Poster yang dibawakan oleh peserta aksi menuntut reformasi Polri pada Kamis (26/2)
di depan markas Polda Jawa Tengah (Sumber: Manunggal)
Warta Utama – Aliansi Mahasiswa Semarang Raya menggelar aksi mimbar bebas dan doa bersama pada Kamis (26/2) di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Sekitar 13 hingga 15 universitas di Semarang dan organisasi non-pemerintahan dengan jumlah massa aksi sekitar 300 – 400 mahasiswa turun ke jalan. Aksi dengan tajuk “Marhaban Ya Melawan” tersebut dilatarbelakangi oleh kriminalitas yang kembali dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yakni kematian Arianto Tawakal, anak berusia 14 tahun yang meninggal akibat dibunuh oleh salah satu anggota polisi Brigade Mobil (Brimob) di Maluku. Salah satu tuntutan utama yang dibawakan pada aksi tersebut adalah reformasi Polri beserta tuntutan lainnya berupa penurunan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dari jabatannya.
Aksi dimulai dengan mengumpulkan massa di setiap titik kumpul yang berbeda-beda sesuai universitasnya. Massa dari Universitas Diponegoro (Undip) berkumpul di Stadion Undip pada pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) berkumpul di area Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kampus 1 Unwahas pada pukul 14.00 WIB, Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo berkumpul di depan Kampus 3 UIN Wali Songo pada pukul 14.00 WIB, Universitas Negeri Semarang (Unnes) berkumpul di Bank Negara Indonesia (BNI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada pukul 13.00 WIB, dan lainnya.
Pada sekitar pukul 15.00 WIB, tiba-tiba hujan deras turun dan massa sempat berteduh hingga aksi dimulai lebih lama dari waktu yang ditentukan. Meskipun sempat reda, hujan kembali turun pada sekitar pukul 16.30. Massa menggunakan spanduk untuk melindungi diri dari hujan sembari berjalan kaki untuk long march dari depan gerbang Undip Kampus Pleburan menuju markas Polda Jawa Tengah.
“Mengingat cuacanya juga cukup ini juga, ya, hujan. Jadi, kebetulan dari teman-teman yang awalnya di jam sekian (red, 15.00 WIB), akhirnya cukup molor juga dan pada akhirnya ini sudah sampai sore juga,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Luklu’un Aula saat diwawancarai Awak Manunggal pada Kamis (26/2).
Dalam aksi tersebut, Ketua BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines) sekaligus Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, Kevin Kurnia Priambodo mengungkapkan bahwa janji reformasi Polri belum kunjung direalisasikan. Mengingat beberapa waktu lalu telah terjadi pembunuhan oleh anggota kepolisian yang menewaskan seorang pelajar di Maluku. Hal tersebut memantik amarah mahasiswa di Jawa Tengah untuk mendesak transparansi hingga pembenahan hukum yang berlaku karena masalah yang tak kunjung berhenti.
“Nah, ini yang memantik amarah kita sebagai mahasiswa di Jawa Tengah karena kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan kita di luar daerah kita,” ungkap Kevin saat diwawancarai oleh Awak Manunggal pada Kamis (26/2).
Ketua BEM Polines Kevin Kurnia Priambodo di tengah hujan deras saat aksi berlangsung (Sumber: Manunggal)
Oleh karena itu, aksi tersebut merupakan wujud solidaritas mahasiswa se-Semarang Raya untuk menuntut reformasi Polri yang transparan, adil, dan akuntabel dalam menciptakan ruang yang aman bagi rakyat Indonesia. Meskipun aksi berlangsung secara damai dan kondusif, terdapat kemungkinan akan adanya aksi lanjutan apabila tidak ada tanggapan dari Polda Jawa Tengah mengenai tuntutan yang dibawakan.
“Tapi kalau pada detik ini, Polri, terutama Polda Jawa Tengah, tidak menanggapi masalah ini dengan serius, kita bisa kembali dengan massa yang lebih banyak, dengan tuntutan yang lebih banyak, dengan tekanan yang jauh lebih menekan,” tekan Kevin
Tuntutan Aksi
Aksi tersebut bukan hanya sekadar respons mahasiswa terhadap satu peristiwa, melainkan gelombang akumulasi kekecewaan terhadap mekanisme pengawasan dan ketertiban Polri yang kian memburuk. Meningkatnya keresahan publik atas peristiwa-peristiwa yang terjadi merupakan bentuk ekspresi mahasiswa dalam menyuarakan keadilan. Kevin menjelaskan beberapa landasan utama diadakannya aksi. Pertama, tuntutan evaluasi tim Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Ihza Yusril Mahendra atau kerap dipanggil Yusril, dipandang tidak berprogres dengan baik.
“Karena tim Komisi Percepatan Reformasi Polri ini malah dipimpin dan dipatronase oleh Menko Pak Yusril dan juga jajaran-jajaran di bawahnya yang sampai detik ini, kita masih belum melihat progres. Bahkan, malah kita melihat sebuah kemunduran,” ucap Kevin
Kedua, penyusunan ulang (reshuffle) jabatan Polri. Kevin mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar dapat membenahi secara menyeluruh dari akar permasalahan yang ada, yaitu aktor-aktor yang terlibat.
“Kita butuh wajah baru dan kita tidak mau wajah-wajah pembunuh itu kembali muncul lagi di hadapan kita,” tegas Kevin
Ketiga, tuntutan untuk menarik keterlibatan Polri di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Merah Putih. Kevin menjelaskan bahwa keterlibatan polisi di SPPG menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Ia menegaskan bahwa polisi seharusnya fokus untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat, bukan justru beralih pada bidang yang bukan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi).
“Tidak ada satu kaki pun yang kita perbolehkan untuk menduduki program tersebut. Silakan kalian kembali ke kantor, kembali ke jalan, tertibkan masyarakat,” lanjut Kevin.
Selain itu, terdapat tuntutan pendukung yang tertuju pada Natalius. Sebelumnya, Menteri HAM tersebut sempat mengemukakan pernyataan mengenai penolakan MBG dan kasus lainnya, tetapi tidak ada tindakan nyata yang meyakinkan masyarakat.
“Mereka semua tidak pantas karena mereka semua dibangun, dirancang, dan juga dirakit untuk apa? Untuk menyenangkan hati Prabowo semata,” ungkap Kevin.
Reformasi Polri Tak Kunjung Terlaksana
Reformasi Polri kembali menjadi sasaran utama tuntutan massa. Hal tersebut diakibatkan dari tidak adanya progres pasca tuntutan atas kejadian yang menimpa Almarhum (Alm.) Affan Kurniawan. Selain itu, keputusan terkait aparat kepolisian yang mendapat posisi di SPPG dianggap tidak selaras dengan tugas aparat semestinya. Bahkan, kekecewaan massa bertambah besar dengan kejadian yang menimpa Alm. Arianto Tawakal.
Peserta aksi membawa balon dengan cat membentuk angka 1312 atau ACAB (All Cops are Bastards) saat aksi berlangsung (Sumber: Manunggal)
Dalam aksi tersebut, salah satu peserta aksi dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Aldy Saputra menyatakan bahwa dirinya berharap pihak Polri dapat melakukan evaluasi dan menyegerakan rancangan reformasi Polri. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya represifitas Polri dari berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah.
“Jangan kalian malah menindas rakyat ini menggunakan seragam kalian, menggunakan legitimasi kalian, gitu. Jadikan segeralah reformasi,” lanjut Aldy saat diwawancarai oleh Awak Manunggal pada Kamis (26/2).
Selain itu, Kella (bukan nama sebenarnya) selaku orator dalam aksi tersebut juga mengungkapkan bahwasanya negara yang menjunjung HAM sudah seharusnya bertindak atas kasus-kasus kriminalitas, terlebih lagi kasus tersebut dilakukan oleh instansi kepolisian yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
“Bagaimana keluarga yang sudah tertindas, itu pasti keluarga sangat terpukul hatinya. Mereka hanya berdiri, mereka tidak menerima pendapat kita semua. Itu bagi saya sudah tidak ada keadilan di negara kita sendiri,” ungkapnya saat diwawancarai Awak Manunggal pada Kamis (26/2).
Pernyataan tersebut mencerminkan harapan aksi massa terhadap tegaknya keadilan dan HAM di Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan berupa Undang-undang (UU) dan aturan turut memegang andil sebagai patokan dalam bertindak. Selain itu, penyelesaian masalah secara terbuka dan transparan dengan sanksi seadil-adilnya terhadap pelaku kejahatan, khususnya aparat kepolisian juga menjadi harapan aksi massa.
Reporter: S. Hunafa, Asa P., Fathiyyah K., N. Hanindya, Anindya A., Tialova R.,
Nabiih N., Elsa E., Salsa P., A. Surya, Alya N., Nazwa R., Najwa K.
Penulis: Tialova R., Anindya A., S. Hunafa
Editor: Salsa Puspita, Andaru Surya