Tak Terapkan PSBB, Pemkot Semarang Berlakukan PKM

Sumber: johansurya.id

Semarangan— Wabah COVID-19 di tanah air yang tak kunjung mereda membuat beberapa wilayah terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atas persetujuan Pemerintah Pusat. Jakarta, Banjarmasin, Bandung, Depok, Bogor dan daerah episenter COVID-19 lainnya sudah terapkan kebijakan tersebut. Namun tidak dengan Kota Semarang, berbeda dengan daerah lain, Pemerintah Kota Semarang justru menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) terhitung mulai 27 April 2020.

Ditetapkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) No.28 Tahun 2020, pelaksanaan PKM sendiri diterapkan sampai pada 24 Mei mendatang guna mempercepat penanganan COVID-19. “Betul, pelaksanaan PKM di Kota Semarang akan berlangsung selama 28 hari ke depan, yakni mulai 27 April hingga 24 Mei 2020 mendatang” jelas Hendrar, Wali Kota Semarang dikutip dari kompas.com, Minggu (26/4).

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan aturan PKM dengan PSBB memiliki perbedaan. Sebab PKM masih memberi ruang bagi masyarakat berkegiatan, tetapi dengan kontrol yang ketat.

Dikutip dari detiknews.com, Hendrar juga mengatakan bahwa regulasi PKM dengan PSBB terdapat beberapa perbedaan. Salah satunya, PKM masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkegiatan, namun dengan kontrol yang ketat.

“Intinya boleh berkegiatan tapi harus dengan sejumlah SOP yang kita kontrol,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4).

Regulasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM)

Kembali dikutip dari detiknews.com, dalam kegiatan pendidikan, tetap diterapkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Selain itu, untuk institusi atau perusahaan harus mengatur jam pelayanan dan memantau jumlah pekerja yang masuk. Pemkot Semarang juga meminta masyarakat untuk mengikuti imbauan lembaga agama dalam kegiatan keagamaan terlebih di bulan Ramadan saat ini.

Bedanya dengan PSBB, para Pedagang Kaki Lima (PKL) masih diperbolehkan berjualan hanya saja dibatasi jam operasionalnya, yaitu dari pukul 14.00 sampai 20.00 WIB. Untuk toko modern atau swalayan juga diizinkan buka dari pukul 07.00 sampai 21.00, sedangkan untuk restoran atau kafe diperbolehkan buka dari pukul 11.00-20.00, diatas jam tersebut diperbolehkan melayani pesanan take away atau delivery.

Hendrar berharap pelaksanaan PKM ini didukung semua pihak. “PKM kita mulai dulu, maka semua pihak harus mendukung agar COVID-19 bisa diputus mata rantainya,” harap Hendrar dikutip dari kompas.com.

Pemerintah juga menegaskan bagi pelanggar PKM akan dikenai teguran lisan atau tertulis, pembubaran kegiatan, juga penutupan tempat usaha.

Penulis: Winda Nurghaida
Reporter: Winda Nurghaida
Editor: Alfiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *