Mudik 2021 Resmi Dilarang. Tepatkah?

Penumpang antre untuk memasuki area peron di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. (Sumber: ekonomi.bisnis.com)

Citizen Journalism – Menyambut bulan Ramadhan kedua di tengah pandemi, berbagai kebijakan diambil untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan aturan melalui Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah. Dalam kebijakan ini peniadaan mudik dilakukan selama 14 hari mulai 6-17 Mei 2021.

Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena perjalanan, kerumunan dan kontak sosial pada masa pandemi. “Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah Covid-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaraan wabah Covid untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik Lebaran tahun ini,” ujar Joko Widodo melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (16/04).

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan pembatasan semua moda transportasi, baik itu transportasi darat, laut, kereta api, udara hingga kendaraan pribadi sekalipun. Selain itu, pemerintah dengan bantuan Polri akan melakukan penyekatan lebih dari 300 lokasi untuk mencegah masyarakat melakukan mudik. Bagi warga yang melanggar, akan dikenakan sanksi.

Namun, terdapat pengecualian kendaraan yang diperbolehkan melakukan perjalanan, yaitu kendaraan yang memiliki tujuan khusus, seperti transportasi pengangkut logistik; kendaraan pejabat negara yang memiliki urusan pemerintahan; kendaraan satgas Covid-19; kendaraan dinas operasional dengan plat dinas TNI/Polri; kendaraan untuk kebutuhan darurat, seperti pemadam kebakaran dan ambulans; serta kendaraan yang memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SKIM).

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut, tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena menyebabkan tidak ada kesempatan untuk bersilaturrahim secara langsung. Selain itu, larangan pulang kampung (mudik, red) akan menurunkan perekonomian, khususnya sektor transportasi dalam hal penerimaan devisa negara. Hal ini disebabkan tidak adanya arus ekonomi antardaerah atau antarpulau. Hal tersebut nampak dari pendapatan maskapai, kereta api, dan bus yang mulai menurun. Padahal, likuiditas ini akan menopang pendapatan devisa perekonomian, sehingga banyak pengeluaran daerah yang akan ditanggung oleh biaya pendapatan likuiditas tersebut.

“Saya mengerti kita semua pasti rindu sanak anak saudara di saat-saat seperti ini apalagi di Lebaran. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman,” kata Jokowi.

Keputusan larangan mudik ini tentu memuat berbagai pertimbangan oleh pemerintah menilik pada pengalaman hari libur dan Hari Raya Idul Fitri 2020. Pertama, saat libur Hari Raya Idul Fitri 2020 terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen dan tingkat kematian mingguan naik 66 persen. Kedua, saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, dimana kasus Covid-19 naik drastis mencapai 119 persen. Di saat bersamaan, tingkat kematian pasien Covid-19 naik 57 persen.

Kenaikan kasus ketiga, terjadi pada saat libur panjang 28 Oktober-1 November 2020. Kali ini, menyebabkan kasus virus Corona di Indonesia melonjak signifikan hingga 95 persen dan angka kematian naik 75 persen.

“Terakhir, yang keempat terjadi kenaikan saat libur akhir tahun pada 24 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan sampai 46 persen,” ucap Jokowi.

Referensi:

Aturan Mudik Lebaran 2021, Izin Perjalanan Sangat Terbatas. (2021, April 14). Retrieved from bisnis.com: https://m.bisnis.com/amp/read/20210414/547/1381311/aturan-mudik-lebaran 2021-izin-perjalanan-sangat-terbatas

Perwitasari, N. H. (2021, April 12). Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Apa Sanksinya Jika Melanggar? Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/larangan-mudik-lebaran-2021-dan-apa-sanksinya-jika-melanggar-gb5k

Uly, Y. A. (2021, April 7). Soal Aturan Larangan Mudik, Menhub Tunggu Surat Edaran Satgas Covid-19. Retrieved from kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/04/07/184432626/soal-aturan-larangan-mudik-menhub-tunggu-surat-edaran-satgas-covid-19

 

Reporter: Nadhifa Azzahra Putri, Muhammad Ilham Tajuddin,  Nadhifah Oktariani, Syalini Dera Aisyah. Mahasiswa Administrasi Publik 2020.

Penulis: Calista Putri Widna Alzena dan Jagad Febrian Putra, mahasiswa Administrasi Publik 2020.

Editor: Aslamatur Rizqiyah, Fidya Azahro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *