Prabowo dan Trump dalam KTT Pada Senin (13/10/2025) (Sumber: rri)
Opini — Dentuman bom memekakkan telinga, kepulan debu dari bangunan hancur membawa isak tangis anak tanpa dosa. Perut kosong menanti makanan, yang lain meringkuk dalam kedinginan. Terdengar jeritan ibu mendekap darah anaknya, juga rintihan ilmuwan mengais bukunya. Puluhan tahun Palestina berteriak dalam kubangan genosida. Di tempat ini nyawa direnggut tanpa aba-aba, meninggalkan pertanyaan besar untuk dunia, “dimana kemanusiaan berada?”
Di tengah isu keadilan bagi Palestina, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengumumkan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibangun untuk merancang perdamaian di Palestina. Prabowo menyebutkan, Indonesia masuk melalui jalur Gaza. Bukan sekadar organisasi internasional biasa, BoP dibangun sebagai pahlawan perdamaian di luar PBB. Digagas oleh Trump, BoP dibentuk atas protes mengenai PBB yang menurutnya tidak mampu menangani konflik dunia.
Tantangan Rekan Satu Kubu
Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Economic Forum di Davos, Piagam BoP dirilis sebagai pedoman bagi 26 anggota BoP, termasuk Israel. Keikutsertaan Israel dalam BoP menuai banyak pertanyaan atas titel perdamaian yang disandang organisasi ini. Hal ini disebabkan aktivitas genosida yang hingga saat ini masih gencar dilakukan oleh Israel. Sebaliknya, negara Palestina yang menjadi topik utama terbentuknya organisasi ini justru luput dari keanggotaan. Bukankah merupakan sebuah tanda tanya besar, apabila segala rancangan yang dibahas untuk menyelesaikan konflik Palestina justru dibangun bersama Israel, dalang utama dari konflik kemanusiaan di Gaza? Hal ini serupa dengan menjadi pahlawan genosida dalam barisan zionis andal dunia.
Meskipun keputusan untuk bergabung dalam BoP telah melalui pertimbangan atas tujuh negara mayoritas Islam yang telah bergabung, hal ini tidak menampik kemungkinan akan kontrol Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mendominasi BoP. Perlu adanya kerjasama yang kuat antar delapan negara Islam yang tergabung dalam BoP untuk menyeimbangkan kekuatan. Selain itu, hingga saat ini, Israel belum menunjukkan sinyal perdamaian dengan Palestina. Meskipun telah tergabung dalam BoP, penyerangan Israel pada Palestina tidak berhenti memakan korban jiwa lainnya.
Pada Selasa (3/2), Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menyampaikan keinginannya melalui pertemuan dengan Utusan Khusus Amerika Serikat. Netanyahu meminta untuk tidak melibatkan Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza. Pernyataan ini bahkan ditegaskan kembali melalui unggahan Kantor Perdana Menteri Israel di X yang berbunyi, “Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam administrasi Jalur Gaza dalam bentuk apa pun.” Belum puas, Netahanyu juga menekankan tuntutan mengenai pelucutan senjata Hamas dan pemenuhan tujuan-tujuan perang harus diselesaikan sebelum rekonstruksi wilayah Palestina.
Kekhawatiran akan kejamnya Israel meskipun telah menjadi bagian dari BoP, terbukti dengan serangan udara yang diluncurkan ke Gaza pada Minggu (1/2) lalu. Serangan ini menewaskan sedikitnya 31 korban jiwa dari wilayah yang berbeda. Israel mengaku hanya menargetkan empat anggota Hamas dan Jihad Islam beserta infrastruktur yang dimiliki kedua kelompok tersebut. Namun terlepas dari alasan tersebut, nyatanya banyak warga sipil yang turut menjadi korban. Kekejaman Israel tercermin dari jumlah korban jiwa yang tidak dihiraukan. Setidaknya, tercatat terdapat 524 warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata pada awal Oktober lalu.
Maju Mundur Gabung BoP
Selain keikutsertaan Israel dalam BoP, masalah terkait jumlah iuran tiap anggota untuk menjalankan BoP menjadi isu lain yang perlu dipertimbangkan. Dalam Bab V Piagam BoP mengenai Ketentuan Keuangan disebutkan bahwa, “Pendanaan untuk pengeluaran Dewan Perdamaian akan diperoleh melalui pendanaan sukarela dari Negara Anggota, Negara lain, organisasi, atau sumber lain.”
Salah satu tujuan iuran anggota BoP tersebut diperuntukkan pada proyek rekonstruksi Gaza, Palestina. Jumlah iuran yang disepakati adalah sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 17 triliun. Iuran ini merupakan persyaratan bagi negara untuk menjadi anggota tetap BoP. Sekretaris Kabinet RI, Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa keanggotaan Indonesia tidak bersifat tetap dan masih dapat keluar dari keanggotaan. Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, Indonesia belum pada tahap membayar iuran.
Namun, di tengah kebutuhan dana yang gencar diberikan untuk dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, menjadi anggota tetap BoP bukanlah langkah yang bijak dilakukan. Pada awal program saja, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan dana yang telah dikeluarkan untuk kedua program ini mencapai Rp 149 triliun.
Anggaran yang dibutuhkan untuk dua program tersebut telah melalui berbagai pemangkasan anggaran dari berbagai sektor, seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat menjadi alasan kuat untuk meninjau ulang terkait urgensi dari pengeluaran dana tambahan pada keanggotaan BoP ini. Pemerintah harus lebih selektif dalam membuat kebijakan, terlebih jika menyangkut anggaran yang dapat memberikan pengaruh signifikan dalam masyarakat.
Memberikan uluran tangan pada Palestina tidak harus dengan gelar Pahlawan. Rangkulan lebar di negeri sendiri merupakan hakikat keadilan yang lebih hakiki dibanding orasi perjuangan untuk negara lain tanpa peduli tanah air porak poranda.
Penulis: Najwa Amar Hanindya
Editor: Salsa Puspita, Andaru Surya
Referensi:
Detikfinance. (2026, 5 Februari) OJK Ungkap Pembiayaan Kopdes Merah Putih & MBG Capai Rp 149 Triliun. Diakses melalui https://finance.detik.com/moneter/d-8342902/ojk-ungkap-pembiayaan-kopdes-merah-putih-mbg-capai-rp-149-triliun
Detiknews. (2026, 5 Februari). Kabar Terkini soal Iuran Board of Peace yang Disebut Tak Wajib Bayar. Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-8342857/kabar-terkini-soal-iuran-board-of-peace-yang-disebut-tak-wajib-bayar
Kompas. (2026, 5 Februari). Bertemu Utusan AS, Netahanyu Sebut Otoritas Palestina Tak Akan Jadi Bagian Pemerintahan Gaza. Diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/05/111500065/bertemu-utusan-as-netanyahu-sebut-otoritas-palestina-tak-akan-jadi-bagian
Metrotvnews. (2026. 22 Januari). Daftar Negara yang Setuju dan Menolak Gabung Dewan Perdamaian Trump. Diakses melalui https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C5znQ-daftar-negara-yang-setuju-dan-menolak-gabung-dewan-perdamaian-trump
Tempo. (2026, 4 Februari). Bertemu Mantan Menlu dan Wamenlu Prabowo Jelaskan Soal BoP. Diakses melalui https://www.tempo.co/politik/bertemu-mantan-menlu-dan-wamenlu-prabowo-jelaskan-soal-bop-2112677
Tempo. (2026, 6 Februari). Dino Patti Djalal Tak Dukung Indonesia Bayar Iuran BoP. Diakses melalui https://www.tempo.co/politik/dino-patti-djalal-tak-dukung-indonesia-bayar-iuran-bop-2113258
Tempo. (2026, 1 Februari). 31 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Udara Israel di Gaza. Diakses melalui https://dunia.tempo.co/read/2084238/31-warga-palestina-tewas-dalam-serangan-udara-israel-di-gaza