Warta Utama — Aliansi mahasiswa Bidang Sosial dan Politik (Sospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi Senja Bareng Diponegoro di depan gerbang kampus Undip Tembalang, pada Sabtu (23/5/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) ini merupakan inisiasi dari seluruh Bidang Sospol BEM Undip bersama BEM fakultas dan Sekolah Vokasi (SV) dalam menyediakan wadah penyampaian keresahan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut berangkat dari sejumlah persoalan nasional yang tengah ramai menjadi perhatian publik dan dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dalam orasi, beberapa mahasiswa menyoroti isu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kesejahteraan guru, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada rakyat.
“Sore hari ini kiranya kita juga mewadahi keresahan-keresahan dari tiap-tiap fakultas pun dari sekolah vokasi. Untuk masalah yang diangkat banyak sekali, di mana salah satu adalah efek dolar naik, kemudian gaji guru, dan lain sebagainya,” ujar Tafta Aji Yusditita, koordinator lapangan (koorlap) Aksi Senja Bareng Diponegoro, sekaligus salah satu mahasiswa Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip.
Pemilihan lokasi di depan gerbang utama Undip dilakukan untuk menjangkau perhatian yang lebih luas. Berbeda dari pelaksanaan aksi damai simbolik sebelumnya yang digelar di Widya Puraya, kali ini mahasiswa memilih untuk menyelenggarakan aksi di depan kampus agar dapat dilihat tidak hanya oleh mahasiswa Undip, tetapi juga masyarakat umum yang melintas di sekitar lokasi.
“Kami memilih di sini untuk menarik perhatian masyarakat, untuk mengajak seluruh entitas hadir dalam gerakan hari ini. Gerakan mahasiswa bukanlah satu bentuk kita saja sebagai mahasiswa, tapi kita butuh semua elemen untuk menyempurnakan gerakan itu sendiri,” terang Fadhil Dzikra, Kepala Bidang (Kabid) Sospol BEM Undip 2026.
Selain penyampaian orasi, mahasiswa juga membawa properti berupa patung simbolik Presiden ke-8 Republik Indonesia (RI) yang terinspirasi dari konsep ogoh-ogoh dalam budaya Bali. Ogoh-ogoh sendiri identik dengan simbol keburukan atau energi negatif yang kemudian dibakar sebagai bentuk penolak bala dan pembersihan dari sifat-sifat buruk.
Melalui aksi simbolik tersebut, mahasiswa ingin menyampaikan bahwa berbagai kebijakan dan pernyataan pemerintah dinilai tidak berpihak kepada masyarakat sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan publik.
“Kita membawa konsep ogoh-ogoh di mana di budaya Bali dibakar sebagai penolak bala. Kita representasikan (ogoh-ogoh) adalah presiden yang ke-8 sebagai penolakan terhadap kebijakan dan statement yang dikeluarkan (pemerintah) banyak yang kiranya kurang tepat di masyarakat,” jelas Tafta.
Ia juga menyebutkan bahwa terdapat potensi gerakan lanjutan yang lebih besar, baik di tingkat Undip maupun Semarang Raya (SERA). Namun, keputusan terkait aksi berikutnya masih akan dibahas bersama BEM fakultas dan SV melalui konsolidasi lanjutan.
“Potensi tentunya ada, tapi untuk menentukan apakah itu terjadi aksi atau tidak, kita akan kembalikan lagi ke teman-teman BEM fakultas maupun BEM SV. Setidaknya, dengan adanya Senja Bareng Diponegoro ini adalah menentukan standing position kita sebagai mahasiswa,” terangnya.
Di sisi lain, Fadhil mengatakan mahasiswa Undip belum bisa memastikan kemungkinan turun aksi secara langsung dalam waktu dekat karena masih melihat perkembangan gerakan dari aliansi mahasiswa SERA.
“Kalau turun aku belum bisa pastiin sih seratus persen, karena memang kita hari ini melihat teman-teman gerakan SERA juga. Jadi belum bisa dipastikan untuk turun,” ungkap Fadhil.
Serangkaian Tuntutan dalam Aksi
Pembacaan poin-poin tuntutan dimulai pada pukul 18.14 WIB sebagai penutup aksi Senja Bareng Diponegoro. Peserta aksi yang hadir diarahkan untuk berbaris dan mendengarkan pernyataan sikap serta poin-poin tuntutan yang dibacakan. Berikut isi dari poin tuntutan yang dibawa dalam aksi:
- mendesak pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melemahnya nilai tukar rupiah;
- mengevaluasi paradoks pemerintah yang gencar membangun namun masih melahirkan ketimpangan sosial dan kesejahteraan rakyat yang rendah;
- menolak kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan, tidak partisipatif, dan minim kajian akademik;
- menuntut realisasi nyata amanat 20% anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran dan berkualitas;
- mendesak evaluasi kebijakan BPOM nomor 5 tahun 2026 dan menjamin kesejahteraan tenaga medis;
- menolak segala bentuk degradasi demokrasi dan pelemahan ruang sipil;
- menolak dan mendesak penghentian kerusakan ekologis dan eksploitasi lingkungan di Papua;
- mendesak reformasi partai politik agar lebih demokratis, transparan, dan berpihak kepada masyarakat;
- mengevaluasi pembangunan Kawasan Gombel Lama, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan ketimpangan ruang;
- mendesak transparansi kebijakan-kebijakan publik dalam isu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI);
- mendesak langkah konkret pemerintah dalam menangani penurunan muka tanah dan banjir rob di Jawa Tengah;
- menuntut keadilan sistem upah bagi buruh nelayan;
- mendesak perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi buruh vokasi;
- menolak potensi kembalinya dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), serta mencegah terulangnya praktik represi seperti tahun 1998, serta
- mengkritisi wacana penambahan masa jabatan kepada kepala daerah selama dua sampai dua setengah tahun pasca Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Fadhil, selaku pembaca poin tuntutan, menekankan berbagai isu yang memantik diadakannya aksi tersebut. Ia mengawali tuntutan dengan isu kenaikan harga pokok yang menggambarkan gejolak stabilitas ekonomi di Indonesia. Selain itu, harga bensin yang terus melonjak turut memicu lahirnya degradasi ekonomi masyarakat menengah. Pasalnya, tekanan pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang memandang kelas menengah sebagai kaum ‘berkecukupan’ menuntut mereka untuk terus beradaptasi atas lonjakan harga. Fadhil menyebut hal ini dapat menimbulkan penurunan dari kelas menengah ke kelas bawah.
“Kalau semisal kelas menengah ini terus didorong dan terus digencet dengan kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai akhirnya kelas menengah ini akan turun jadi kelas bawah,” ujar Fadhil.
Selain itu, kenaikan harga bensin juga berpengaruh pada kesejahteraan buruh nelayan yang bergantung pada solar sebagai bahan bakar mesin kapal. Ketiadaan subsidi solar bagi nelayan menjadi isu yang perlu dipertimbangkan mengingat hal tersebut berdampak pada kecilnya upah yang diterima oleh nelayan.
Melalui tuntutan, Fadhil turut menggugat pemerintah atas kebijakan ‘ugal-ugalan’ yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan minim kajian akademis. Hal tersebut tampak pada Peraturan Presiden (Perpres) terkait rancangan aksi nasional dan aksi daerah yang justru dimaknai sebagai gerakan makar dan sporadis bagi pemerintah.
Realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% turut menjadi salah satu kebijakan yang disorot dalam tuntutan. Transparansi mandatory spending yang tidak jelas menjadi pertanyaan atas prioritas keuangan yang dikeluarkan negara. Fadhil menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas bagi negara.
“Sebenarnya banyak PR Indonesia hari ini, salah satunya yang paling membangun struktur epistemologis masyarakat hari ini, pendidikan. Pendidikan itu salah satu hal yang seharusnya menjadi harus diprioritaskan oleh Prabowo,” ungkap Fadhil.
Di samping itu, kebijakan ‘ugal-ugalan’ juga tercermin dalam respons pemerintah terkait isu lingkungan. Proyek pembangunan mal yang ada di Kawasan Gombel Lama Kota Semarang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembangunan tersebut berpotensi memberi dampak ekologis akibat kondisi tanah gerak yang membahayakan masyarakat setempat karena memicu bencana tanah longsor akibat pergeseran tanah.
Tuntutan yang menekan pengesahan rancangan undang-undang tak luput dalam poin aksi pada sore itu. Ramainya pemutaran film Pesta Babi menjadi pengingat atas eksploitasi tanah-tanah adat yang belum mendapat perlindungan negara. Melalui tuntutan aksi, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat didesak untuk segera disahkan.
“Konteksnya hari ini adalah mendorong adanya pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat karena udah 10 tahun terkait dengan masyarakat hukum adat ini belum ada sama sekali,” ujar Fadhil.
Berbagai isu yang hadir tak lepas dari peran kepemimpinan Prabowo-Gibran. Menurut Fadhil, Prabowo tidak memiliki independensi dalam mengambil keputusan. Ambiguitas Prabowo dalam menyelesaikan masalah sosial tidak mampu menangani isu yang tengah mencuat. Selain itu, berbagai potensi ekonomi internal justru tidak dapat dimaksimalkan, sebab negara justru melakukan ekspansi investasi dengan pihak asing.
Hadirnya aksi Senja Bareng Diponegoro menjadi evaluasi kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mahasiswa dituntut untuk menjadi agent of change serta memiliki standing point untuk melihat kebijakan-kebijakan pemerintah secara sadar dan kritis.
Robert Zainul Misbah, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) sekaligus peserta aksi Senja Bareng Diponegoro, menyoroti isu perekonomian dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran. Menurutnya, lonjakan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat government spending yang kian melewati batas penetapan berpotensi memberikan efek domino terhadap perekonomian Indonesia.
“Kita melihat bahwasanya ada potensi untuk melewati batas yang telah ditetapkan undang-undang atas kebijakan-kebijakan yang terjadi. Hari ini pun kita melihat juga rupiah bukannya semakin menguat tapi juga semakin melemah, efek dominonya panjang,” ungkap Robert.
Berangkat dari simpati sebagai mahasiswa ekonomi, Robert menegaskan pentingnya perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan perekonomian yang tidak berpihak dan berdampak langsung pada rakyat. Selain itu, ia berharap pemerintah mampu membuat kebijakan dengan landasan keilmuan. Negara harus menghasilkan kebijakan konkret yang relevan dengan realitas, bukan hanya menghibur rakyat di tengah carut-marutnya Indonesia.
Reporter: Tialova Rafita, Anindya Malka, Najwa Hanindya, Alya Nabilah
Penulis: Alya Nabilah, Najwa Hanindya
Editor: Salsa Puspita, Andaru Surya