Danantara resmi diluncurkan oleh Presi den Prabowo, Mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono turut hadir, Senin (24/2) (Sumber: Cnnindonesia.com)
Peristiwa – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (24/2). Danantara diproyeksikan menjadi lembaga pengelola dana investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang diperkirakan mengelola aset negara mencapai Rp14.700 triliun pada tahap awal.
Tujuan utama dari pembentukan Danantara adalah meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki pemerintah untuk mendanai berbagai proyek berkelanjutan. Nantinya, Danantara akan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beroperasi secara independen dari Indonesia Investment Authority (INA).
Dilansir dari Metrotvnews.com, Prabowo menyatakan bahwa Danantara akan menerima modal awal lebih dari Rp300 triliun. Dana tersebut berasal dari hasil efisiensi anggaran negara tahun 2025.
“Kita berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun, hampir USD 20 miliar dalam bentuk tabungan negara. Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia. Danantara adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan BUMN,” jelas Prabowo pada saat peluncuran Danantara.
Pemerintah telah melakukan 3 kali pemangkasan anggaran tahun ini, dengan total mencapai Rp750 triliun. Efisiensi tersebut tidak hanya dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melalui pengurangan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN.
Dana efisiensi anggaran kemudian akan dialokasikan untuk dua program utama pemerintah, yaitu sebagian besar digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya akan disuntikkan ke Danantara sebagai tambahan modal.
Namun, peluncuran megaproyek Danantara ini justru menuai kekhawatiran di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan menilai, suntikan modal awal yang begitu besar untuk Danantara berasal dari efisiensi anggaran yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
Selain itu, transparansi mekanisme pengawasan terhadap Danantara juga diragukan oleh publik lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki akses bebas untuk melakukan audit secara independen.
Dilansir dari Tempo.co, Wana Alamsyah, seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa pembentukan Danantara berisiko mengurangi kekuatan lembaga penegak hukum.
“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan melakukan upaya audit juga penegakan hukum. Implikasinya, potensi korupsi di BUMN yang tergabung di Danantara akan meningkat,” ujar Wana Alamsyah dalam diskusi di kantor ICW, Senin (17/2).
Berdasarkan Undang-Undang (UU) BUMN yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada (4/2), laporan keuangan tahunan perusahaan di bawah Danantara akan diperiksa oleh akuntan publik. Sementara itu, BPK beserta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya bisa memeriksa perusahaan tersebut jika ada permintaan dari DPR RI atau untuk tujuan pemeriksaan khusus.
Kehadiran Danantara membuat BUMN yang dikelola tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai kekayaan negara. Direksi dan komisaris yang menjabat pun tidak lagi terikat UU Pemberantasan Korupsi dan tak wajib lapor harta kekayaan. Aturan tersebut diklaim untuk melindungi mereka dari kriminalisasi keputusan bisnis sehingga tidak perlu ganti rugi jika ada kesalahan.
Hal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan publik terkait pengelolaan dana yang menjadi kurang akuntabel dan transparan, serta membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi tanpa pengawasan yang ketat.
Adapun beberapa tokoh yang menduduki posisi kunci dalam Danantara memiliki afiliasi politik atau bisnis yang kuat dengan Prabowo. Rosan Roeslani, yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi pada Kabinet Indonesia Maju, didaulat sebagai Group Chief Executive Officer (CEO) Danantara.
Sementara itu, Dony Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN diangkat sebagai Chief Operating Officer (COO). Pandu Sjahrir yang dikenal sebagai Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Selain itu, kehadiran Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, serta jajaran Dewan Penasihat dari Mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY, semakin memperkuat persepsi tentang potensi pengaruh politik dalam pengelolaan Danantara.
Hal tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keputusan investasi Danantara yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan semata-mata untuk kepentingan negara dan rakyat. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan Danantara berjalan sesuai dengan tujuan awal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara.
Penulis: Alya Nabilah
Editor: Nuzulul Magfiroh, Nurjannah
Referensi:
CNN Indonesia. (2025, Februari 25). Fakta-fakta Danantara yang baru diresmikan Prabowo. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250225092340-92-1202093/fakta-fakta-danantara-yang-baru-diresmikan-prabowo
Danantara Mandiri. (2025, Februari 25). Apa itu Danantara dan Dantara Mandiri? Diakses melalui https://dantaramandiri.co.id/apa-itu-danantara-dan-dantara-mandiri.html
IDN Times. (2025, Februari 21). Perbedaan Danantara, Temasek, dan Khazanah. Diakses melalui https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/perbedaan-danantara-temasek-dan-khazanah
Metro TV News. (2025, Februari 27). Danantara digadang-gadang percepat pertumbuhan ekonomi nasional. Diakses melalui https://www.metrotvnews.com/play/NOlCAgVW-danantara-digadang-gadang-percepat-pertumbuhan-ekonomi-nasional
Tempodotco. (2025, Februari 21). Danantara kapitalisme ala Prabowo. Diakses melaui https://x.com/tempodotco/status/1892923628037021960?t=RY7Dls_Xr_qMqPHLYQUSqQ&s=19
Tempo. (2025, Februari 25). Danantara tak bisa diaudit KPK dan BPK? Ini penjelasan Prabowo. Diakses melalui https://www.tempo.co/hukum/danantara-tak-bisa-diaudit-kpk-dan-bpk-ini-penjelasan-prabowo-1211510
Tempo. (2025, Februari 25). Tokoh-tokoh di balik Danantara. Diakses melalui https://www.tempo.co/infografik/infografik/tokoh-tokoh-dibalik-danantara-1212229
