Warta Utama – Senat Mahasiswa (SM) Universitas Diponegoro (Undip) kembali melaksanakan sidang interpelasi kedua dengan memanggil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, Hanif Alfattah.
Sidang interpelasi kedua ini juga memanggil jajaran Badan Pengurus Harian (BPH) panitia Orientasi Diponegoro Muda (ODM) dengan Surat Pemanggilan Nomor 003/SP/SMUNDIP/IX/2023 pada Minggu (3/9), pukul 12.00 WIB hingga 21.45 WIB.
Interpelasi kedua dihadiri oleh Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan Mahasiswa, Sekretaris Kabinet, Ketua Biro Keuangan, dan Ketua Bidang Kemitraan Eksternal BEM Undip.
Turut hadir pula Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa serta Badan Audit Kemahasiswaan (BAK) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB).
Pemanggilan kedua ini bertujuan untuk mengusut tuntas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan ODM Undip 2023 secara lebih detail. Permasalahan anggaran ODM Undip yang diduga terjadi penyimpangan pun menjadi sorotan.
“Sebelumnya untuk hal tersebut kita tidak bisa kontrol, karena itu diluar kehendak kita. Sebagai BEM yang membawahi teman-teman ODM, secara teknis kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengawasi dan memberikan data-data, nota, dan sebagainya,” ujar Ketua BEM Undip 2023, Hanif Alfattah.
Memorandum of understanding (MoU) dan berkas-berkas pendukung lain yang seharusnya diberikan kepada SM Undip guna menelisik permasalahan, tidak dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga jajaran BPH Panitia ODM 2023 dinilai kurang kooperatif.
“Sejujurnya kecewa, karena pada pengumpulan berkas kami koordinasi pada mereka, menanyakan kesanggupan mereka dan disanggupi tanggal 2 September pukul 22.00 WIB tetapi mereka baru mengirimkan 3 September pukul 09.30 WIB. Ada beberapa MoU yang tidak diberikan sesuai dengan surat pemanggilan seperti MoU guest star,” tutur Ketua SM Undip 2023, Naufal Aziz Rosul Sayyaf.
Dugaan penyimpangan anggaran ODM 2023 muncul, sebab adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan realisasi penggunaan anggaran, serta manipulasi bukti transaksi pembayaran.
“Ada nominal kurang lebih perbedaannya sebesar 22 juta dan bukti transaksi kemungkinan besar diedit karena terjadi perbedaan antara bukti asli transaksi di BCA dan transaksi yang diedit sendiri,” kata Aziz.
Selain itu, dugaan penyimpangan anggaran ODM 2023 juga tampak pada beberapa transaksi yang belum dicantumkan di laporan keuangan.
“Pembayaran tenant, keuntungan merchandise, dan kesalahan input terkait dana corporate social responsibility (CSR) yang diperoleh belum dimasukkan ke dalam laporan keuangan,” imbuhnya.
Konsekuensi yang akan didapatkan jika dugaan penyimpangan anggaran tersebut benar terjadi belum dapat diketahui dan tidak bisa diputuskan oleh SM Undip.
“Karena kami selaku ormawa, tidak bisa memutuskan terkait hal tersebut. Kami hanya bisa melakukan pembuatan laporan evaluasi dan akan menunggu surat turunan dari Wakil Rektor I. Dalam ranah keuangan, kami sudah bekerja sama dengan BAK FEB untuk melakukan investigasi,” tukas Aziz.
SM Undip berharap seluruh organisasi kemahasiswaan (ormawa) Undip dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dan ingin dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban di kepanitiaan maupun ormawa.
“Apa yang saat ini sedang terjadi berkaitan dengan permasalahan ODM dapat diketahui lebih lanjut titik permasalahan yang ada, apakah benar temuan-temuan terkait keuangan tersebut penggunaan anggaran sudah semestinya digunakan atau ada hal lain yang masih ditutupi oleh teman-teman panitia ODM,” tutup Aziz.
Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (KPSDM) BEM Undip (selaku steering committee ODM 2023) menolak untuk diwawancarai. Bahkan, hingga artikel ini diunggah, reporter LPM Manunggal sudah berusaha menghubunginya, namun tidak mendapatkan respon atau jawaban.
Reporter: Aliesyya Futihatus Sa’adah, Hesti Dwi Arini
Penulis: Hesti Dwi Arini, Aliesyya Futihatus Sa’adah
Editor: Fahrina Alya Purnomo