Aliansi Undip Peduli KPK Mengemas Solidaritas Melalui Panggung Bebas

Pelaksanaan Panggung Bebas yang disiarkan langsung melalui channel YouTube BEM Undip. (Sumber: Manunggal)

 

Warta Utama – Aliansi Undip Peduli KPK melaksanakan kegiatan Panggung Bebas yang bertajuk “Mengebiri KPK. Menyingkirkan dengan TWK” pada Minggu (30/5). Kegiatan tersebut berlangsung di Zoom Cloud Meetings yang juga disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube BEM Undip. Panggung Bebas ini merupakan forum yang dijadikan sebagai wadah untuk menyuarakan kritik dan perlawanan atas pelemahan fungsi KPK.

Polemik KPK bermula ketika 17 Oktober 2019 lalu, UU KPK direvisi yang secara resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam prosesnya, terdapat fakta bahwa adanya kecacatan formil ketika pembentukkannya dalam empat tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Selain itu, terungkap hal-hal lainnya yang membuktikan revisi UU tersebut cacat formil, yakni kurangnya partisipasi publik, hingga peserta tidak mencapai kuorum dalam proses pembahasannya. Dalam UU pasal 1 ayat 6 tahun 2019 tersebut juga dijelaskan bahwa pegawai KPK berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk mencapai status kepegawaian KPK inilah yang sedang ramai diperbincangkan karena dugaan adanya penyelewengan pertanyaan.

Kegiatan Panggung Bebas tersebut dimulai pada pukul 19.00 WIB dengan dihadiri oleh 113 peserta yang di antaranya beberapa dosen Undip dari berbagai fakultas dan juga mahasiswa. Acara ini memberikan kesempatan kepada seluruh civitas academica Universitas Diponegoro untuk berpartisipasi. Tak sedikit para mahasiswa memberikan penampilan-penampilan, seperti orasi, puisi, hingga bernyanyi yang mengungkapkan mengenai permasalahan yang melemahkan KPK.

Wijayanto, selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang merupakan pembicara pada Panggung Bebas menerangkan bahwa Indonesia masih menjadi negara paling korup, bahkan sampai saat ini. Maka revisi UU KPK harus dicegah karena independensi KPK terancam. KPK yang menjadi dilemahkan disaat maraknya kasus korupsi menjadi sebuah pertanyaan besar.

“Pelemahan KPK merupakan suatu refleksi. Jika kita lihat dalam lingkup yang lebih besar, tidak hanya KPK saja yang dilemahkan, tetapi reformasi sendiri yang kemudian dihancurkan amanat dan juga semangatnya,” tutur Wijayanto.

Kemudian, menilik lebih jauh mengenai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh KPK. TWK ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari adanya pengalihan status pegawai KPK yang tetap maupun non-tetap menjadi ASN. Pada pelaksanaannya, tes yang dilakukan bersifat seleksi, bukan evaluasi yang hanya sekadar digunakan sebagai proses penilaian untuk mengumpulkan informasi dan data yang komprehensif mengenai kebutuhan internal. Hal tersebut mengakibatkan 75 anggota KPK dibebastugaskan walaupun memiliki riwayat kinerja dan pengalaman yang dianggap baik. Pertanyaan yang muncul dalam TWK didapati banyak bersifat privat, seksis, diskriminatif, dan di luar konteks wawasan kebangsaan yang terang melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, guna menolak pelemahan KPK, Aliansi Undip Peduli KPK¾ terdiri dari organisasi mahasiswa dan akademisi lingkungan Undip¾mengeluarkan Rilis Sikap yang dibacakan oleh M. Azhar selaku Dosen Fakultas Hukum Undip. Aliansi Undip Peduli KPK dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyatakan pemberhentian pegawai KPK tidak sah dan alih status pegawai berjalan secara otomatis dan administratif sesuai putusan MK, serta menerbitkan Perppu yang mencabut UU 19/2019 sehingga kembali ke UU 30/2002
  2. Menolak hasil TWK yang berdampak pada pemberhentian 51 pegawai KPK dan pembinaan terhadap 24 pegawai
  3. Meminta Ketua KPK untuk membatalkan SK Pimpinan KPK 652/2021 karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan memuat pertanyaan-pertanyaan yang privat, seksis, diskriminatif, dan di luar konteks wawasan kebangsaan yang terang melanggar hak asasi
  4. Mengajak seluruh masyarakat untuk melawan dan menolak segala bentuk pelemahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Reporter: Rafika Immanuela

Penulis: Rafika Immanuela

Editor: Aslamatur Rizqiyah, Fidya Azahro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *