Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto saat memantik diskusi Ramadan pada Kamis (19/2) di Burjo Kane, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (Sumber: Manunggal)
Warta Utama – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) mengadakan diskusi “Ramai-ramai Bahas Demokrasi Negara” (Ramadan) dengan tajuk “2045 Indonesia Emas atau Cemas?: Kilas Balik Kebijakan Ugal-ugalan Prabowo”. Diskusi yang dilaksanakan pada Kamis (19/2) di Burjo Kane, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tersebut dipantik oleh Ketua BEM Undip Nur Maajid Taufiqurrahman yang kerap disapa Maajid, Ketua BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines) Kevin Kurnia Priambodo, dan Ketua BEM Universitas Gajah Mada (UGM) Tiyo Ardianto. Diskusi dimulai sekitar pukul 16.30 sembari menunggu waktu berbuka puasa dengan topik kebijakan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang dianggap merugikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang cukup banyak disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran pendidikan, dan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP), yaitu dewan perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump.
Maajid memberitahukan bahwa awalnya diskusi tersebut belum terpikir sama sekali untuk diadakan, tetapi kemudian mereka merasa bahwa pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo hingga hari ini menarik untuk didiskusikan bersama.
“Ini sebenarnya momen yang cukup singkat, padat, dan lucu sih, kayak gitu. Jadi Mas Tiyo dan kita tadinya mau kumpul aja, ngopi, terus kayaknya menarik, nih kalau kita juga sekalian diskusi dan alhamdulillah-nya hari ini terbukti ramai dan seru juga, kayak gitu,” ungkap Maajid saat diwawancarai oleh Awak Manunggal pada Kamis (19/2).
Diskusi dibuka oleh Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum, Muhammad Fadhil Dzikra Kusuma atau biasa dipanggil Fadhil sebagai moderator untuk memberikan gambaran mengenai topik diskusi. Kemudian, diskusi pun dipantik oleh Tiyo, Maajid, dan Kevin.
Mulanya, Tiyo memberi mukadimah dengan pandangannya mengenai rezim pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. Melihat banyaknya pelanggaran konstitusi, Tiyo menganalogikan hal tersebut sebagai akibat dari perzinaan antara konstitusi dan rezim yang prematur. Di sisi lain, ia meyakini bahwa seluruh syarat menuju gerbang revolusi telah terkumpul. Oleh karena itu, ia mengajak khalayak untuk bersama-sama memulai perubahan yang dapat diinisiasi melalui diskusi tersebut.
“Bukan sekadar untuk demonstrasi, tetapi untuk memastikan bahwa apabila rezim hari ini tidak mampu menyelesaikan persoalan rakyat, maka rakyat yang akan menyelesaikan kekuasaan mereka,” ucap Tiyo saat diwawancarai oleh Awak Manunggal pada Kamis (19/2).
Problematika Program MBG
Diskusi tersebut membahas mengenai kebijakan Prabowo, terutama terkait program MBG yang dianggap tidak siap secara struktural dan menilai bahwa program unggulan Presiden Prabowo tersebut sangat mungkin dikapitalisasi. Dalam diskusi tersebut, Tiyo menjelaskan tiga permasalahan dalam pengelolaan MBG, pertama adalah sumber uang.
“Silakan lanjutkan MBG, tapi jangan pakai anggaran pendidikan karena anggaran pendidikan yang digunakan untuk MBG cukup untuk menggratiskan kuliah,” ucap Tiyo.
Kedua, terkait tata kelola teknis yang berpotensi menimbulkan celah bagi praktik korupsi. Tiyo berpendapat bahwa lebih baik menyalurkan sejumlah uang kepada orang tua dari anak-anak penerima MBG dan orang tua tersebutlah yang akan memastikan asupan gizi untuk anak-anak mereka sendiri.
“Harus ada tata kelola teknis yang bukan menjadi celah korupsi. Kalau kita mengusulkan, uang tersebut di-transfer ke orang tua supaya orang tua yang memastikan gizi anaknya,” lanjut Tiyo.
Ketiga, kurasi penerima. Tiyo menggunakan istilah bahasa Jawa “gebyah uyah” (menyamaratakan semua hal) untuk menggambarkan distribusi MBG yang dianggap tidak proporsional. Hal tersebut dikarenakan MBG juga diberikan kepada anak-anak dari sekolah swasta dengan kondisi ekonomi yang terbilang sangat baik. Menurut Tiyo, seharusnya penerima MBG adalah anak-anak dari keluarga miskin, sehingga tidak perlu menghabiskan terlalu banyak dana anggaran.
“Hanya mereka yang miskinlah yang layak mendapatkan MBG, tapi kok semua? Prabowo ingin adil, tetapi adil itu tidak sama, adil itu sesuai porsinya,” tambah Tiyo.
Tidak hanya itu, Tiyo juga berpendapat bahwa janji 19 juta lapangan pekerjaan yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin untuk direalisasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, melansir dari Detik News, Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa ia telah menghasilkan satu juta lapangan pekerjaan melalui program MBG.
“Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja hanya dari MBG,” kata Presiden Prabowo dalam taklimatnya saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin (2/2).
Perlu diketahui juga bahwa MBG menggelontorkan dana sebesar 335 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026. Menurut Tiyo, jika satu juta lapangan pekerjaan membutuhkan anggaran sebesar 335 triliun, maka 19 juta lapangan pekerjaan membutuhkan 6.365 triliun atau hampir dua kali lipat dari APBN. Maka, Tiyo memandang bahwa 19 juta lapangan pekerjaan merupakan konsep yang keliru.
“Nah, artinya sejak awal MBG yang diklaim keberhasilannya melalui indikator pembukaan lapangan kerja, yaitu 1 juta, sebenarnya sudah patah sejak awal karena gak bisa memenuhi janji presiden 19 juta lapangan pekerjaan diandalkan lewat MBG karena logikanya tadi,” ujar Tiyo saat diwawancarai oleh Awak Manunggal pada Kamis (19/2).
Tidak hanya itu, Tiyo juga menyebut bahwa program MBG bahkan telah merampas pekerjaan banyak orang.
“Itu kita riset, kok, ada banyak sekali tukang sayur yang jadi gak bisa berjualan karena bahan bakunya dihabiskan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ada banyak penjual makanan di sekolah yang tidak terbeli karena anak-anak sudah kenyang,” tambah Tiyo.
Selain itu, diskusi kali ini membahas permasalahan program MBG yang dikelola oleh instansi-instansi di luar ahli gizi, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai. Kevin menyampaikan bahwa kualitas gizi dalam MBG perlu dipertanyakan karena program tersebut juga dikelola oleh selain ahli gizi.
“Lapangan pekerjaan yang seharusnya diisi oleh ahli gizi-ahli gizi yang telah berkompeten dan memiliki gelar dan lain-lainnya, justru malah diisi oleh pengisi jabatan dari polisi, TNI, dan lainnya,” ucap Kevin saat diwawancarai oleh Awak Manunggal pada Kamis (19/2).
Maajid mengatakan bahwa persoalan MBG juga dapat menurunkan kondisi ekonomi Indonesia. Ia berpendapat bahwa hadirnya program MBG justru memutus rantai jual-beli di pasar dan kantin sekolah.
“Entah itu di pasar ataupun di kantin-kantin sekolah yang tadinya ramai, seharusnya ada transaksi di sana, tapi karena ada MBG justru memutus rantai jual-beli itu. Artinya di sini, momentum masyarakat untuk menaikkan ekonomi atau memproduksi ekonomi justru menurun,” tutur Maajid.
Maajid juga berpendapat bahwa lebih baik memberikan bantuan uang tunai sebesar 50.000 rupiah kepada masyarakat daripada memberikan MBG.
“Saya rasa dibandingkan pemerintah memberikan memberikan MBG, kasih saja bantuan langsung tunai sebesar 50.000 rupiah karena itu sudah ada di banyak kajian juga, ya dan harapannya Prabowo melihat kajian-kajian yang dilakukan oleh masyarakat sipil,” tambah Maajid.
Melihat berbagai keadaan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia hari ini, Tiyo berpendapat bahwa prediksi Indonesia Gelap di Agustus 2026 mungkin saja kembali terjadi.
“Mungkin prediksi ini bisa salah, tapi prediksi ini bukan lahir dari ruang kosong,” ungkap Tiyo saat diskusi berlangsung.
Persoalan Teror terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto pasca Menyurati UNICEF
Sebelumnya, Tiyo yang diundang pada diskusi kali ini sempat mengalami teror di media sosial dari Orang Tak Dikenal (OTK). Peristiwa tersebut terjadi pasca BEM UGM melayangkan surat ke United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada Jumat (6/2) sebagai protes dan kritik terkait kematian seorang anak kelas empat Sekolah Dasar (SD) yang bunuh diri dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Kematian seorang anak berinisal YBR tersebut diduga karena orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, bahkan untuk membeli buku dan pena. Dalam surat tersebut, BEM UGM menyampaikan bahwa setiap anak di Indonesia berhak mengakses pendidikan yang layak dan UNICEF seharusnya turut andil dalam menanggapi permasalahan tersebut. BEM UGM juga meminta UNICEF untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa dirinya adalah presiden yang bodoh.
“Help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as a President (terjemahan: bantu kami untuk menyampaikan kepada Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai presiden),” tulis Tiyo dalam surat untuk UNICEF tersebut.
Saat diwawancarai oleh Awak Manunggal, Tiyo menjelaskan bahwa dirinya mengalami empat serangan karakter, yaitu tuduhan terkait Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT), karaoke dengan Lady Companion (LC), dan pesan berupa fitnah penggelapan dana mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) yang dikirim langsung ke nomor WhatsApp milik ibunya.
“Serangan karakter itu juga kami terima, tapi pada prinsipnya, seluruh yang kami terima pasca memberi kritik tidak akan membuat kami berhenti. Kami akan gagalkan teror itu dengan cara tidak takut sedikitpun, tidak gentar sedikitpun, dan tidak melangkah mundur sedikitpun,” tegas Tiyo.
Menindak hal tersebut, Tiyo menyampaikan bahwa pihak UGM berkomitmen untuk memberikan perlindungan terkait teror yang terjadi. Selain itu, lembaga lainnya seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) juga menunjukkan solidaritasnya kepada BEM UGM.
“Ada kampus UGM yang berkomitmen melindungi kami, ada LPSK yang memberikan keterbukaan fasilitas apabila kami merasa perlu untuk melaporkan ini secara hukum, ada juga KIKA yang peduli pada kebebasan akademik juga bersolidaritas kepada kami,” jelas Tiyo.
MBG dan Aksi Demonstrasi di Mata Mahasiswa Prodi Eksakta
Saat sesi diskusi berlangsung, mahasiswi Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Septya Linasari turut menyampaikan pendapatnya. Septya berpandangan bahwa sebagai mahasiswa yang menempuh prodi eksakta, penting untuk tetap memahami iklim politik di Indonesia karena politik akan berdampak terhadap seluruh aspek, termasuk teknologi dan kesehatan.
“Aku pun menyadari bahwasanya perlu turut andil teman-teman dari kesehatan yang memang perlu bersuara juga karena sebelumnya kalau di FK itu Gizi itu masuknya di FK satu fakultas dengan saya,” ucap Septya saat diwawancarai Awak Manunggal pada Kamis (19/2).
Septya menyebutkan bahwa dorongan untuk mengikuti diskusi tersebut adalah kesadaran akan banyaknya hal yang menyimpang dalam program MBG. Dalam wawancara, ia mengaku telah membahas isu terkait program MBG selama bergabung di BEM FK.
“Sedikit kurangnya saya tau lah bagaimana polemiknya dari isu-isu tentang MBG dan segala macamnya dan saya memang perdalam terkait isu MBG di sini, gitu. Selain itu, juga banyak hal-hal yang ternyata dikaitkan juga, bukan hanya MBG saja yang dikupas tuntas,” kata Septya.
Septya juga mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk bergabung dalam diskusi karena menurutnya, program MBG berdampak terhadap sektor-sektor lainnya.
“Cuma menarik juga di sini bahwasanya MBG coba kita kait-kaitkan dengan sektor-sektor lain yang padahal ternyata memang banyak penyimpangan di dalamnya, makanya aku tertarik nih buat join (red, bergabung) diskusi di sini,” sambung Septya.
Selama ini, Septya juga menyadari bahwa mahasiswa FK seharusnya terlibat dalam aksi. Ia mengaku bahwa mahasiswa FK kerap khawatir untuk berpartisipasi dalam aksi karena tidak mengetahui topik dan tuntutan yang dibawakan. Namun, Septya terus berusaha mengajak teman-temannya untuk tetap berpartisipasi dalam aksi demonstrasi sebagai paramedis.
“Selama aksi saya suruh mereka jadi paramedis, bukan sebagai massa aksi. Kekhawatiran mereka, mereka tidak mau turun ke jalan kalau mereka tidak tahu topiknya seperti apa, sedangkan mereka tidak terlalu paham tentang sosial politiknya. Maka, saya giring untuk ‘kalian turun ke jalan sebagai paramedis’,” ungkap Septya.
Menyoal MBG, Septya berpendapat bahwa program MBG memiliki efek domino yang dapat berpengaruh terhadap berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, dan militer. Harapannya, diskusi tersebut dapat menjadi dorongan untuk menyuarakan aspirasi kolegium atau rekan kesehatan, serta ketakutan akan profesionalisme yang mengharuskan kedokteran untuk tunduk pada hukum. Ia ingin mengutarakan bahwa mahasiswa rumpun kesehatan memiliki suara yang lantang selayaknya mahasiswa rumpun sosial politik.
“Makanya tadi saya bilang, kalian itu tidak perlu menjadi anak Hukum, kalian itu tidak perlu menjadi anak Ilmu Politik untuk memandang MBG itu seperti apa,” tegas Septya.
Septya juga menambahkan bahwa sebagai seorang perempuan, Septya memandang diskusi kali ini sebagai kesempatan untuk bersuara meskipun didominasi oleh laki-laki yang hadir pada saat itu.
“Awalnya memang ada ketakutan tersendiri, ya ketika saya seorang perempuan itu bersuara seperti itu, gitu. Namun, justru ketika kita sadar bahwasanya kita punya privilege, kita akan didengarkan ketika kita bersuara, justru itu bakal jadi keuntungan buat kita,” kata Septya.
Wacana “Penggulingan” Presiden Prabowo dan Harapan-harapan ke Depannya
Pada kegiatan diskusi kali ini, Tiyo berpesan bahwa mahasiswa perlu berperan dalam demokrasi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Ia menyampaikan bahwa sejatinya mahasiswa berutang kepada rakyat atas pajak dari rakyat yang digunakan untuk mengelola sistem pendidikan di Indonesia.
“Saya, kami, kita semua berutang pada rakyat Indonesia karena kita jadi pintar bukan karena kita, bahkan juga bukan karena orang tua kita, tapi karena rakyat Indonesia membayar pajak dan pajak itu dikelola menjadi sistem pendidikan,” ucap Tiyo.
Tiyo juga sempat menyinggung terkait “penggulingan” Presiden Prabowo saat diskusi berlangsung. Ia kemudian mengonfirmasi bahwa hal tersebut bisa saja terjadi jika Presiden Prabowo tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami rakyat Indonesia saat ini.
“Yang paling penting adalah Presiden Prabowo tahu bahwa kalau dia tidak nurut sama rakyat, rakyat gak akan segan-segan untuk menggulingkan dia, itu yang paling penting,” ucap Tiyo.
Menyikapi hal tersebut, Kevin berharap agar Presiden Prabowo dapat peduli terhadap kritik dari masyarakat Indonesia, baik mahasiswa, buruh, atau kalangan dari sektor lainnya.
“Tolong kepada Pak Prabowo-Gibran, jangan anti kritik ya, ketika berpidato jangan hanya membahas soal pencapaian yang sebenarnya tidak tercapai, tapi cobalah sesekali membahas soal kritikan dari bangsa Indonesia,” tutur Kevin.
Selain itu, Maajid juga menyampaikan harapannya kepada mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa sudah sepatutnya membantu rakyat Indonesia melalui cara apapun karena pada dasarnya perguruan tinggi juga dibangun dengan uang rakyat.
“Kalau rakyat kesusahan ya jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk membantu rakyat entah lewat cara apa pun,” pesan Maajid.
Diskusi ini diharapkan tidak berhenti di ruang pembahasan saja, tetapi juga dapat mendorong mahasiswa untuk terus bersuara akan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dan bagaimana dampaknya bagi rakyat Indonesia.
Reporter: Alya Nabilah, Salsa Puspita, Najwa Hanindya, Anindya Alyfa, Salwa Hunafa
Penulis: Salwa Hunafa, Najwa Hanindya
Editor: Salsa Puspita, Andaru Surya
Referensi:
News.detik.com. (2026). Prabowo: Saya Buktikan Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja Hanya dari MBG. diakses pada Sabtu (21/2) dari https://news.detik.com/berita/d-8336533/prabowo-saya-buktikan-ciptakan-1-juta-lapangan-kerja-hanya-dari-mbg