidak ada rasa jera, justru lebih semangat. Tetapi, kami disuruh mengisi pernyataan untuk tidak ikut demo lagi. Tapi buatku gak ngaruh karena saya tidak salah dan tidak melanggar,” tukasnya.

Kejadian Sama Meski dengan Lokasi dan “Atraksi Berbeda

Suasana demo Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu di Gedung DPRD Jawa Barat. (Sumber: Unggahan akun Instagram @masuk.snmptn, credit @thisisphotographer_)

 

Peristiwa serupa pun terjadi jauh di seberang sana, DKI Jakarta. Mengingatkan kembali, Oktober 2020 merupakan bulan “ramai” karena adanya demonstrasi besar-besaran untuk menolak Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, atau RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Maka, hampir sebagian besar media mengumumkan berita kehilangan mahasiswa, awak pers, dan masih banyak lagi. Putra (bukan nama sebenarnya) turut digelandang ketika hendak mengikuti demo.

Putra berangkat membawa harapan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang sedang gempar karena dianggap kontroversial akan dibenahi atau bahkan dihentikan oleh pemerintah. Dalam perjalanan, ia dihentikan oleh sejumlah pihak yang tidak berseragam.  Dihadang, digeledah, serta dilontarkan sejumlah pertanyaan pada saat itu merebakkan pikiran Putra bahwa pihak kepolisian seperti sedang melsayakan tindakan kontrarepresif kepadanya. Bahkan, riwayat WhatsApp-nya juga sempat diperiksa. Mengapa hal seperti ini harus terjadi padahal Putra sedikit pun belum melsayakan upaya demonstrasi? Yang bisa menjawab hanyalah asumsi Putra bahwa ia menjadi tersangka karena memakai baju hitam tanpa almameter universitas.

“Tidak lama  kemudian datang mobil tahanan. Saya dibawa ke Polda Metro Jaya,” ungkap Putra saat diwawancarai melalui platform Google Meet, Rabu (28/6).

Beruntungnya, Putra tidak mengalami kekerasan fisik. Bahkan, ia dan massa lainnya mendapatkan bantuan hukum dari Jentera Law School.

Pernah ditahan oleh pihak kepolisian, tidak membuat Putra kehilangan komitmen untuk menyuarakan tuntutan rakyat. Sekali lagi, Putra ditangkap saat unjuk rasa Hari Buruh. Pada hari itu, Putra berada di barisan mahasiswa, buruh, dan masyarakat non buruh. Pihak kepolisian datang kembali. Kali ini, mereka mengelilingi massa seolah memblokade gerakan.

“Sekitar pukul 15.30 WIB ada Komandan Polisi yang memperbolehkan kami pulang dengan ancaman kalau aksi diteruskan, bakal ditangkap.  Kemudian terjadi tarik-tarikan antar massa dan polisi karena pihak polisi menarik salah satu personel aksi,” kata Putra menceritakan kejadian saat itu.

Kali ini, pihak kepolisian barangkali benar untuk membubarkan masa dengan alasan timbulnya kerumunan tanpa protokol kesehatan yang akan memunculkan penularan virus Covid-19. Bahkan, Putra pun mengsaya bahwa strategi massa tersebut sebenarnya salah.

“Nahasnya saya ada di lingkar lapisan kedua dan akhirnya ikut tertangkap kedua kalinya. Kemudian saya dimasukkan ke mobil tahanan yang bahkan tanpa adanya protokol kesehatan,” ujar Putra.

Bagaimanpun juga, Putra mengakui bahwa pihak kepolisian masih berbaik hati karena pada kedua aksi penahanan tersebut, ia dilepas, tidak mendekam ditahanan bahkan syukurnya ia  tidak “hilang”.

“Jika ditangkap, santai saja karena pasti akan dilepaskan. Kecuali jika mahasiswa membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya, maka akan diteruskan ke BIN,” terangnya.

Sama seperti Adib, Putra pun tidak akan jera menyuarakan pendapat melalui unjuk rasa – walaupun sudah dua kali ditahan oleh pihak kepolisian. Meski begitu, tindak represif aparat – menurut Putra – mungkin cukup memberikan efek jera bagi beberapa mahasiswa.

Beberapa kejadian yang dialami oleh Putra membuat ia berpikir bahwa kebebasan dalam menyatakan pendapat sedikit dikekang. Tujuan penangkapan pihak kepolisi sebenarnya adalah melemahkan pola pikir dan mental mahasiswa, serta menciptakan rasa traumatis. Bagaimana tidak, mahasiswa yang ditangkap bukan sekadar ditahan tetapi juga ada yang menjadi seorang tersangka kriminal atau bahkan dicap tahanan politik (tapol).

Putra juga membagikan pesan kepada para pejuang suara rakyat saat ini agar tidak gentar dan takut dalam melaksanakan upaya demonstrasi. Bergabung dalam suatu kelompok yang “lurus” tuntutannya dalam menyuarakan aspirasi, menjadi poin yang sangat penting. Selanjutnya, adanya titik kumpul serta titik evaluasi untuk jalur mitigasi juga sangat diperlukan agar koordinasi dengan masa aksi dapat dilaksanakan dengan mudah.

Terakhir, melakukan riset serta membaca kajian juga merupakan kunci utama dalam melaksankan unjuk rasa agar suara yang disampaikan memang benar-benar mewakili rakyat. Putra mengungkapkan, “membaca kajian juga berguna  banget saat ditahan polisi. Mahasiswa bisa menguasai forum lewat dialog kritis dengan polisi, sehingga polisi juga bisa mengetahui alasan aksi mahasiswa bagi negara.”

Bukan hanya berguna pada saat aksi, mahasiswa juga dapat menguasai softskill, melatih pola berpikir agar lebih terstruktur dalam melsayakan negosiasi, mengembangkan mental untuk berorasi, serta kritis dalam memahami materi kajian,

“Meski begitu, teman-teman tetap harus berhati-hati karena banyak kejadian tidak terduga yang terjadi di dalam aksi. Selalu bawa identitas, seperti jas almamater, kartu tanda mahasiswa, kartu tanda penduduk, dan lain-lain,” tukas Putra dan Adib.

 

Reporter: Aslamatur R, Mirra H, & Christian N

Penulis: Aslamatur Rizqiyah & Mirra Halizah

Editor: Dyah Satiti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *