Apresiasi — Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam tatanan masyarakat. Lebih dari itu, keluarga merupakan pilar utama yang menyangga kekuatan dan keberlanjutan sebuah bangsa. Mengapa demikian? Sebab, nilai-nilai moral, karakter, dan fondasi emosional manusia pertama kali dibentuk dalam satu unit kecil bernama keluarga. Ketika setiap unit terkecil ini tumbuh dengan sehat dan tangguh, secara otomatis masyarakat dan negara akan memiliki fondasi sosial yang kokoh pula. Hubungan timbal balik ini membuat eksistensi keluarga tidak bisa dipisahkan dari stabilitas makro suatu bangsa, sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Sunarti (2019).
Seiring berkembangnya konsep modernisasi, keluarga kerap kali menghadapi tantangan, mulai dari pergeseran nilai sosial, seperti berkurangnya quality time bersama akibat kesibukan individual para anggotanya. Tekanan ekonomi, seperti beban biaya hidup yang terus meningkat, juga sering kali menimbulkan stres yang memicu konflik. Belum lagi dinamika di era digital yang membuat kehadiran ponsel dan media sosial terkadang justru menciptakan jarak psikologis antara anggota keluarga. Mereka duduk berdekatan secara fisik, tetapi sibuk dengan dunia mayanya masing-masing. Kondisi ini dikenal dengan istilah phubbing.
Hubungan emosional yang harmonis dalam keluarga selalu memegang peranan penting bagi masa depan generasi penerus, sehingga esensi tersebut diperingati secara khusus setiap tahun melalui momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas). Peringatan Hari Keluarga Nasional setiap tanggal 29 Juni menjadi momen istimewa untuk merenungkan kembali sejauh mana ketahanan keluarga berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perayaan ini pun bertepatan dengan momentum historis, yakni kembalinya para pejuang kemerdekaan Indonesia kepada keluarga mereka setelah bergerilya. Secara resmi, penetapan Hari Keluarga Nasional telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 39 Tahun 2014 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penetapannya didasarkan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengorbanan para pahlawan sekaligus pengingat bahwa kekuatan sebuah negara bermula dari keutuhan keluarga yang ada di dalamnya. Dalam keputusan tersebut, keluarga dinilai sebagai wahana pertama dan utama dalam pembentukan karakter bangsa sekaligus pemegang peran strategis untuk menciptakan manusia yang berkualitas di tengah arus perubahan zaman saat ini. Atas dasar aspek historis dan aspek strategis itulah, pemerintah menetapkan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni guna menjaga semangat persatuan dan pembangunan manusia dari lingkup yang paling mendasar.
Latar Belakang Hari Keluarga Nasional
Ditetapkannya 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional berkaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa. Pada tanggal tersebut, tepatnya di tahun 1949, para tentara gerilyawan Indonesia secara resmi kembali ke pangkuan keluarga mereka setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi simbol kembalinya kedamaian dan dimulainya pembangunan kehidupan baru yang berbasis pada penguatan keluarga. Sejak saat itu, keluarga dinilai sebagai benteng pertahanan pertama bagi kesejahteraan nasional. Memasuki era pemerintahan setelah kemerdekaan, tantangan baru muncul ke permukaan. Pertumbuhan penduduk yang melonjak tinggi pasca-perang menuntut adanya penataan yang lebih terstruktur agar kesejahteraan masyarakat tidak merosot. Kesadaran akan pentingnya membangun keluarga yang terencana secara ekonomi dan kesehatan pun mulai menjadi perhatian serius dalam agenda pembangunan nasional.
Meskipun demikian, penguatan komitmen gerakan keluarga berencana dan ketahanan keluarga baru mulai terorganisasi secara masif puluhan tahun kemudian. Dipelopori oleh Prof. Dr. Haryono Suyono, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sekaligus Menteri Negara Kependudukan, gagasan ini diajukan kepada Presiden Soeharto. Atas inisiasi tersebut, Hari Keluarga Nasional pertama kali berhasil dicanangkan di Lampung pada tanggal 29 Juni 1993.
Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) pada masa itu diakui secara internasional, ditandai dengan penghargaan bergengsi yang diraih Indonesia, melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam United Nations Population Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 karena dinilai sukses mengendalikan kesejahteraan ibu dan anak sehingga keberhasilan ini menjadi landasan yang nyata bahwa pengaturan jarak kelahiran berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas hidup generasi penerus. Dengan demikian, orientasi mengenai perayaan ini terus berkembang seiring waktu, yang semula berfokus pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kini bergeser pada peningkatan kualitas ketahanan keluarga secara menyeluruh. Pemerintah melalui BKKBN terus merevitalisasi makna perayaan ini agar tidak terjebak dalam seremonial belaka.
Membentuk Karakter Bangsa lewat Ketahanan Keluarga Baru
Keluarga Indonesia menyimpan potensi yang besar untuk melahirkan generasi unggul jika dibekali dengan kesiapan matang sejak sebelum ikatan pernikahan itu dimulai. Guna mewujudkan ketahanan keluarga baru, salah satu langkah konkret dan strategis yang perlu ditempuh adalah optimalisasi program bimbingan pranikah yang komprehensif bagi setiap calon pengantin. Edukasi ini dapat berupa manajemen konflik, literasi keuangan domestik, hingga pemahaman reproduksi dan kesehatan mental. Bukan tanpa alasan, sebab di era globalisasi, keluarga dihadapkan pada tantangan serius untuk membentengi anak-anaknya dari segala paparan informasi negatif tanpa kehilangan kehangatan interaksi interpersonal di dalam rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi keluarga bukan lagi bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan fisik semata, melainkan sebagai pusat pendidikan formal dan karakter yang menampilkan keluhuran budi pekerti bangsa. Tantangan ini tentu tidak bisa dibebankan pada pundak orang tua sendirian. Di sinilah pemerintah turut memegang tanggung jawab besar. Perlindungan ekonomi dan jaminan sosial dari pemerintah, khususnya bagi golongan menengah ke bawah menjadi salah satu faktor penting agar para orang tua dapat memperoleh kesejahteraan yang adil dalam mengasuh anak. Tanpa dukungan eksternal yang kuat, penguatan fungsi-fungsi keluarga, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, dan perlindungan, akan sulit untuk berkembang secara maksimal. Masa depan bangsa Indonesia sangat bergantung pada ketahanan keluarga Indonesia, khususnya kesiapan generasi muda yang akan membangun keluarga baru. Berdasarkan parameter Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) yang dirilis oleh BKKBN, kualitas pengasuhan berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia secara makro. Kegagalan fungsi pengasuhan di level keluarga berisiko tinggi melahirkan mata rantai kemiskinan baru, stunting, hingga penurunan produktivitas generasi muda yang menjadi pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Oleh karenanya, masa depan Indonesia pada akhirnya tetap dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam rumah-rumah kita hari ini. Menjaga ketahanan keluarga, baik dari aspek ekonomi, mental, maupun spiritual menjadi sebuah investasi peradaban. Sebab, runtuhnya sebuah negara kerap kali berasal dari rapuhnya pilar-pilar keluarga di dalamnya. Menghidupkan kembali kehangatan komunikasi dan saling menguatkan di tengah himpitan zaman adalah salah satu cara yang luhur untuk memastikan bahwa pondasi bangsa ini akan tetap berdiri kokoh, kini dan nanti.
Penulis : Lois Suzana
Editor: Andaru Surya, Salsa Puspita
Referensi:
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). Laporan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) Tahun 2023. BKKBN Pusat.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2024). Panduan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024. BKKBN Pusat. https://www.bkkbn.go.id
Karuniawati, D., & Pradhanawati, A. (2020). Dampak fenomena phubbing terhadap interaksi sosial dan komunikasi interpersonal dalam lingkungan keluarga. Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(2), 115-125.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025). Sinergi lintas sektor dalam penguatan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Kemenko PMK. https://www.kemenkopmk.go.id
Kompas.com. (2024, 29 Juni). Sejarah Hari Keluarga Nasional 29 Juni dan makna peringatannya. Diakses pada 25 Juni 2026, dari https://www.kompas.com/tren/read/sejarah-hari-keluarga-nasional
Republik Indonesia. (2014). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://setneg.go.id
Sunarti, E. (2019). Ketahanan Keluarga: Teori, Aspek, Pengukuran, dan Aplikasinya di Indonesia. IPB Press.
United Nations. (1989). United Nations Population Award Laureates. UN Population Fund (UNFPA).
