Gonta Ganti Istilah Pembatasan, Bagaimana Substansinya?

Perubahan istilah-istilah pembatasan kegiatan sosial selama Pandemi. (Sumber: Instagram @studioantelope)

Joglo Pos, Edisi III Tahun 2021 – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh negara di dunia hingga kini masih belum berakhir. Meskipun di beberapa negara telah berhasil menekan turunnya angka kasus Covid-19 dan membebaskan penggunaan masker, tetapi sebagian negara lainnya termasuk Indonesia yang masih mendapati naiknya kasus Covid-19 sampai saat ini.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencoba mengakhiri pandemi serta menekan angka kasus Covid-19. Misalnya, menerapkan kebijakan pembatasan menggunakan istilah yang kerap berubah, seperti dengan memberlakukannya PSBB, PSBB Transisi, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 4. Melihat banyaknya istilah yang ada, pemerintah berdalih bahwa istilah-istilah yang kerap kali berganti tersebut merupakan istilah yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun sayangnya, pemerintah kurang menyadari bahwa tidak seluruh masyarakat Indonesia paham betul akan makna dari istilah yang telah ada dan kian berganti tersebut.

“Istilah tersebut intinya adalah bagaimana peran serta masyarakat di era pandemi supaya pandemi Covid ini dalam tanda kutip penyebarannya relatif terbatas,” jelas Ary Setyadi, Dosen Sastra Indonesia saat diwawancarai oleh tim reporter Manunggal melalui Microsoft Teams, Sabtu (24/7).

Ary menuturkan bahwa istilah yang ada merupakan bagai sebuah tanda bagi para masyarakat agar lebih menyadari bahwa pandemi merupakan hal yang serius dan tidak bisa disepelekan. Menurutnya, tujuan dari istilah-istilah yang ada tersebut tetaplah sama, yakni guna membatasi penyebaran Covid-19. Selain itu, hal penting lainnya menurut Ary adalah perlunya penjelasan terhadap istilah yang digunakan sebab tidak semua istilah mudah ditangkap, dipahami, dan dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Istilah apapun tidak masalah, tetapi bagaimana peran penduduk Indonesia di era pandemi Covid ini supaya memahami, menyadari, dan melaksanan ikut bersama pemerintah untuk paling tidak adanya upaya agar penyebaran Covid tidak meluas,” tegas Ary.

Penggunaan istilah bukan merupakan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Namun, diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait penjelasan terhadap kebijakan tersebut. Bukan merupakan penjelasan dari istilahnya, tetapi substansi dari tujuan istilah tersebut.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Amni Zarkasyi Rahman yang menerangkan bahwa diperlukan adanya sosialisasi terhadap kebijakan yang ada kepada masyarakat agar substansi dari kebijakan tersebut dapat lebih dipahami oleh para masyarakat.

“Masyarakat sudah mengetahui bahwa esensi kebijakan tersebut adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Namun, yang sangat diperlukan adalah upaya sosialisasi kebijakan tersebut, tidak hanya melalui media, namun juga disampaikan oleh tokoh masyarakat hingga level RT,” tutur Amni Zarkasyi Rahman, Dosen Administrasi Publik saat melakukan wawancara dengan tim reporter Manunggal melalui pesan WhatsApp, Sabtu (31/07).

Adapun perbedaan pada setiap istilah yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam membatasi mobilitas warga guna menekan laju penyebaran Covid-19 selama pandemi ialah sebagai berikut:

  1. PSBB

PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan langkah yang pertama kali diterapkan di Indonesia dalam menghadapi pandemi ketika virus Covid-19. Kebijakan tersebut dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSSB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PSBB berlangsung pada April-Juni 2020 dengan disertai beberapa aturan yang ditetapkan, yakni aktivitas bekerja – kecuali di sektor esensial – kegiatan ibadah, dan pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan dari rumah.

  1. PPKM Jawa-Bali

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang kerap kali dikenal dengan PPKM merupakan kebijakan lain yang dilahirkan oleh pemerintah terkait pembatasan penyebaran virus Covid-19. Dilansir dari CNN Indonesia, kebijakan ini diberlakukan pada 11 Januari 2021 selama dua minggu ditambah dengan masa perpanjang selama satu minggu. Pertimbangan pemerintah yang memfokuskan pada Jawa-Bali yang terdapat tujuh provinsi tersebut disebabkan karena provinsi-provinsi tersebut dinilai menyumbang angka kasus Covid-19 terbesar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya lantaran memiliki mobilitas yang tinggi. Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan selama PPKM berlangsung ialah pemerintah memberlakukan aktivitas bekerja dan pembelajaran dari rumah, restoran diperbolehkan menerima makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25%, pusat perbelanjaan beroperasi maksimal pukul 19.00 WIB, hingga aturan perjalanan menggunakan test swab PCR/antigen.

  1. PPKM Mikro

Setelah kebijakan PPKM sebelumnya usai, pemerintah menilai kebijakan tersebut masih kurang efektif sehingga pada 22 Februari 2021 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru, yaitu PPKM Mikro. Perbedaannya ialah dari teknik penanganan PPKM Mikro yang berbasis komunitas masyarakat hingga unit terkecil di level RT/RW. Selain itu, pemerintah menambah cakupan daerah hingga luar Jawa-Bali. Adapun aturan yang ditetapkan pada PPKM mikro ialah pekerja yang bekerja di kantor dibatasi 50%, pusat perbelanjaan atau mal boleh beroperasi maksimal hingga pukul 21.00 WIB, kemudian, kapasitas makan di restoran atau dine-in, dan rumah ibadah dibatasi maksimal 50%.

  1. PPKM Darurat

Tak berhenti sampai PPKM Mikro. Meski telah dilakukan penguatan, pemerintah kembali mencetuskan istilah lain, yakni PPKM Darurat. Namun kini pemerintah kembali pada peraturan sebelumnya, yaitu dengan memilih memperketat sejumlah aturan dalam PPKM Jawa-Bali yang mulai diberlakukan pada 3-20 Juli, disusul dengan diberlakukannya PPKM Darurat luar Jawa-Bali pada periode 12-20 Juli. Kebijakan tersebut dipilih oleh pemerintah sebab adanya lonjakan kasus Covid-19 selepas hari lebaran yang dibuktikan dengan tercatatnya sebanyak lebih dari 25 ribu kasus dalam sehari. Tak jauh berbeda dari sebelumnya, ketentuan yang diterapkan pun nyaris sama dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya, seperti penutupan kegiatan ibadah, fasilitas umum, dan seluruh kegiatan bekerja serta kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

Kemudian, untuk restoran hanya melayani take-away, pusat perbelanjaan seperti pasar swalayan, dan pasar tradisional diperbolehkan beroperasi hingga pukul tertentu. Dilansir dari CNN Indonesia, untuk para pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api, diharuskan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I). Namun, untuk perjalanan dengan pesawat, tidak hanya menunjukkan kartu vaksin, penumpang juga harus membawa hasil test swab PCR dengan batas waktu H-2. Sedangkan, untuk penumpang transportasi jarak jauh lainnya, dapat menunjukkan dokumen hasil tes Antigen dengan batas waktu H-1.

  1. PPKM Level 4

Istilah yang baru-baru ini menjadi perbincangan dan timbulnya pro-kontra dalam masyarakat merupakan kebijakan lainnya dari pemerintah yang mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4. Beberapa aturan yang diterapkan masih sama seperti pada PPKM Darurat sebab PPKM Level 4 merupakan kelanjutan dari PPKM Darurat. PPKM Level 4 berlaku di 124 kabupaten/kota di Jawa-Bali, dan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang sebelumnya menerapkan PPKM Darurat. Meski demikian, Presiden Jokowi menyebut pemerintah akan mulai membuka secara bertahap aturan di PPKM Level 4 apabila jumlah kasus Covid-19 mengalami penurunan. Namun hingga saat ini, PPKM terpantau masih diperpanjang secara berkala.

Sanksi terhadap pelanggar PPKM

Beberapa sanksi pelanggaran terhadap PPKM telah dibuat oleh pemerintah, baik untuk warga maupun untuk kepala daerah setempat. Hal ini dilakukan guna untuk mendisiplinkan masyarakat agar PPKM dapat berjalan efektif dalam menurunkan lonjakan angka kasus Covid-19.

Dilansir dari Tempo.co, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sanksi pidana yang digunakan Kemendagri bagi pelanggar kebijakan PPKM Darurat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 212 dan Pasal 218, serta Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Sanksi sudah tertulis secara jelas pada instruksi Menteri dalam negeri mengenai PPKM. Akan tetapi, perlu adanya pendekatan humanis, karena kunci keberhasilan PPKM adalah Kerjasama antar semua pihak, masyarakat (pembeli maupun penjual) dan aparat,” ujar Amni.

Lebih lanjut, PPKM Darurat yang kemudian berganti menjadi PPKM Level 4 resmi kembali diperpanjang sebagaimana diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Mendengar hal tersebut, masyarakat menjadi semakin resah khususnya para pelaku usaha. Dilansir dari BBCIndonesia, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun, menuturkan bahwa PPKM Darurat akan menjatuhkan UMKM yang kini tengah berjuang untuk bertahan. Selain itu, tercatat pada data Akumindo bahwa terdapat sekitar 30 juta UMKM yang gulung tikar di sepanjang terjadinya pandemi.

Namun, Amni mengungkapkan bahwa Ia tidak setuju terhadap anggapan yang menyatakan bahwa pemerintah mematikan usaha rakyat. Menurutnya, pertimbangan kebijakan dari PPKM ini adalah kesehatan dan juga ekonomi masyarakat. Hal yang masih menjadi pekerjaan bersama hingga saat ini adalah kesadaran masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan.

“Level PPKM menandakan tingkat kegentingan penyebaran Covid-19. Level 4 merupakan ukuran yang paling tinggi kasus penyebarannya. Menurut saya, masyarakat yang berada pada wilayah yang dikategorikan termasuk dalam PPKM level 4 diharuskan ekstra waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan,” tegas Amni.

Ary pun turut menuturkan bahwa PPKM merupakan suatu cara pemerintah untuk melindungi masyarakat dari virus Covid-19 sekaligus salah satu cara untuk menekan kasus Covid-19 yang terus melonjak naik. Program-program pemerintah dirasa telah baik, tetapi penerapannya kurang baik dan justru didapati penyelewengan-penyelewengan.

Namun, hingga kini alih-alih melakukan karantina wilayah alias lockdown, pemerintah hanya melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang kian waktu semakin berganti dan berbagai istilahnya. Pemerintah seakan menghindari istilah lockdown dan lebih memilih mencari cara lain dengan berusaha menggabungkan aspek ekonomi dan kesehatan. Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur kondisi wabah jauh sebelum adanya virus Covid-19 mewabah ke Indonesia.

 

Reporter: Diana Putri, Rafika Immanuela

Penulis: Rafika Immanuela

Editor: Aslamatur Rizqiyah, Dyah Satiti

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top