Gerakan Madres de la Plaza de Mayo Menemukan Titik Terang, Akankah Aksi Kamisan Terjadi Hal Serupa?

Aktivis HAM, Sumarsih Maria pada Aksi Kamisan ke-600 pada Kamis (05/09/20). (Sumber: Tempo)

 

Peristiwa – (Satu, dua, tiga) Tidak banyak orang yang berdiri dalam jarak 100 meter dari gerbang Istana Negara, Jakarta. Pakaiannya sama, warna hitam legam tanpa cela. Mengenakan payung hitam meski cuaca ibu kota dari negara dengan tujuh belas ribu lebih pulau itu sedang tidak dalam cuaca hujan. Bukan tanpa tujuan beberapa orang itu berdiri di sana, pun mereka sedang tidak mengagumi arsitektur bangunan megah tempat tingal orang nomor satu di negara ini. Mereka sedang melakukan aksi. Tidak anarkis seperti aksi yang mungkin kebanyakan dari kita tahu. Aksi ini terlampau damai yang membuat  (mungkin saja) pemerintah meremehkan aksi mereka sehingga tuntutannya tidak pernah didengarkan. Dengan rasa bangga sepenuh hati, perkenalkan sebuah aksi paling konsisten di muka Indonesia saat ini, Aksi Kamisan.

Aksi Kamisan merupakan sebuah aksi yang dilakukan di depan Istana Negara, diselenggarakan secara rutin setiap Kamis sore pada pukul 16.00 sejak 18 Januari 2007 hingga kini. Aksi tersebut konsisten dilakukan dengan tuntutan yang selalu konsisten pula, yaitu menuntut pemerintah yang berkuasa untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) berat yang terjadi di Indonesia. Lembaran sejarah kelam mencatat pelanggaran HAM berat yang terjadi adalah Tragedi Semanggi, Tragedi Trisakti, Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Talangsari 1989, Tragedi Kemanusiaan 1965-1966, dan peristiwa-peristiwa tanpa nama lainnya.

Gerakan ini terinspirasi dari aksi para ibu korban kejahatan HAM oleh angkatan bersenjata Argentina. Aksi dilakukan setiap hari Selasa sejak tahun 1977. Para ibu berkumpul dan mengitari pusat penguasa negara tersebut di kompleks Plaza de Mayo sehingga aksi tersebut familiar dengan sebutan Gerakan Madres de la Plaza de Mayo. Dilansir melalui CNN Indonesia, Pembunuhan dan penghilangan paksa oleh rezim saat itu telah merenggut nyawa sebanyak 30 ribu orang sejak periode tahun 1976 hingga 1983. Aksi tersebut membuahkan hasil setelah 30 tahun kemudian. Presiden Argentina saat itu, Nestor Kirchner membatalkan aturan hukum yang digunakan pemerintah untuk memberangus rakyat sipil yang kritis. Hasil nyata memenangkan para ibu yang tidak lelah menunggu dan menuntut pemerintah, pengadilan Argentina mulai menyelidiki dan menghukum rezim otoriter.

Kembali pada Aksi Kamisan. Aksi ini diprakarsai oleh tiga tokoh yang juga tergabung dalam kelompok Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), yaitu Maria Katarina Sumarsih atau lebih dikenal dengan Sumarsih, orang tua dari Bernadus Realino Norma Irawan (Wawan) yang menjadi korban tewas dalam Tragedi Semanggi I; Suciwati Munir, istri dari Munir Said Thalib, aktivis HAM yang meninggal terbunuh akibat racun saat melakukan perjalanan menuju Belanda; dan Bedjo Untung, perwakilan keluarga korban pembunuhanm pembantaian dan pengurungan tanpa prosedur hukum kepada orang yang diduga anggota PKI (Parta Komunis Indonesia) dalam kurun waktu 1965-1966.

Aksi yang Terus Menuai Dukungan

Jika Anda mungkin menganggap Aksi Kamisan hanya berisi para keluarga korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang berdiri dan menggelar spanduk besar berisi tuntutan kepada pemerintah agar mau membuka siapa dalang sesungguhnya pada kejahatan keji tersebut, maka sepertinya izinkan (kembali) saya untuk memberi pembaca tercinta mengenai bagaimana gerakan tersebut berjalan dengan sangat indah nan konsisten selama ini.

Hidup korban… Jangan diam… Lawan!

Jargon yang tidak perlu banyak kalimat hiperbola diucapkan setiap aksi tersebut dilaksanakan. Sebelum pandemi melanda, aksi digelar di depan Istana negara, Jakarta. Tidak hanya terpusat di Jakarta, aksi juga menyebar di sebagian besar kota, seperti Bandung, Semarang, Lampung, dan masih banyak lagi. Namun, mengingat setahun terakhir Indonesia berada di bawah kurungan pandemi Covid-19, aksi dialihkan terlaksana secara daring melalui akun instagram @aksikamisan.

Pada aksi secara luring biasanya menampilkan penampilan musik, puisi dan orasi yang disuarakan dengan tenang. Tua, muda, mahasiswa, pelajar, hingga pekerja seni ikut turun meramaikan aksi tersebut. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah aksi pada 5 September 2019, ketika Baskara Putra atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hindia hadir dan menyuarakan pendapatnya sekaligus menampilkan lagu ciptaannya bersama band yang digawanginya, .Feast dengan judul “Kami Belum Tentu”. Lagu tersebut tidak dibawakan dengan instrument ala band seperti seharusnya melainkan dengan iringan paduan suara yang semakin meningkatkan sarat “kemerindingan” saat nyanyian dikumandangkan.

Aksi yang dilakukan secara daring sendiri ditayangkan melalui Instagram Live di @aksikamisan, dilaksanakan dengan jadwal seperti aksi kamisan biasanya, yaitu pada Kamis pada pukul empat sore. Materi yang dibawakan pun tidak sebatas permasalahan HAM berat saja melainkan isu hak asasi lainnya, seperti hak perempuan, impunitas aparat, dan permasalahan undang-undang yang sedang menjadi polemik. Setiap materi tidak main-main sebab dibawakan langsung oleh narasumber yang memang sudah sangat ahli di bidangnya.

Aksi Kamisan tetap terus berjalan meski terhalang pandemi dan terus menuai dukungan positif dari masyarakat.

September Hitam, Bulan Kelam pada Torehan Sejarah Indonesia.

Aksi Kamisan mulai lebih masif dari biasanya pada bulan ini, bulan September. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya berbagai seruan diskusi secara daring hingga menggelar aksi damai secara luring. Tidak hanya di media sosial akun Instagram Aksi Kamisan itu sendiri, tapi juga menggandeng berbagai  akun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai macam universitas.

Alasannya singkat, namun tidak pernah sederhana. Bulan September adalah bulan yang mayoritas pelanggaran HAM di Indonesia – yang sampai sekarang masih belum terungkap siapa dalangnya – terjadi. Sebut saja pembunuhan terhadap aktivis pembela HAM, Munir Said Thalib; Tragedi Tanjung Priok 1984; Tragedi Pembantaian 1965-1966; Tragedi Semanggi II 1999; dan yang paling baru adalah brutalitas aparat kepada massa demontrasi dengan tajuk “Reformasi Dikorupsi” pada tahun 2019 dan 2020.

Pembunuhan terhadap aktivis yang aktif dalam pembelaan hak asasi, Munir Said Thalib terjadi pada 7 September 2004. Munir dibunuh dengan racun arsenik saat penerbangannya menuju Amsterdam, Belanda dari Jakarta. Persidangan hanya memidanakan pilot penerbangan Munir saat itu, Pollycarpus Budihari Priyanto. Menjelang daluwarsa kasusnya pada tahun 2022, hingga saat ini belum terungkap siapa pelaku dan alasan terbunuhnya Munir.

Lalu, Tragedi Tanjung Priok terjadi pada 12 September 2004, merupakan bentrok yang melibatkan aparat tentara dengan warga. Berawal dari adanya perdebatan antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan warga yang berbuntut panjang dengan terjadinya aksi bentrokan membuat aparat melancarkan sejumlah tembakan serta terjadi pula penyekapan dan siksaan kepada warga. Tercatat, 24 orang tewas dan 55 lainnya mengalami luka.

Belum selesai. Tragedi Semanggi tidak berhenti pada 11 November 1998 atau yang dikenal dengan tragedi Semanggi I, namun terulang kembali pada 24 September 2004. Berawal dari aksi mahasiswa yang menentang adanya RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan menuntut untuk mencabut dwifungsi pada tubuh ABRI. Tindakan represi yang dilayangkan oleh ABRI menimbulkan korban berjatuhan. Tim Relawan Kemanusiaan mencatat setidaknya 11 orang meninggal dan 217 orang terluka.

Sudah tidak banyak lagi yang merasa asing dengan tragedi yang satu ini. Selain terjadi pembunuhan kepada tujuh Jenderal Angkatan Darat,  pada tahun tersebut juga terjadi pembunuhan besar-besaran kepada masyarakat yang dituduh sebagai anggota maupun berafiliasi dengan Parta Komunis Indonesia (PKI). Lebih dari dua juta manusia mengalami hal yang mengerikan, seperti penangkapan tanpa alasan yang jelas, penahanan tanpa prosedur hukum, penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, dan masih banyak lagi. Komnas HAM menyelidiki dengan hasil berupa 32 ribu lebih orang dilaporkan menghilang, namun tidak sedikit riset yang menyatakan bahwa korban jiwa menyentuh jumlah 2 juta orang.

Yang paling baru, Peristiwa Reformasi Dikorupsi serta Penolakan RUU Cipta Kerja tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa menelisik berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Brutalitas aparat kepolisian dalam mengutamakan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) termasuk ke dalam kekerasan yang dilakukan. Pelanggaran HAM yang dilakukan antara lain: penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, tindak kekerasan, penggunaan kekuatan berlebihan dengan peluru karet, peluru tajam dan gas air mata yang menyebabkan masyarakat sipil mengalami memar, luka robek di kepala dan bagian tubuh lain, hingga korban jiwa. Selain itu, pembatasan informasi dengan membatasi akses internet serta pembatasan pemberian bantuan hukum bagi mahasiswa yang tertangkap oleh kepolisian menambah daftar panjang pengabaian aparat yang seharusnya melindungi hak warga negara.

Pemerintah Abai Terhadap Janjinya

Aksi Kamisan terus menagih janji pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM di Indonesia sejak gerakan tersebut dimulai pada 2007 silam. Bak batu yang terpendam di sungai yang dangkal, isu mengenai HAM sendiri selalu jelas mencuat/terlihat di setiap transisi pergantian penguasa yang menduduki tahta tertinggi di negara ini, namun pada setiap pergantian itu pula tidak ada tindakan nyata untuk benar-benar menyelesaikannya. Semuanya selalu berhenti di janji untuk penyelesaian serta rekonsiliasi, tidak pernah ada tindakan sungguh-sungguh untuk mengungkap siapa dalang dari berbagai peristiwa berdarah tersebut.

Dilansir melalui situs tirto.id, selama 14 tahun keberjalanan Aksi Kamisan yang dilakukan secara rutin dan ratusan surat yan dikirimkan kepada Presiden, mereka hanya diberi tanggapan berupa satu kali pertemuan dengan Presiden yaitu pada tahun 2018.

Aksi Kamisan akan terus melanjutkan napasnya sampai kapan pun, sampai di masa terang saatmereka yang keji akan mendapat hukuman yang setimpal atas jiwa yang hilang tanpa diketahui kebumiannya serta mereka yang berpulang menuju Tuhan dan meninggalkan tanda tanya pada keluarganya tentang alasan kepergiannya.

 

Penulis: Malahayati Damayanti Firdaus

Editor: Aslamatur Rizqiyah, Dyah Satiti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *