Pengajuan Amicus Curiae, BEM Undip bersama BEM FH Undip Menguak Kejanggalan Fakta yang Diungkap Saat Persidangan

Penyerahan Amicus Curiae oleh Ketua BEM FH, Undip Rifqi Naufal dan Wakil Ketua BEM Undip, MF Oktavia Nugraheni kepada Wakil PN Semarang, Andreas Purwantyo Setiadi; Sekretaris PN Semarang, Rumiasari; dan Panitera PN Semarang, Dwi Setyo Kuncoro. (Sumber: serat.id)

Warta Utama – Pengajuan Amicus Curiae (sahabat pengadilan) terhadap perkara pidana dengan nomor register perkara No. 760/Pid.B/2020/PN.SMG dan No. 761/Pid.B/2020/PN.SMG, atas nama terdakwa Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi, dan Muhammad Akhru Muflikhun diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) dan Bada Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip), Selasa (04/05) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Keempat terdakwa merupakan mahasiswa yang ditangkap saat melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 silam.

Dilansir melalui Serat.id, penyerahan berkas tersebut diterima secara langsung oleh Wakil PN Semarang, Andreas Purwantyo Setiadi; Sekretaris PN Semarang, Rumiasari; dan Panitera PN Semarang, Dwi Setyo Kuncoro.

Amicus Curiae diajukan oleh kedua BEM tersebut dengan tujuan memberikan pertimbangan kepada Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara kepada empat mahasiswa tersebut.

“Karena Amicus Curiae ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan dari kami dan harapan besarnya Amicus Curiae yang sudah diberikan dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini,” tutur Raihan Fudloli, Kepala Bidang Sosial dan Politik BEM Undip 2021, saat diwawancarai awak Manunggal melalui Line, Rabu (5/5).

Dalam Amicus yang diajukan, pihak BEM Undip dan BEM FH Undip menyoroti tindakan aparat kepolisian yang tidak memberikan informasi kepada tim advokasi mengenai jumlah massa yang ditangkap, penangkapan terhadap demonstran yang dilakukan tanpa indikator yang jelas serta brutal, dan tindakan represif yang dilakukan saat melakukan penyelidikan terhadap empat terdakwa. Selain itu, kedua BEM tersebut juga berpendapat mengenai fakta-fakta yang terungkap saat persidangan, memunculkan banyaknya kejanggalan serta ketidakwajaran proses penanganan perkara. Kejanggalan dan ketidakwajaran itu membuktikan bahwa empat mahasiswa yang telah disebutkan, dilibatkan dalam perkara dengan upaya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi oleh aparat kepolisian.

Terdapat enam poin yang menjadi sorotan dalam dokumen tersebut.

  1. Proses pemeriksaan yang tidak memperoleh bantuan hukum,
  2. Proses pemeriksaan menunjukkan indikasi penyidik kepolisian membuat barang bukti palsu/memalsukan barang bukti,
  3. Pemaksaan serta penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menuntut pengakuan tersangka dalam proses pemeriksaan untuk dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),
  4. Keterangan BAP yang tidak sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga sarat dengan manipulasi data oleh penyidik kepolisian,
  5. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan, dan
  6. Surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat oleh JPU.

Berdasarkan enam poin yang disorot tersebut, BEM Undip dan BEM FH Undip menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dipidana dengan pasal 216 KUHP tentang “melawan petugas yang sedaang menjalankan tugasnya” karena tindakan para terdakwa tidak termasuk dalam kejahatan di ruang publik.

 

Reporter : Malahayati Damayanti Firdaus

Penulis: Malahayati Damayanti Firdaus

Editor: Aslamatur Rizqiyah, Dyah Satiti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *