Warta Utama – Menyikapi permasalahan kemacetan lalu lintas di sekitar Undip Tembalang pada transisi pembelajaran luring, BEM Undip gelar Diskusi Interaktif di Lepas Coffe, pada Sabtu (27/8). Berkolaborasi bersama Aliansi Suara Undip (ASU), “Cintaku Terhambat Macetnya Tembalang: Gagalnya Penyediaan Sarana Transportasi Publik di Universitas” turut mengundang Dr. Okto Risdianto Manullang, dosen Fakultas Teknik, Departemen Wilayah Tata Kota, Undip sebagai salah satu pemantik.
Dalam diskusinya, Okto mengkritisi sistem lalu lintas Undip yang dinilai tak sesuai sehingga seringkali membahayakan dan mengakibatkan kemacetan.
“Undip adalah kampus yang tidak berkeselamatan! Banyak sekali simpangnya, bukaannya, rutenya, dan konflik lalu lintas,” tegas Okto malam itu.
Ia menilai, jadwal perkuliahan berbagai fakultas yang bersamaan memperparah permasalahan sistem lalu lintas yang sudah semrawut. Akibatnya, kemacetan tak bisa dielakkan.
“Kenapa kemarin macet Tembalang Undip? Lihat, pada waktu orang kuliah pagi itu waktunya bersamaan 07.30, dimana kebijakan rektor? Perkuliahan tiap fakultas harusnya diatur, bisa selisih dua puluh menit”, kritiknya.
Okto menambahkan bahwa pengaturan jam perkuliahan dan pemberlakuan ganjil genap dapat menjadi solusi jangka pendek kemacetan.
“Libatkan ahli transportasi, jangan hanya arsitek,” sarannya terkait perencanaan sistem lalu lintas Undip.
Tak sendirian, Okto ditemani empat pemantik lain dalam diskusi kali ini. Adapun Anas selaku mantan Ketua BEM FT 2021, Ichwan Budjang selaku Ketua BEM Undip 2022, dan Agung Raafi Eka Permadi selaku penulis kajian UKT dan BKT, serta Romario Degho, Kabid Sospol BEM FEB 2022 turut menemani Okto.
Agung Raafi mengungkapkan bahwa dosen Undip perlu membuat perserikatan untuk bersatu dengan mahasiswa agar biaya UKT dapat tersalurkan kepada sarana transportasi umum untuk mahasiswa Undip.
“Jadi, bagaimana UKT bisa masuk ke dalam transportasi umum, saya pikir adalah banyaknya massa. Saya sepakat bahwa dosen harus berserikat, tujuannya adalah bersatu sama mahasiswa,” jelasnya.
Agung menuturkan adanya transportasi umum akan dapat menjadi pilihan bagi civitas akademika Undip khususnya mahasiswa dalam menjalani perkuliahan.
“Adanya transportasi umum itu memberikan pilihan kepada mahasiswa maupun civitas akademika untuk memilih. Itu bagian dari tanggung jawab kampus dalam menjalankan tugasnya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi civitas akademika untuk menuntut ilmu di dalam institusinya. Nah, modalnya adalah UKT,” ungkapnya.
Sejalan dengan kritik tersebut, Ichwan Budjang, Ketua BEM Undip 2022 juga mengkritisi hal serupa. Ia menyayangkan tingginya UKT tidak sejalan dengan pengadaan fasilitas publik yang memadai.
“Kita sudah bayar UKT mahal, tapi mana realisasinya? Hari ini yang dibutuhkan pendukung sarana transportasi di Undip daripada bangun beberapa gedung yang mungkin belum terlalu urgen didirikan,” tandas Budjang.
Ia juga membeberkan adanya ketidaksesuaian catatan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan realita yang terjadi di kampus Undip.
“Saya buka di dokumen RKAT, ada satu akun khusus untuk pengembangan aset sarana publik yang ada di Undip. Kisarannya hampir menyentuh angka 500 miliar. Tapi perhari ini sama sekali instrumen-instrumen penyedia fasilitas dan sarana publik sama sekali tidak bisa tuntas,” bebernya.
Tak hanya mahasiswa dan civitas akademika saja, kemacetan turut mempersulit para pekerja dan masyarakat asli Tembalang. Namun hingga kini, belum ada penyelesaian terkait masalah terhambatnya lalu lintas kendaraan di sekitar Undipgg Tembalang.
Reporter: Rafika Immanuela, Zainab Azzakiyyah
Penulis: Rafika Immanuela, Zainab Azzakiyyah
Editor: Christian Noven