Peristiwa — Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua kembali menjadi perhatian mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), yang kemudian ditunjukkan melalui rangkaian penayangan film dokumenter Pesta Babi di dua fakultas berbeda. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Undip menghadirkan agenda tersebut dalam rangkaian “Mei Berkabung” pada Senin (18/5/2026) hingga Rabu (20/5/2026), sementara Himpunan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip membawanya melalui program diskusi bulanan “Ngelmu” pada Kamis (21/5/2026) hingga Jumat (22/5/2026).
Pemutaran film dokumenter karya Dandhy Laksono tersebut menjadi sarana refleksi dan upaya merawat ingatan terhadap berbagai tragedi pelanggaran HAM sekaligus ruang diskusi mengenai konflik agraria, proyek strategis nasional, hingga militerisme yang terjadi di Papua. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa isu Papua masih menjadi perhatian di kalangan mahasiswa.
FH Undip Hadirkan Pesta Babi sebagai Ruang Refleksi Kolektif
Dalam rangkaian Mei Berkabung, BEM FH Undip membawa isu pelanggaran HAM ke dalam konteks yang lebih dekat dengan situasi saat ini. Tidak hanya membahas tragedi HAM masa lalu yang identik dengan bulan Mei, seperti Tragedi 1998 atau penculikan aktivis, kegiatan tersebut juga menyoroti bagaimana pelanggaran HAM dinilai masih terus terjadi meski dengan wajah yang berbeda.
Salah satu agenda yang digelar pada hari kedua adalah pemutaran dan bedah film dokumenter Pesta Babi. Film tersebut dipilih bukan tanpa alasan, begitu pun seluruh rangkaian Mei Berkabung tahun ini yang dirancang saling berkaitan. Pada hari pertama, panitia menggelar diskusi mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan perluasan kewenangan militer melalui konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dari sana, film Pesta Babi dinilai relevan dengan isu perluasan peran militer dan konflik agraria di Papua.
“Film Pesta Babi itu contoh konkretnya. Jadi kita tidak sekadar ikut karena filmnya ramai dibicarakan, tapi memang ada pembahasan substansi yang ingin dibawa,” jelas Anas Zaid Amar Kholis atau yang kerap dipanggil Amar, Kepala Bidang (Kabid) Hukum Sosial dan Politik (HSP) BEM FH Undip.
Menurutnya, perluasan kewenangan TNI melalui OMSP membuka ruang keterlibatan militer pada fungsi yang tidak seharusnya yakni melibatkan ranah sipil tanpa batasan yang jelas. Hal tersebut dinilai dapat berdampak pada hak-hak masyarakat, terutama dalam konflik agraria dan proyek nasional.
“TNI dapat membantu pemerintah di daerah. Makanya ketika tidak ada batasan sejauh mana TNI itu diberikan wewenangnya. TNI itu sebagai alat politik untuk mengintimidasi masyarakat. Bahkan bernegosiasi persoalan dengan harga tanah. Jadi konsepnya memang berkesinambungan,” lanjut Amar.
Film dokumenter Pesta Babi mengangkat isu perampasan ruang hidup masyarakat adat, deforestasi, serta keterlibatan aparat dalam proyek pembangunan di Papua. Isu tersebut yang kemudian banyak menarik perhatian peserta sehingga berhasil menghadirkan banyak partisipan.
Penanggung Jawab (PJ) Mei Berkabung FH Undip 2026, Adilal Khansa Ramadhani Usemahu, menegaskan kembali bahwa kegiatan ini lahir dari keresahan atas banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum memperoleh penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, Mei Berkabung diposisikan tidak hanya sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan bentuk upaya untuk “menolak lupa”.
“Mei Berkabung ini lahir karena tragedi pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di bulan Mei, yang belum teratasi dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami melahirkan sebuah ruang untuk berefleksi, merawat ingatan, dan menolak lupa atas apa yang telah terjadi,” ujarnya.
Keresahan tersebut disalurkan lewat rangkaian acara yang tidak hanya berisi diskusi formal. Dalam rangkaian acaranya, panitia juga menghadirkan museum mini, petisi, aksi simbolik tabur bunga, hingga penulisan surat untuk korban pelanggaran HAM. Pada hari terakhir, agenda ditutup melalui panggung bebas dan gigs yang membuka ruang ekspresi bagi mahasiswa.
Salah satu mahasiswa yang hadir pada kegiatan kali ini, Chelsya Rahma Cahya yang merupakan mahasiswa FIB Undip angkatan 2024, mengaku bahwa ia mengetahui agenda tersebut dari media sosial. Ketertarikannya muncul karena film Pesta Babi sedang ramai menjadi perbincangan dan beberapa pemutarannya di daerah lain mengalami pembubaran.
Baginya, film tersebut berhasil membuka pemahaman yang gamblang tentang kompleksitas persoalan di Papua yang selama ini jarang diketahui secara mendalam.
“Selama ini aku tahunya cuma soal deforestasi biasa, ternyata permasalahannya jauh lebih kompleks. Ada soal masyarakat yang terdampak, kepentingan elite, sampai bagaimana tanah-tanah itu dipakai untuk proyek tertentu,” ujarnya.
Ia menilai isu tersebut menjadi relevan bagi mahasiswa karena berkaitan langsung dengan kondisi sosial-politik di Indonesia saat ini. Kehadiran mahasiswa dalam ruang-ruang diskusi seperti Mei Berkabung dianggap sebagai bentuk kesadaran dan keberpihakan terhadap isu publik.
“Aku berharap semoga kita semua memiliki pandangan dan awareness yang sama bahwa kita ini sedang secara perlahan digerus oleh pemerintah kita sendiri. Jadi kita harus bergerak, seperti menghadiri acara ini juga salah satu bentuk pergerakan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa,” tambah Chelsya.
“Ngelmu” FIB Undip Hadirkan Pesta Babi: Angkat Narasi Papua yang Kerap Dibungkam
Tak berhenti di FH saja, Himpunan Mahasiswa Prodi Sejarah FIB Undip turut menyelenggarakan layar bersama pemutaran film Pesta Babi yang tergabung dalam program kerja bulanan Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) “Ngelmu” pada Kamis (21/5/2026). Acara ini digelar sebagai upaya eskalasi kesadaran dan pemahaman mahasiswa Undip terkait konflik yang terjadi di Papua.
Muhammad Bumi, Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Sejarah menyampaikan keresahannya atas kompleksitas permasalahan Papua yang kerap dikesampingkan bahkan dibungkam. Ia menjelaskan bahwa masyarakat umum hanya melihat Papua yang maju karena kerap diberikan pembangunan oleh pemerintah, padahal nyatanya masih terdapat banyak perselisihan yang belum terselesaikan.
“Kita mencoba melihat bagaimana perspektif Papua yang selama ini mungkin agak kita kesampingkan, yang sebenarnya selama ini dieksploitasi, baik itu oleh asing maupun juga oleh pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Bene selaku salah satu narasumber diskusi “Ngelmu” menjelaskan latar belakang penayangan Pesta Babi juga disebabkan oleh represifitas pemerintah terhadap pihak penyelenggara penayangan film di berbagai daerah yang justru meningkatkan antusiasme masyarakat.
“Banyak yang direpresi. Bahkan di kampus-kampus lain pun ada yang digeruduk oleh Babinsa, oleh TNI, Polri, mungkin juga dari birokrasi kampus itu sendiri. Nah, hari ini momentumnya sangat pas untuk teman-teman semua di sini juga bisa lihat antusiasnya terhadap Pesta Babi,” jelasnya.
Berangkat dari pengamatan terhadap tingginya antusiasme mahasiswa di media sosial, diinisiasikanlah “Ngelmu” bulan Mei sebagai wadah penayangan film Pesta Babi. Penayangan ini mendapat banyak respons positif dari mahasiswa serta pihak kampus. Ide ini kemudian disambut baik oleh pihak FIB Undip yang turut mengizinkan lahan parkir dosen sebagai lokasi penyelenggaraan acara.
“Jadi kami sempat berkoordinasi dengan pihak fakultas, dari pihak prodi dan pihak fakultas. Kita rapat, ngobrol, dan segala macam. Akhirnya kita sama-sama paham dan sama-sama menjamin keamanannya,” jelas Bumi.
Penayangan film dimulai pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), tetapi lokasi telah ramai bahkan sebelum itu. Hal ini karena pihak panitia yang juga membuka registrasi untuk mahasiswa umum, sehingga peserta mencapai 300 orang lebih, di mana angka tersebut jauh melebihi ekspektasi yang hanya di angka 80 peserta.
“Ternyata akhirnya membludak. Dari presensi online, beberapa menit yang lalu kita sudah mencapai 300 orang. Dan itu belum termasuk yang mengisi form,” kata Bumi.
Acara “Ngelmu” bulan Mei mengangkat konsep diskusi kasual, yakni sesi diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber usai penayangan film. Harapannya adalah acara tersebut dapat menjadi wadah yang menampung perspektif peserta yang telah hadir dan menyaksikan film yang ditayangkan. Meski demikian, lebih dari separuh peserta meninggalkan lokasi sebelum acara diskusi selesai.
Menanggapi hal tersebut, Bene selaku narasumber diskusi menilai bahwa peningkatan kesadaran mahasiswa terkait konflik di Papua tidak selalu tentang diskusi dua arah. Menurutnya, penayangan film sudah menjadi alternatif positif dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terkait konflik di Papua.
“Buatku kalau misalnya orang mencari sebuah informasi atau ingin berdialektika, itu nggak harus diskusi. Tapi yang kulihat di sini adalah apa yang ditujukan dari film Pesta Babi itu sendiri sebenarnya jadi alternatif,” jelasnya.
Ia juga berharap organisasi mahasiswa serta organisasi masyarakat yang berfokus di bidang pergerakan secara kolektif dapat menjadi wadah untuk menampung sekaligus mengawal kesadaran masyarakat terkait isu-isu yang terus berlanjut di Papua.
Bumi menambahkan harapannya untuk pemerintah supaya mengakomodasi dan mengatasi permasalahan di Papua secara lebih optimal. Disparitas perspektif dengan masyarakat ibu kota yang seringkali mengesampingkan masyarakat adat Papua menunjukkan urgensi dalam mengonstruksi pemahaman yang lebih utuh terhadap realitas sosial di Papua.
Lebih dari sekadar agenda pemutaran film, rangkaian Mei Berkabung dan “Ngelmu” menunjukkan bahwa kampus masih dapat menjadi ruang untuk mendengar suara-suara yang kurang didengar. Film Pesta Babi tidak hanya menghadirkan potret mengenai konflik di Papua, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana negara memandang masyarakat adat, bagaimana pembangunan dijalankan, dan bagaimana pelanggaran HAM perlahan dianggap biasa ketika terus berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas.
Di tengah situasi saat pembicaraan mengenai Papua sering kali diiringi stigma, bahkan tidak jarang mendapat represifitas, keberanian mahasiswa untuk tetap membuka ruang diskusi menjadi hal yang patut dilestarikan. Antusiasme peserta di dua fakultas menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang ingin memahami realitas di luar apa yang selama ini mereka terima. Bukan hanya datang untuk menonton film, mereka juga mencoba memahami pengalaman hidup masyarakat yang terdampak secara langsung.
Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa pelanggaran HAM bukan semata peristiwa masa lalu yang dikenang setiap bulan Mei. Persoalan HAM akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda jika masyarakat mulai abai dan membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Ketika konflik agraria, eksploitasi sumber daya, militerisme, hingga pembungkaman ruang diskusi masih terjadi, maka upaya “menolak lupa” tidak cukup hanya dilakukan lewat seremoni tahunan, tetapi juga lewat keberanian untuk terus membicarakan, mempertanyakan, dan merawat kesadaran bersama.
Pada akhirnya, ruang-ruang kecil seperti diskusi kampus, pemutaran film, ataupun forum refleksi mungkin tidak secara gamblang menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua. Namun, ruang tersebut menjadi pintu agar semakin banyak orang sadar bahwa di balik pembangunan, proyek negara, dan berbagai narasi besar tentang kemajuan, ada masyarakat yang suaranya masih terus berjuang untuk didengar.
Reporter: Alya Nabilah, Nadzira Inas, Najwa Hanindya, Anindya Malka, Tialova R.A., Fathiyyah Kusuma
Penulis: Sekar Asa, Nadzira Inas
Editor: Salsa Puspita, Andaru Surya
