Tolak UU Omnibus Law, BEM Undip Turut Gaungkan Tagar #MosiTidakPercaya

Poster undangan terbuka Konsolidasi Se-Undip Raya “Waraskan DPR”. (Sumber: BEM Undip)

Warta Utama­–– Pengesahan RUU Omnibus Law pada Senin (5/10) menuai banyak kritikan. Hal ini dapat dilihat dari warganet yang beramai-ramai mencuitkan tagar #DPRRIKhianatiRakyat #MosiTidakPercaya #tolakomnibuslaw dan #BatalkanOmnibusLaw di Twitter. Tindakan serupa juga dilakukan oleh seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa di Undip dengan mengganti foto profil akun resmi Instagram menjadi #MosiTidakPercaya yang berlatar belakang warna hitam.

Razin Hilmy, ketua BEM Universitas Diponegoro mengaku kecewa atas keputusan yang telah diambil oleh DPR. Menurutnya, DPR kini tidak lagi “membawa” kepentingan rakyat.

“Kecewa. Akhirnya mahasiswa tahu mengenai kepentingan mana yang dibawa oleh pemerintah. Yang jelas bukan kepentingan rakyat yang katanya diwakilkan oleh anggota DPR,” terangnya saat dihubungi awak Manunggal via WhatsApp pada Senin (05/10).

Hilmy juga menambahkan bahwa apa yang didengungkan pemerintah terkait kesehatan hanyalah omong kosong belaka. “Pengesahan UU Cipta Kerja menjadi bukti bahwa kesehatan yang katanya menjadi prioritas utama hanya manis di mulut tetapi tidak ada tindakan di lapangan,” ujar Hilmy.

Hal tersebut merupakan antitesis dari keterangan DPR yang menyatakan bahwa penutupan masa sidang dipercepat karena terus bertambahnya laju Covid-19 di DPR. “Tadi disepakati Bamus, karena laju Covid-19 di DPR terus bertambah, maka penutupan masa sidang dipercepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi, dikutip dari  cnnindonesia.com (5/10).

Dalam usaha menolak UU Ombinus Law, BEM Undip telah melaksanakan diskursus yang bekerja sama dengan  BEM FH Undip dan LBH Semarang di awal tahun. “Kita (BEM Undip, red) juga sudah membuat kajian komprehensif mengenai pasal-pasal bermasalah dari RUU Cipta Kerja dan kecacatan formil,” imbuh Hilmy. Selanjutnya BEM Undip akan mengadakan Konsolidasi Terbuka bertajuk “Waraskan DPR!” pada Selasa (6/10) via Zoom. BEM Undip juga tengah bergabung dengan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) untuk kembali melaksanakan aksi di Gubernuran Jawa Tengah pada 7 Oktober mendatang.

Di akhir wawancara, Hilmy menginstruksikan kawan-kawan mahasiswa untuk merapatkan barisan dan menolak UU Omnibus Law. Ia juga menegaskan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat hanya menjadi tong kosong bagi para wakil rakyat.

“Kawan-kawan, saat ini kita bisa melakukan validasi bahwa suara mahasiswa dan elemen masyarakat hanya akan menjadi tong kosong bagi para wakil rakyat. Bersiap dan rapatkan barisan! Hal ini menjadi momentum bagi kita untuk berjuang sehebat-hebatnya, setepat-tepatnya dan semulia-mulianya. Saatnya kita konsisten untuk menyuarakan kebenaran pada yang punya kekuasaan,” serunya.

Penulis: Aslamatur Rizqiyah

Editor: Winda N, Alfiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *