Tolak UU Ciptaker, Aliansi Geram Kepung Kantor Gubernur Jawa Tengah

Massa aksi sedang mendengarkan orasi dari perwakilan Aliansi Geram di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/10). (Foto: Tita/Manunggal)

Semarangan— Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) yang terdiri dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja, mahasiswa, dan Organisasi Masyarakat Sipil berkumpul di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah untuk melakukan aksi pada Rabu (7/10). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (5/10) lalu yang dianggap bermasalah dalam aspek formal dan materialnya.

Penolakan serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pengesahan UU Cipta Kerja yang dianggap tergesa-gesa dan tidak mewakili suara rakyat ‘mau-tidak-mau’ membuat Aliansi Geram turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan secara langsung.

Titik kumpul pertama berada di Pos 4 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang kemudian bersama-sama berangkat menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah. Massa berkumpul  di titik kumpul pada pukul 10.00 WIB. Sebagian massa aksi yang telah datang lebih awal dari rombongan memulai berdemonstrasi pukul 12.10 WIB, sedangkan mobil komando baru memasuki titik aksi pada pukul 13.19 WIB.

Penolakan ini terjadi karena secara formal, penyusunan RUU Cipta Kerja dianggap tidak melaksanakan asas keterbukaan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 huruf g UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, secara material terdapat pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja dinilai tidak memihak pada rakyat, melainkan pada investor. Sehingga ketika RUU ini disahkan, memicu aksi penolakan di berbagai tempat.

Selain perihal RUU Cipta Kerja, terdapat tuntutan lain yang diajukan oleh Aliansi Geram, yaitu: membatalkan Omnibus Law, menghentikan PHK selama pandemi, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, meminta pemerintah fokus tangani pandemi, dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.

Persiapan Kepolisian

Aparat kepolisian bergabung dengan TNI serta Satpol PP melakukan penanganan dan keamanan di titik aksi. Hal ini dilakukan untuk mengimbau mahasiswa dan pengunjuk rasa untuk memahami tingginya penyebaran Covid di Semarang.

“Bila mahasiswa dan unjuk rasa tetap ingin menyampaikan pendapat di DPR, aparat keamanan tetap menyiapkan untuk pengamanan,” terang AKBP A. Recky R, Kabag Kop Polrestabes Semarang.

Selain itu, pihak kepolisian ingin memastikan aksi berjalan lancar, aman, dan kondusif. Pihak kepolisian menurunkan sekitar 1500 lebih personil untuk memastikan aksi berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Aparat disebar, 800 lebih personil mengamankan di Gedung DPRD, serta dari polsek jajaran sekitar 700-800 personil disiapkan untuk mengimbau pada titik kumpul aksi.  Bagian dari personil yang diturunkan terdiri dari Polwan, Polantas, Binmas,  Sabhara dan Brimob.

Dalam skema penangan aksi, kepolisian melakukan berdasarkan prosedur atau aturan. Dalam keterangannya, pihak kepolisian mengakomodir mahasiswa yang hendak audiensi dengan pejabat DPRD.

“Jika nanti pada saat teman-teman melakukan unjuk rasa, kita utamakan negosiator yang dilakukan polwan mengenai aspirasi itu sudah disampaikan. Kita juga mengakomodir mahasiswa yang ingin melakukan audiensi oleh salah satu pejabat di DPRD dan nanti kita fasilitasi,” imbuh AKBP Recky.

Dalam wawancara, AKBP Recky pun menjelaskan bahwa kepolisian tidak memberikan izin karena perintah atasan. “Jadi kegiatan ini tidak ada izin dari kepolisian karena kegiatan bersifat nasional sehingga tetap dilaksanakan oleh teman mahasiswa dan pengunjuk rasa,” ungkapnya.

Aksi Demonstrasi Berakhir Ricuh

Aksi demontrasi diwarnai lemparan botol air mineral dan robohnya gerbang Kantor DPRD Jawa Tengah. Perwakilan dari Aliansi Geram beberapa kali mengingatkan pada demonstran untuk tetap menjaga aksi agar tetap kondusif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Aksi tersebut  juga mengakibatkan adanya korban dari kalangan pendemo sendiri, yang membuat kepolisian mulai menggerakan armada dan personilnya untuk mengamankan.

“Kita semua ingin kejelasan diantara beberapa pasal yang ada pada RUU ini, cluster-cluster yang ada di RUU ini  perlu ditindaklanjuti  dan diperbaiki guna indonesia lebih baik” seru Kokom (nama samaran), salah satu massa aksi.

Dilansir dari regional.kompas.com, setelah beberapa jam aksi demonstrasi berlangsung, massa aksi mulai tidak terkendali yang menyebabkan bentrokan antara demonstran dan Kepolisian. Kepolisian menembakkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan aksi demonstrasi yang berakhir ricuh.

Reporter          : Alfiansyah, Sofatun, Faqih Himawan, Dyah Satiti dan Tita Adi Tiyawati

Penulis             : Faqih Himawan dan Tita Adi Tiyawati

Editor              : Winda N

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *