Semarangan – Seluruh mahasiswa dan Serikat Buruh Semarang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat (GERAM) menggelar aksi penyampaian pendapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (8/9). Ada empat tuntutan utama dalam aksi ini, salah satunya adalah mengenai kenaikan harga BBM.
Tuntutan tersebut terdiri dari: 1) penolakan kenaikan Harga BBM, 2) berantas mafia migas dan tambang, 3) tunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan perbaiki pasal-pasal bermasalah, serta 4) tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Mahasiswa dari berbagai kampus dan anggota serikat buruh memenuhi Jalan Pahlawan. Bersamaan menyampaikan aspirasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jateng.
Markonah, salah seorang anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang bekerja di perusahaan tekstil menyatakan bahwa kenaikan harga sembako dan BBM telah menyulitkan buruh sepertinya dirinya. Apalagi ia sebagai ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga harus menggunakan kendaraan pribadi untuk berjualan.
“BBM dinaikkan, gandum dinaikkan, semuanya dinaikkan. Tapi gaji dan penghasilan berjualan tetap sama. Harga naik semua, padahal gaji kita enggak seberapa,” keluh Markonah ketika diwawancarai oleh Awak Manunggal.
Pernyataan tersebut disetujui oleh Sumarsih, anggota KASBI yang berasal dari Semarang Genuk.
“Gaji kita cuma sedikit, tapi kebutuhan kita ada banyak, belum yang untuk biaya kuliah anak, kuliah itu mahal. Kenaikan ini ya sangat merugikan kami,” ujarnya, sambil mengingat sang anak yang berkuliah di jurusan keperawatan.
Bukan hanya mereka, tetapi kenaikan ini berdampak terhadap seluruh golongan masyarakat, termasuk juga mahasiswa. Jumat (9/9) Manunggal mewawancarai Labiqa, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro yang sering menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasi.
“Aku merasakan banget dampaknya. Biasanya tuh seminggu cuma 25 ribu, tapi sekarang harus nambah budget untuk ongkos, bisa sampai 40 ribu,” ujarnya. Ia merasa bahwa uang dialokasikan ke kebutuhan lain.
Pengerahan Aparat Kepolisian yang Lebih Banyak dari Biasanya.
Aksi yang diselenggarakan oleh Geram tersebut memang memiliki massa yang cukup membludak, tidak dapat diketahui jumlah pastinya namun diperkirakan massa berjumlah hingga 1000 orang. Hal tersebut menjadikan aparat Polrestabes Kota Semarang mengerahkan aparat yang cukup banyak dalam rangka mengamankan jalannya proses penyampaian pendapat.
“Aparat yang diturunkan dari area Kantor Gubernur, Kantor Mapolda, hingga Simpang Lima sekitar 800. Namun secara keseluruhan sekitar mencapai 1100. Mengingat teman-teman mahasiswa yang berangkat dari lima titik, kita melaksanakan pengamanan dan pengawalan kepada mereka,” jelas AKBP Ricky selaku Kepala Bagian Operasional Polrestabes Semarang saat diwawancarai Awak Manunggal di lokasi Aksi.
Selain pengarahan jumlah personil yang lebih banyak, pihak kepolisian juga mengerahkan beberapa alat berat seperti kawat berduri yang dipasang di sepanjang radius lim meter dari depan gerbang Kantor Gubernur dan mobil water canon sebagai langkah preventif apabila terjadi kerusuhan ketika aksi nantinya.
“Memang yang pertama kita ini ada barikade, tujuannya hanya untuk pencegahan jika ada hal yang tidak diinginkan. Polisi pun memiliki tahapan seperti melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada mahasiswa, pengamanan tanpa senjata, sampai nanti menggunakan water canon, tapi itu akan menjadi opsi yang paling terakhir,” terang AKBP Ricky.
Sempat Tidak Kondusif, Namun Berakhir dengan Damai.
Aksi penyampaian pendapat sempat tidak kondusif pada sekitar pukul 16.30 sore. Massa memaksa untuk masuk ke dalam kantor Gubernur untuk menyampaikan tuntutan dengan mendorong pagar dan melempar botol ke dalam area kantor Gubernur. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena massa dapat kondusif kembali setelah melakukan negosiasi antar perwakilan mahasiswa dengan perwakilan dari polisi. Massa membubarkan diri secara damai pada pukul 18.00.
“Semoga kedepannya teman-teman dapat mengkondusifkan diri agar tidak terjadi kericuhan seperti tadi. Ini menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa ketika kawan-kawan buruh, mahasiswa, dan masyarakat turun mengadakan demonstrasi dan sebagainya itu pertanda bahwa kebijakan pemerintah merugikan masyarakat,” ujar Anindita Petra, mahasiswa Universitas Semarang yang juga menjadi salah satu orator ketika dimintai pendapatnya mengenai aksi oleh teman-teman pers.
Mengenai aksi lanjutan, Anindita mengatakan masih melihat perkembangan kebijakan yang ada.
“Kita lihat nanti kedepannya. Mungkin ada. Jika kebijakan pemerintah tidak berubah, masyarakat aksi akan berteriak lagi,” tutupnya.
Reporter: Siti Latifatu S, Malahayati Damayanti F
Penulis: Siti Latifatu S, Malahayati Damayanti F
Editor: Christian Noven
