Gubernur Ingatkan 17 PR Besar Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengambil sumpah 17 bupati/wali kota beserta wakilnya yang dilanjutkan dengan penandatangan pakta integritas, Rabu (12/2) di Simpang Lima, Semarang

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengambil sumpah 17 bupati/wali kota beserta wakilnya yang dilanjutkan dengan penandatangan pakta integritas, Rabu (12/2) di Simpang Lima, Semarang (Astrid/Manunggal)

 

ManunggalCybernews– Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengingatkan 17 pekerjaan rumah (PR) Jateng dalam pidato pelantikan usai melantik 17 kepala daerah di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Semarang, Rabu (17/2).

PR yang pertama yakni kemiskinan, khususnya yang terjadi di 15 kabupaten zona merah, yakni Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Sragen, Demak, Klaten, Purworejo, Cilacap, Grobogan, dan Blora. Ganjar menilai intervensi pemerintah terhadap salah satu indikator kemiskinan yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) gagal, dikarenakan pada UU Pemerintah Daerah (Pemda) dinyatakan yang berhak menerima hibah tersebut harus berbadan hukum.

Persoalan menjadi provinsi kabupaten/kota yang tangguh bencana, penanggulangan demam berdarah dengue (DBD), rob yang terjadi di beberapa kota, lalu soal angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) turut menjadi perhatian gubernur.

Pekerjaan rumah selanjutnya adalah penanganan mantan anggota Gafatar, pengawasan galian C ilegal, perlindungan perempuan dan anak, serta komunikasi pejabat publik.

“SMS boleh, sosial media nggak apa, berbasis web boleh. Karena jika kita tak menggunakan itu, dugaan saya rakyat akan kesulitan berkomunikasi dengan kita,” ujar Ganjar.

Kemudian Ganjar juga menyoalkan pelayanan publik yang cepat dan terhindar pungutan liar, manajemen daerah yang berbasis akrual, clean-clear asset, pengelolaan dana desa, serta daya saing UMKM.

Perihal pangan dan energi juga dinyatakan Ganjar agar Jateng dapat berdaulat pangan dan energi. Selain itu, perihal investasi daerah juga perlu ditingkatkan demi hubungan industri yang lebih baik. Terakhir namun tak kalah penting adalah peran PKK dalam keluarga khususnya perihal kesehatan, politik, dan ideologi. Khususnya adalah pencegahan narkoba yang kian mewabah.

“Jawa Tengah adalah bagian pasar narkoba. Mereka cara memasarkannya juga sudah menggunakan pola regenerasi. Jadi tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga anak-anak,” ungkap Ganjar. (Astrid/Manunggal)