Berizin Jalan-jalan, Aksi Nyore Bareng Munir di Kota Lama Dibubarkan Petugas Keamanan

Beberapa massa aksi yang memegang poster saat aksi Nyore Bareng Munir, Kamis (09/09) di Kota Lama, Semarang. (Sumber: Manunggal)

 

Semarangan – Aksi Kamisan pada Kamis (09/09) sore di Semarang digelar berbeda dibandingkan dengan biasanya. Jika biasanya dilaksanakan secara daring dan terpusat di akun Instagram @aksikamisan, kali ini kegiatan tersebut dilakukan secara luring dan bertempat di Kota Lama, Semarang bertajuk “Nyore Bareng Munir”. Puluhan orang berkumpul dengan mengenakan pakaian dengan warna yang sama, hitam.

Nyore Bareng Munir sendiri dipilih sebagai tema bukan tanpa alasan. Pada 7 September 2004 silam, kematian Munir Said Thalib, sang aktivis yang vokal terhadap berbagai pelanggaran  HAM meninggal dalam perjalanan menuju Amsterdam, yang telah berlalu selama 17 tahun. Berdasarkan pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masa daluwarsa kasus terbunuhnya Munir akan tiba pada 7 September tahun depan sehingga penyidikan bisa dihentikan.

Aksi diawali dengan long march oleh massa aksi dengan membawa spanduk putih besar bertuliskan “Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat”. Mereka berkeliling Kota Lama sembari mengajak berbicara para pengunjung yang mereka lewati, mencoba menyuarakan mengenai kasus Munir, dan meminta tanda tangan yang dibubuhkan di spanduk tersebut sebagai bentuk dukungan agar kasus yang akan kadaluarsa pada tahun 2022 itu tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Kami ingin menyampaikan kepada publik yang ada di Kota Lama pada sore ini, biar mereka tahu siapa Munir dan apa yang terjadi dengan Munir. Kemudian kita bersama-sama menuntut pemerintah untuk menetapkan kasus Munir sebagai Pelanggaran HAM berat,” terang Fajar Sodik, penanggung jawab aksi dalam wawancara dengan Awak Manunggal ketika ditemui secara langsung di lokasi aksi.

Dalam kelanjutan keterangannya, alasan pemilihan Kota Lama sebagai titik aksi karena lokasi tersebut sangat ramai sehingga kampanye yang dilakukan bisa terlaksana lebih massif. Harapannya masyarakat lebih banyak yang mengetahui mengenai aksi tersebut beserta tuntutannya.

Aksi membawa tiga tuntutan, yang pertama adalah menuntut pemerintah yang berkuasa atau Komnas HAM untuk menaikkan kasus Munir agar menjadi pelanggaran HAM berat. Dalam press release yang dibagikan, pembunuhan terhadap Munir sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat. Salah satu bentuk pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tertera pada UU. No 26 tahun 2000 Pasal 7 UU Pengadilan HAM. Kemudian pembunuhan terhadap Munir sendiri merupakan sebuah serangan secara sistematik yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil (Pasal 9 UU Pengadilan HAM). Apabila kasus tersebut naik menjadi pelanggaran HAM berat, maka kasus tersebut tidak akan memiliki batas waktu penyelidikan. Hal tersebut tertera dalam pasal 46 UU Pengadilan HAM.

Lalu, untuk dua tuntutan berikutnya adalah meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus Munir, sebab pada kasus tersebut yang menjalani hukuman pidana hanya pilot yang bertugas pada saat penerbangan saat kematian Munir yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto, bukan pelaku pembunuhan. Yang terakhir adalah meminta kepada pemerintah untuk menghormati setiap hak asasi warga negara dan pembela hak asasi.

Selain melakukan long march, para peserta aksi juga melakukan kegiatan seperti penampilan musik, penampilan puisi, dan ditutup dengan doa bersama.

Fajar juga menuturkan, harapannya ketika aksi tersebut usai semakin banyak publik yang mengenang Munir dan paham akan haknya. Ketika banyak yang mengetahui bahwa Munir sebagai seorang pembela HAM dibunuh, publik akan semakin sadar mengenai situasi negara dalam kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Pro dan Kontra Terhadap Aksi yang Digelar Ketika (masih) PPKM.

Di tengah-tengah penampilan musik, beberapa petugas keamanan Kota Lama mendatangi kerumunan aksi meminta agar peserta aksi segera membubarkan diri. Di samping waktu yang menunjukkan malam akan segera tiba, menurut mereka aksi tersebut melanggar protokol kesehatan dan tidak memiliki izin penyelenggaraan.

“Acara ini kan masalahnya PPKM, kalau udah ada izinnya ya ndak apa-apa. Ini pasti belum ada izinnya, ‘kan? Soalnya kita yang kena nanti,” jelas Boyke Setiawan salah satu penjaga keamanan yang bertugas di Kota Lama.

Ia juga menambahkan awalnya massa aksi mengatakan hanya mencari spot foto. Hal ini dibenarkan oleh Fajar bahwa massa tersebut awalnya izin untuk jalan-jalan sore sehingga secara resmi tidak mengantongi izin aksi.

“Tadi saya bilang sama masnya ‘lho tadi bilangnya apa?’ dan tadi dia hanya minta maaf, nggak bisa jawab,” imbuh pria yang kerap disapa Boy.

Perihal permasalahan aksi yang diselenggarakan secara luring, Fajar menerangkan bahwa tanggung jawab keamanan dan keselamatan kembali kepada pribadi masing-masing massa aksi agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Salah satu pengunjung Kota Lama mengungkapkan dukungannya dengan adanya aksi ini  karena memberinya pengetahuan bahwa kasus Munir ternyata belum terkuak dan memiliki batas waktu untuk penyelidikan. Namun, ia juga menambahkan supaya koordinator bisa dicari alternatif lain agar aksi tetap bisa dilaksakanan dengan baik walaupun dalam keadaan PPKM.

“Ya bagus sih ini untuk mengingat kembali perjuangan Munir pada masa lalu. Tapi, sejujurnya kan ini lagi nggak boleh berkerumun ya. Mungkin bisa dicari jalan lain biar aksi tetap jalan tapi jangan berkerumun gitu,” ujar Rara (nama samaran), salah seorang pengunjung Kota Lama ketika dimintai pendapatnya mengenai aksi tersebut.

 

Reporter: Malahayati Damayanti Firdaus, Mirra Halizah, Aslamatur R

Penulis: Malahayati Damayanti Firdaus

Editor: Aslamatur Rizqiyah, Fidya Azahro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *