Kover Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 (Sumber: Manunggal)
Buku – Sudah hampir satu abad Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Selama itu pula, sejarah-sejarah pembentuk negara dirangkai dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pembelajaran. Metode yang digunakan dalam publikasi sejarah beragam, salah satunya adalah budaya. Budaya digunakan oleh pihak berkuasa untuk mempropagandakan berbagai sejarah sehingga berdampak terhadap pembiasaan dan penerimaan masyarakat terhadap sejarah.
Masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memahami pengertian sejarah melalui budaya, karena hal itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, dalam pendidikan, kunjungan ke museum sebagai salah satu bentuk metode pembelajaran sejarah melalui budaya. Melalui kunjungan tersebut, siswa akan lebih memahami sejarah karena dapat melihat dan mendengar secara langsung.
Akan tetapi, apabila melihat penulisan sejarah yang ada di Indonesia saat ini, terdapat berbagai sumber yang memberikan pandangan berbeda terkait suatu peristiwa. Salah satunya adalah pandangan terkait pembantaian massal pasca-tragedi Gerakan 30 September (G30S) serta penggunaan budaya sebagai alat legitimasi terhadap gerakan anti-komunis melalui buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 karya Wijaya Herlambang.
Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 pertama kali terbit pada tahun 2013 oleh penerbit Marjin Kiri. Penulis menyajikan perspektif baru dalam memandang dan memahami peristiwa G30S beserta dampak kejadian. Alur penulisan yang runtut, dimulai dari pembahasan perspektif anti-komunisme hingga lahirnya keterangan peristiwa G30S yang berbeda dari versi resmi sejarah sebelumnya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi buku. Selain alur yang mudah dimengerti, bahasa yang digunakan penulis di dalam buku juga membantu pembaca karena dilengkapi catatan kaki (footnote) sebagai penjelas istilah tertentu.
Perlu diketahui bahwa posisi penulis dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 adalah sebagai pengulas peristiwa-peristiwa yang turut berperan dalam propaganda sejarah Indonesia. Tidak ada keberpihakan yang ditunjukkan oleh penulis terhadap kelompok komunis maupun anti-komunis. Namun, penulis mengkritisi terkait penulisan sejarah di Indonesia yang masih dikendalikan oleh pihak berkuasa.
Budaya sebagai Alat Propaganda Sejarah dalam Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965
Budaya sebagai media propaganda sejarah yang dibahas dalam buku ini mengarah kepada wujud kebudayaan fisik atau material. Melalui kebudayaan fisik, masyarakat dapat memaknai suatu peristiwa lebih mendalam karena terdapat visualisasi yang nyata. Hal tersebut dicontohkan lewat peristiwa sejarah G30S yang runtutan kejadiannya digambarkan melalui pembuatan Museum Lubang Buaya, film, dan novel Pengkhianatan G30S/PKI.
Museum Lubang Buaya atau yang lebih dikenal sebagai Monumen Pancasila Sakti diprakarsai oleh Presiden Soeharto sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Selain itu, bangunan ini juga merupakan salah satu hasil argumen dari Nugroho, selaku penulis narasi peristiwa 30 September sebagai bentuk penyebaran ideologi anti-komunis. Pasalnya, di dalam museum terdapat diorama yang menggambarkan peristiwa penculikan enam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat (AD), pakaian dan benda-benda terakhir milik korban, serta sumur tua yang menjadi tempat di mana korban ditemukan. Benda-benda tersebut digunakan untuk menggambarkan kekejaman PKI yang dianggap sebagai dalang penculikan. Oleh karena itu, pengunjung museum akan mengetahui pihak mana yang harus dibenarkan, sehingga ideologi anti-komunis dapat menyebar dengan mudah.
Selain Museum Lubang Buaya, bentuk perkembangan argumen Nugroho juga terlihat pada pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Noer. Pada awalnya, film ini berjudul Sejarah Orde Baru yang kemudian berganti menjadi Pengkhianatan G30S/PKI. Penggarapan film oleh Arifin C. Noer juga berlandaskan sejarah versi Orde Baru yang disusun oleh Nugroho. Dalam buku ini dijelaskan pula unsur-unsur penting yang ada di dalam film, seperti unsur dramatisasi.
“Melalui narasi dan dramatisasi itu, penekanan bahwa PKI-lah yang membunuh para perwira militer itu hadir dalam pikiran pemirsa secara realistis.” (Herlambang: 166)
Keberhasilan efek dramatisasi tersebut diperkuat melalui kebijakan penayangan film dalam kurun waktu 1984 hingga 1997. Oleh karena itu, Wijaya Herlambang menuliskan bahwa opini masyarakat pasca-kebijakan tersebut sangat mudah terpengaruh dengan melihat peran dua kubu, walaupun kejelasan sejarah masih diperdebatkan.
Pembahasan mengenai budaya sebagai salah satu alat paling efektif dalam propaganda sejarah dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 turut menyoroti dampak bagi kelompok tertentu. Salah satu bentuk dampak yang dibahas adalah legitimasi kekerasan terhadap kelompok yang digambarkan sebagai pemeran antagonis dalam representasi budaya.
Seperti yang diungkapkan oleh Wijaya Herlambang, “Kekerasan yang dialami oleh kaum yang dituduh komunis pada 1965-1966 dapat diterima sebagai sesuatu yang lumrah dan mudah dilupakan.” (Herlambang: 7)
Melalui buku ini, pandangan terhadap peristiwa sejarah G30S dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hal itu memberikan kontribusi positif terhadap bekal pengetahuan generasi Indonesia agar lebih mengenal sejarah bangsa. Pada hakikatnya, memahami sejarah tidak cukup hanya dengan satu sumber literatur saja, akan tetapi diperlukan berbagai sumber agar saling melengkapi. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap peristiwa G30S saja, tetapi berlaku juga untuk seluruh penulisan sejarah khususnya di Indonesia.
Penulis: Tialova Rafita Azzahra
Editor: Salsa Puspita, Andaru Surya
Referensi:
Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965. Tangerang Selatan: Marjin Kiri
