Aksi Evaluasi 2 Tahun Kabinet Indonesia Mundur: 11 Tuntutan & Sidang Rakyat

Massa aksi berorasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.(Sumber: Manunggal)

 

Semarangan – Runtutan aksi yang terjadi pada bulan September lalu tampaknya belum memberikan tanda-tanda bahwa perlawanan telah usai. Kamis (20/10), aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM) menyelenggarakan aksi bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Kabinet Indonesia Mundur” yang berpusat di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Aksi yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Semarang.

 

Aksi diawali dengan orasi dan menyanyikan lagu perjuangan bersama, serta dilanjutkan dengan aksi sidang rakyat. Sidang rakyat tersebut memutuskan pemerintah bersalah akibat perbuatan menindas rakyat dan meminta pemerintah untuk memenuhi tuntutan dari rakyat.

 

Tagline kami adalah ‘Penuhi atau mundur’. Telah kami sidangkan dan kami menyatakan bahwa pemerintah bersalah (karena) telah menindas rakyat. Kami meminta pemerintah memenuhi tuntutan rakyat Jawa Tengah hari ini. Apabila tidak bisa, maka (pemerintah) bisa mundur,” terang Fajar Sodik selaku koordinator aksi.

 

Selain Sidang Rakyat, aksi ini juga membawa 11 tuntutan yang dijelaskan secara rinci melalui press release yang dibagikan, kesebelas tuntutan itu adalah:

  1. Terbitkan Perpu yang mencabut UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba dan Revisi UU KPK, serta Sahkan RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, RUU PKS versi masyarakat sipil.
  2. Pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, wujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, serta pulihkan ekonomi nasional terkhusus untuk rakyat menengah ke bawah di daerah-daerah secara merata.
  3. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan berkomitmen untuk menjunjungtinggi HAM dengan menghormati, memenuhi dan melindungi HAM.
  4. Wujudkan jaminan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh warga negara Indonesia dan mencegah serta menindak tegas segala bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap kebebasan sipil.
  5. Revisi secara menyeluruh Undang-Undang ITE dan kembalikan tujuan awal penyusunan UU ITE.
  6. Rombak Naskah Akademik maupun Draft RUU EBT dengan mempertimbangkan faktor lingkungan.
  7. Hentikan segala bentuk pembangunan yang merusak kelestarian alam, melanggar hukum dan mengancam ruang hidup masyarakat.
  8. Ciptakan ruang demokrasi selebar-lebarnya di Tanah Papua dan tarik militer organik maupun non-organik yang ada di Tanah Papua.
  9. Perbaiki penyelenggaraan pendidikan untuk diselenggarakan secara lebih demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengesahkan peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, serta menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia
  10. Tuntaskan permasalahan demokrasi, lingkungan, perampasan ruang hidup, kesehatan, ekonomi, pendidikan dasar dan menengah, serta menjamin kesejahteraan rakyat Jawa Tengah
  11. Evaluasi Kabinet Indonesia Maju

 

Aksi tersebut berlangsung secara damai hingga akhir pelaksanaan dan ditutup dengan kegiatan simbolik berupa penyerahan kajian tuntutan dan dua ekor tikus putih yang diletakkan di atas lembar kajian tersebut.

 

Melalui aksi ini, Fajar menilai bahwa waktu penyelenggaraan aksi seharusnya diperhatikan kembali agar lebih mudah menggaet elemen masyarakat lain untuk bersama-sama menyuarakan keresahannya. Hal ini mengingat aksi yang dilaksanakan pada pagi hari menyulitkan bagi beberapa pihak untuk bergabung.

“Kedepannya aksi akan lebih condong di siang hari untuk menggaet kawan-kawan buruh, petani, nelayan, dan sebagainya,” tutupnya.

 

Mengenai perizinan, Kompol Justinus Prabowo dari Wakasat Sabhara Polrestabes Semarang menuturkan bahwa pihak penyelenggara aksi sudah mengirimkan surat pemberitahuan sehingga aksi tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.

 

“Teman-teman mahasiswa ini tidak liar. Mereka sangat tertib dan sudah berkoordinasi sesuai Undang-Undang Penyampaian Pendapat,” tegasnya.

 

Reporter: Faqih Himawan, Malahayati Damayanti Firdaus

Penulis: Malahayati Damayanti Firdaus

Editor: Aslamatur R, Fidya Azahro

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top