Aksi Nasional Tolak ‘Cilaka’ di Istana ‘Rakyat’ Berlangsung Anarkis

Aksi tolak UU Sapu Jagat Cipta Kerja oleh pelajar, mahasiswa, buruh, serta segenap lapisan masyarakat menuju Istana Negara, Kamis (8/10). (Sumber: cnnindonesia)

Peristiwa––  Perjuangan belum berakhir. Meskipun RUU Cipta Kerja sudah disahkan menjadi Undang-Undang tetap, lapisan masyarakat yang terdiri dari serikat buruh, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta pelajar tetap berjuang mengagalkan ‘Undang-Undang Cilaka’ yang dinilai cacat hukum. Protes penolakan telah dilakukan mulai dari aksi mogok kerja oleh beberapa buruh dan aksi massa di berbagai daerah sejak Selasa (6/10). Hingga pada puncaknya, pada hari ini, Kamis (8/10) massa melakukan aksi besar di depan Istana Negara, Jakarta akibat suara tidak kunjung didengar pemerintah.

Sebagaimana unggahan akun Instagram BEM Seluruh Indonesia (7/10), yang menyerukan Aksi Nasional BEM SI Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10) di Istana ‘Rakyat’. Tidak hentinya, massa juga diingatkan perihal protokol Covid-19 yang tetap harus dipatuhi selama aksi. “Berjuang menyuarakan aspirasi rakyat adalah keharusan, namun kesehatan dan keselamatan tetap yang utama” tulis akun Instagram @BEM_SI pada Rabu (7/10).

Pandemi Covid-19 memang menjadi kekhawatiran baru, namun semangat massa aksi tetap bergelora. Selain di Istana Negara pun aksi terus dilakukan di beberapa daerah, seperti Malang, Tegal, Kediri, Cirebon, Makasar, Jogjakarta, Solo, Surabaya dan daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Gerakan #MosiTidakPercaya di berbagai wilayah di Indonesia. (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id)

Kronologi aksi

Menurut live report Aksi Nasional di Istana Negara oleh akun Instagram LPM Progres Unindra, pada pukul 12:54 WIB massa aksi sudah berkumpul di sekitar istana. Namun, aparat kepolisian nyatanya telah memblokade jalan menuju istana hingga pada sekitar pukul 14:16 WIB , massa mulai mendekati blokade.

“Pada pukul 14:16 dari siswa dan oknum masyarakat tak memberi ampun melemparkan batu pada polisi” ketik @lpmprogres dalam instastorynya.

Aksi berlangsung ricuh. Massa yang tidak diizinkan masuk mulai meringsek dan melempari dengan batu, petasan, dan material lainnya. Aparat juga terus menembakkan gas air mata dan water canon kepada demonstran.  Massa terlihat membakar properti dan melebarkan bendera merah putih yang cukup panjang.

“Pukul 15:00 Aksi penyampaian pendapat mulai ricuh, dan massa aksi membakar pos polisi di depan Tugu Patung Kuda” tulis @lpmprogres.

Selain itu, massa juga membakar Halte Transjakarta. Emosi massa tak terbendung lagi hingga membakar beberapa fasilitas umum lainnya seperti rambu lalu lintas, ekskavator, sepeda, dan lainnya seperti dikutip dalam merdeka.com. “Dibakar tadi sekitar 10 menitan yang lalu. Terus massa juga ngerusak fasilitas umum. Rambu dibakar, beko (eskavator) kecil yang buat (proyek) MRT dibakar. Sepeda yang gratis itu lagi diparkir juga dibakar,” ujar salah satu warga, Arie saat dihubungi merdeka.com, Kamis (8/10).

Kabar massa Undip di garis depan

Mahasiswa Undip yang ikut serta turun ke jalan dikabarkan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adapun luka-luka ringan yang tidak cukup jadi masalah, serta tidak ada anggota yang hilang. “Untuk massa aksi dari Undip sendiri sudah satu persatu pulang, semua aman. Sejauh ini belum ada omongan ada yang hilang atau apa alhamdulillah,” jelas Pudol, mahasiswa Undip saat dihubungi awak Manunggal, Kamis (8/10). Pudol juga sepakat dengan mengatakan bahwa aksi kali ini terkesan ricuh dan kurang baik.

Namun, perjuangan massa di berbagai daerah yang luar biasa nyatanya membuahkan hasil. Beberapa DPR Daerah akhirnya menolak UU ‘Cilaka’ ini. Seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menolak dengan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, yang isinya menekan agar segera keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law Cipta Kerja.

“Pemprov Jabar hari ini mengirimkan surat dengan lampiran aspirasi dari Buruh Jawa Barat yang isinya menolak UU Omnibus Law dan meminta Bapak Presiden menandatangani Perpu Pengganti UU tersebut #JabarJuaraLahirBatin” tulis Ridwan Kamil dalam akun twitternya @ridwankamil, Kamis (8/10).

Terhitung belasan atau bahkan puluhan DPRD atau Pemerintah Daerah yang telah menyatakan sikap menolak, seperti Jambi, Kalimantan Selatan, Bandung, Bojonegoro, Tuban, Tasikmalaya, Kaltim Bontang, Cirebon, NTB, dan daerah lainnya.

Penulis: Winda N

Editor: Alfiansyah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top