Opini — Putarlah lagu “Ibu Pertiwi” yang masygul nan sendu itu sembari membaca tulisan ini. Simpan dalam pikiran potret setiap adegan yang akan muncul selanjutnya berwarna hitam putih dan diselipkan beberapa potongan ingatan yang bergerak lambat guna memperjelas kekisruhan maupun alasan Ibu Pertiwi bersusah hati.
Hari demi hari, kita semua menjadi saksi sejarah bagaimana para penguasa di negeri ini mengatur tatanan negara. Hari ke hari pula kita semua menyaksikan bagaimana dinamika bernegara belakangan makin intens dan menggerahkan. Pun bisikan ambisi penguasa dan teriakan keadilan rakyat yang sejatinya merupakan atasan mereka yang makin berkompetisi.
Teriakan yang disuarakan dari aksi ke aksi; Kamis ke Kamis; diskusi ke diskusi; ompreng ke ompreng; bahkan dapur ke dapur terus bersautan. Tak hanya lewat aksi, rakyat menggaungkan jeritannya melalui doa, tangis, satir, candaan, keluhan, hingga cacian. Teriakan yang menjadi bukti bahwa rakyat terus menuntut dengan berbagai cara agar mereka yang berkuasa mau mendengar dan menuruti perintah atasannya.
Peringatan Darurat sempat bergema pada Agustus 2024 lengkap dengan warna biru dongker sebagai tanda bahaya, menjadi bentuk pernyataan keras dan tuntutan tegas atas putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi regulasi pemilihan kepala daerah. Kemudian, enam bulan setelahnya, muncul lagi narasi “Indonesia Gelap” berlatar hitam. Narasi tersebut menuntut kebijaksanaan penyelenggara negara atas putusan efisiensi serta titah agar menjaga pendidikan tetap murni.
Tidak cukup dengan dua fenomena itu saja, sepanjang 2 tahun belakangan ini, teriakan terus bergema dengan berbagai kritikan dan tuntutan berupa aksi langsung di jalanan maupun berbungkus “tren” yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya sebagai bentuk ekspansi ruang bersuara yang mengikuti perkembangan teknologi. Sebut saja beberapa contohnya: tren #KaburAjaDulu, Kembalikan Militer Ke Barak, pengibaran bendera One Piece secara serentak dalam menyambut kemerdekaan ke-80, hingga narasi Indonesia Bubar.
Sayangnya, Indonesia tidak akan pernah bubar. Pun mati, begitu juga binasa.
Setiap dari kita sejatinya tahu hal tersebut. Setiap dari kita memahaminya lebih jauh daripada yang kita sadari. Bahwa pada kenyataannya, para buah hati dari Ibu Pertiwi memiliki resiliensi yang tinggi untuk menjaga keutuhan maupun eksistensi negeri.
Hadirnya berbagai tren pergerakan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk resiliensi rakyat terhadap gejolak politik yang tengah terjadi. Ketika “Trisuci Demokrasi” dalam pemerintahan tidak lagi mampu menjaga kesucian otoritasnya dan menjadi anjing pengawas bagi satu sama lainnya, rakyat, sebagai majikan mereka, memiliki hak untuk turun tangan dengan memberikan mandat melalui cara yang rakyat inginkan.
Perlu dipahami juga bahwa gerakan berbalut tren yang terjadi tidak dapat dicerna secara harfiah. Beberapa di antaranya dibungkus dengan satir dan sarkasme yang sebenarnya berisi kekecewaan terhadap penyelenggara negara. Narasi yang dibawa secara “kasar” bukan sekadar keluhan prosedural yang sopan. Ketika loket-loket birokrasi dan saluran pengaduan formal hanya menjadilabirin buntu yang memunggungi publik, suara rakyat bermutasi. Ia menanggalkan tata krama dan berubah menjadi keliaran murni yang tak bisa lagi dijinakkan, apalagi didikte oleh negara.
Bubarnya Indonesia yang digemakan dalam gerakan bukanlah doa, melainkan kritikan keras agar didengar, dimaknai, dan disadari oleh mereka yang berkuasa. Agar mereka paham seberapa besar marahnya rakyat terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan kesejahteraan, bukan pemangku kepentingan atas nama rakyat, tapi tidak pernah benar-benar hadir untuk rakyat.
Namun, lagi-lagi, Indonesia tidak akan pernah lenyap. Pun habis. Pun raib.
Meskipun kezaliman penguasa secara suka ria silih berganti untuk dapat menikmati properti yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan bagi kita semua. Meskipun uang pajak kita dikorupsi dan bensin kita secara resmi dioplos lagi. Meskipun eskalasi represifitas meninggi lagi. Meskipun peluang kematian kita karena kelaparan dan bencana melebar lagi. Indonesia tidak akan habis.
Sebab, menurut narasi turun temurun yang menyebar dalam kehidupan bernegara, kita adalah bangsa yang dibangun dari gotong royong di tengah keberagaman. Katanya pula, kita adalah bangsa yang rakyatnya menganut tenggang rasa dalam kesukaran pun kemeriahan. Dua sikap yang sejatinya cukup untuk mempertahankan eksistensi negara. Dua sikap yang juga berevolusi bentuk praktiknya menyesuaikan dengan dinamika peradaban dan muncul ketika negara berada di titik kritisnya.
Kendati demikian, tulisan ini tidak mengatakan bahwa Indonesia akan selalu utuh.
Egois rasanya apabila berkata setiap dari kita hendak mempertahankan keutuhan dalam raga yang sama, tetapi tutup mata ketika saudara kita di tepi barat dan timur negeri dibiarkan tenggelam dalam genangan bah yang mengering dan di tepian lainnya dibiarkan hidup terasing di tanah ulayatnya sendiri. Dua semenanjung yang pembangunan serta perjuangan haknya kerap kali luput dari penyelenggara negara.
Perlu dipahami bahwa resiliensi untuk bertahan dari kebinasaan berbeda dengan kehendak untuk berada di bawah atap yang sama. Indonesia akan tetap ada. Namun, tidak seorang pun dapat menjamin bahwa perawakan diri serta jumlah organ yang menggerakannya akan tetap sama.
Bukan maksudku mengamini kerumpangan terhadap negeri, tetapi siapa juga, yang mampu dan mau bertahan ditelantarkan sebagai anak tiri di rumahnya sendiri?
Bertahan di “bumi jalang” bukanlah sesuatu yang indah. Itu adalah mekanisme pertahanan hidup yang keras dan berdarah-darah. Rakyat saling menopang bukan karena mereka enggan, tetapi karena penyelenggara layanan publik gagal mendistribusikan keadilan.
Pada akhirnya, resiliensi bangsa ini mungkin akan mencegah Indonesia dari kebinasaan total. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri jika penyelenggara negara terus melanggengkan ketidakadilan, inkompetensi, serta kejalangan ini, Indonesia di masa depan mungkin akan berdiri dengan bentuk raga yang tak lagi utuh, ditinggalkan oleh mereka yang terlalu lelah dituntut berbakti, tanpa pernah benar-benar diapresiasi.
Penulis: Nabiih Nashiirah Putri
Editor: Andaru Surya, Salsa Puspita