Warta Utama – Aliansi Mahasiswa Semarang Raya menggelar aksi mimbar bebas dan doa bersama pada Kamis (26/2) di Polda Jawa Tengah. Terdapat sekitar 13 hingga 15 lembaga kampus dan komunitas Non-Governmental Organization (NGO) dengan massa aksi berjumlah sekitar 300 – 400 mahasiswa turun ke jalan. Aksi dengan tajuk ”Marhaban Ya Melawan” tersebut dilatarbelakangi oleh kriminalitas yang kembali dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satu tuntutan utama yang dibawakan pada aksi ini adalah reformasi Polri. Adapun tuntutan pendukung lainnya berupa penurunan Natalius Pigai dari jabatannya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).
Aksi dimulai dengan mengumpulkan massa di setiap titik kumpul yang berbeda-beda sesuai universitasnya. Massa dari Universitas Diponegoro (Undip) berkumpul di Stadion Undip pada pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) berkumpul di area Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kampus 1 Unwahas pada pukul 14.00 WIB, Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo berkumpul di depan Kampus 3 UIN Wali Songo pada pukul 14.00 WIB, Universitas Negeri Semarang (Unnes) berkumpul di Bank Negara Indonesia (BNI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada pukul 13.00 WIB, dan lainnya.
Pada sekitar pukul 15.00 WIB, tiba-tiba hujan deras turun dan massa sempat berteduh hingga aksi dimulai lebih lama dari waktu yang direncanakan. Meskipun hujan sempat reda, hujan kembali turun pada sekitar pukul 16.30 hingga membasahi jalanan. Massa menggunakan spanduk untuk melindungi diri dari hujan sembari berjalan kaki untuk long march dari depan gerbang Undip Kampus Pleburan menuju markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.
“Mengingat cuacanya juga cukup ini juga, ya, hujan. Jadi, kebetulan dari teman-teman yang awalnya di jam sekian (red, 15.00 WIB), akhirnya cukup molor juga dan pada akhirnya ini sudah sampai sore juga,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Luklu’un Aula saat diwawancarai Awak Manunggal pada Kamis (26/2).
Dalam aksi tersebut, Kevin Kurnia Priambodo selaku Ketua BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines) sekaligus Koordinator Lapangan (Koorlap) mengungkapkan bahwa janji reformasi Polri belum kunjung direalisasikan. Mengingat beberapa hari lalu telah terjadi pembunuhan oleh aparat kepolisian yang menewaskan seorang pelajar di Maluku. Hal tersebut memantik amarah mahasiswa di Jawa Tengah untuk mendesak transparansi hingga pembenahan hukum yang berlaku karena masalah yang tak kunjung berhenti.
“Nah ini yang memantik amarah kita sebagai mahasiswa di Jawa Tengah. Karena kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan kita di luar daerah kita,” ungkap Kevin pada Kamis (26/2).
Oleh karena itu, aksi ini merupakan wujud kesolidaritasan mahasiswa untuk menuntut reformasi Polri yang lebih transparan, adil, dan akuntabel dalam menciptakan ruang yang aman bagi warga Negara Indonesia. Walaupun, aksi berlangsung secara damai dan kondusif terdapat kemungkinan aksi lanjutan apabila tidak terdapat tanggapan dari Polri ataupun Polda Jawa Tengah.
“Tapi kalau pada detik ini Polri, terutama Polda Jawa Tengah, tidak menanggapi masalah ini dengan serius, kita bisa kembali dengan massa yang lebih banyak, dengan tuntutan yang lebih banyak, dengan tekanan yang jauh lebih menekan,” ungkap Kevin
Point Tuntutan Aksi
Aksi tersebut bukan hanya sekedar respon mahasiswa terhadap satu peristiwa, melainkan sebuah gelombang kekecewaan terhadap mekanisme pengawasan dan ketertiban yang kian memburuk. Meningkat nya keresahan publik atas peristiwa-peristiwa yang terjadi merupakan bentuk ekspresi mahasiswa dalam menyuarakan keadilan. Kevin menjelaskan terdapat beberapa point landasan utama terjadi nya aksi, pertama tuntutan re-evaluasi tim komite reformasi dari Polri.
“Karena tim komite reformasi Polri ini, malah dipimpin dan dipatronasei oleh Menko Pak Yusril, dan juga jajaran-jajaran di bawahnya. Yang sampai detik ini, kita masih belum melihat progres. Bahkan, malah kita melihat sebuah kemunduran,” ungkap nya.
Kedua, Reshuffle jabatan aparat kepolisian. Kevin mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar dapat membenahi secara menyeluruh dari akar permasalahan yang ada, yaitu aktor-aktor yang terlibat.
“Kita butuh wajah baru, dan kita tidak mau wajah-wajah pembunuh itu kembali muncul lagi di hadapan kita,” tegas Kevin
Ketiga, tuntutan polisi untuk menarik diri dari keterlibatan nya di SPPG, Koperasi Merah Putih, dan hal lain yang serupa. Kevin menjelaskan bahwa keikutsertaan polisi di SPPG manjadi sebuah tanda tanya besar yang tak kunjung terjawab. Ia menegaskan bahwa polisi seharusnya fokus untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat bukan justru beralih pada bidang yang bukan seharusnya.
“Tidak ada satu kaki pun yang kita perbolehkan untuk menduduki program tersebut. Silahkan kalian kembali ke kantor, kembali ke jalan, tertibkan masyarakat,” lanjut Kevin.
Selain itu, terdapat tuntutan pendukung yang menuntut menteri-menteri yang kontroversial, seperti menteri HAM, Natalius Pigai, yang mengemukakan statement mengenai penolakan MBG dan kasus lainnya, namun tidak ada tindakan nyata yang membenarkan statement-statement tersebut untuk meyakinkan masyarakat.
“Mereka semua tidak pantas. Karena mereka semua dibangun, dirancang, dan juga dirakit untuk apa? Untuk menyenangkan hati Prabowo semata,” ungkap Kevin.
Harapan Masyarakat
Pada dasar nya mahasiswa melakukan aksi untuk menyuarakan aspirasi yang kerapkali tidak dihiraukan oleh aparat. Tuntutan Reformasi Polri bukan hanya sekedar perubahan yang bersifat struktural semata, melainkan upaya untuk menghadirkan tata kelola negara yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam aksi tersebut, salah satu peserta aksi dari Universitas Islam Sultan Agung, Aldy Saputra Menyatakan bahwa dirinya berharap pihak Polri dapat melakukan evaluasi dan menyegerakan rancangan Reformasi Polri. Melihat tinggi nya represivitas Polri dari berbagai daerah, khusus nya di daerah Jawa Tengah sendiri. Padahal kelayakan hidup yang mereka dapatkan bersumber dari pendapatan rakyat.
“Jangan kalian malah menindas rakyat ini menggunakan seragam kalian, menggunakan legitimasi kalian, gitu. Jadikan segeralah reformasi, gitu,” lanjut Aldy Saputra saat diwawancarai Awak Manunggal pada Kamis (26/2).
Selain itu Kella (bukan nama sebenar nya) selaku orator dalam aksi tersebut juga mengungkapkan bahwasanya negara yang menjunjung HAM, sudah seharusnya berbuat berlandaskan dengan aturan yang ada. Mereka tidak seharus nya menembak, sehingga harus untuk diteriaki keadilan atas perbuatan-perbuatan yang telah polisi-polisi tersebut lakukan.
“Bagaimana keluarga yang sudah tertindas, itu pasti keluarga sangat terpukul hatinya. Mereka hanya berdiri, mereka tidak menerima pendapat kita semua. Itu bagi saya sudah tidak ada keadilan di negara kita sendiri. Bagaimana biar adil, diselesaikan masalahnya dengan tuntas, diperjelas, seperti itu.” ungkap nya saat diwawancarai Awak Manunggal pada Kamis (26/2).