Ilustrasi Kampanye Politik (Sumber: medcom.id)
Opini – Kontestasi pemilihan pemimpin, di mana pun terjadinya, tak pernah gagal menarik atensi publik. Persaingan antar pasangan calon (paslon) dipenuhi dengan adu program, gagasan, hingga janji-janji politik yang terdengar manis. Namun, tak hanya itu, “adu-aduan” ini juga terjadi pada tim pendukung atau kerap disebut tim sukses (timses). Ibaratnya, semakin banyak pendukung, semakin bisa dipastikan bahwa kemenangan sudah ada di genggaman tangan. Maka tak ayal, senggol-senggolan jadi jalan yang dirasa wajar.
Tak perlu bicara terlalu jauh membahas kontestasi pemilihan presiden, gubernur, atau bupati/wali kota, pemilihan pemimpin di ranah kampus pun tak kalah ramainya. Pemilihan Umum Raya (Pemira), baik di tingkat fakultas maupun universitas, banyak menciptakan gejolak di kalangan mahasiswa. Apakah kita sekarang sedang simulasi bermain negara-negaraan?
Pemira menjadi ajang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat fakultas maupun universitas. Menjadi organisasi mahasiswa (ormawa) yang amat dilirik pamornya, BEM tentu saja menawarkan berbagai benefit untuk anggotanya, terlebih lagi bagi sang pemimpin.
Bak presiden yang memimpin negara, Ketua BEM juga akan memiliki “wilayah kekuasaannya” sendiri, baik itu satu fakultas atau pun universitas. Hal ini dapat dilihat sebagai tanggung jawab besar, tetapi juga bisa menjadi kesempatan yang besar pula. Kesempatan di sini dapat diartikan dalam banyak hal, masyarakat tinggal menunggu saja presiden mereka nantinya mengambil sisi yang mana.
Politik kampus tak kalah mencekam dibandingkan politik yang ada di pemerintahan suatu negara. Politik kampus seolah menjadi ajang uji coba sebelum “para pemain” ini nantinya benar-benar mengecapi bangku kekuasaan yang sesungguhnya–tentu saja, jika mereka terus konsisten berada di jalan ini.
Bangku kekuasaan di ranah kampus pun tidak kalah menggiurkan. Dengan menduduki kursi tertinggi, akan banyak privilese yang didapatkan. Namun, tidak jarang, menjadi pemimpin di suatu ormawa dapat menjelma langkah awal mereka menjadi “tikus-tikus kecil” yang memanfaatkan kekuasaan, baik untuk individu itu sendiri maupun kelompok yang berada di belakangnya.
Bagaimana tidak menggoda? Presiden–negara maupun kampus–memiliki kewenangan untuk membentuk kabinetnya sendiri, mewujudkan program impiannya yang mungkin sudah diidam-idamkan sejak jauh hari, bahkan punya relasi ke “orang-orang atas” yang bisa membantu mempermulus jalan kekuasaannya. Dengan dalih untuk kepentingan rakyat, semua dianggap sah-sah saja. Namun sebenarnya, kepentingan “rakyat” mana yang sedang diperjuangkan?
Layaknya pemilihan umum (pemilu), pemira kampus juga diwarnai dengan partai-partai yang saling bersaing mengusung kadernya masing-masing. Di luar organisasi internal yang sudah tak asing lagi di kalangan mahasiswa, seperti Himpunan Mahasiswa (HIMA) atau BEM, organisasi eksternal kampus–sebut saja organisasi mahasiswa ekstra kampus (ormek)–juga banyak menarik atensi mahasiswa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pemira partai-partai inilah yang menjadi partai pengusung calon ketua.
Walaupun sejatinya, tidak ada ketentuan pasti bahwa calon ketua yang mendaftarkan diri dalam kontestasi harus terafiliasi dengan partai tertentu. Namun, tak bisa dipungkiri, bahwa tergabung dalam partai pastinya akan lebih menguntungkan karena akan banyak tangan-tangan yang bekerja di belakang untuk membantu mereka naik.
Tak perlu munafik, tanpa pernyataan resmi pun mahasiswa sudah dapat melihat bahwa partai-partai inilah yang bekerja keras menyebarkan propaganda untuk menarik massa dan mencari suara demi memenangkan paslon yang mereka dukung. Maka tak mengherankan, jika para calon independen pun berusaha menggaet partai tertentu untuk masuk dalam bagian koalisinya.
Setali tiga uang dengan pemilu, pemira kampus juga tak ketinggalan melahirkan buzzer-buzzer politik yang saling melontarkan serangan tajam. Mirisnya, serangan-serangan yang diberikan sering kali tak berfokus pada gagasan dan buah pemikiran yang dicanangkan para calon. Sebagian besar serangan yang diberikan justru menyasar pada ranah personal. Hal ini tentunya tidak bisa dibenarkan.
Kritik yang baik adalah bersifat konstruktif. Dalam konteksnya, tentu saja argumen para paslonlah yang seharusnya menjadi titik utama yang dikuliti. Namun, dewasa ini para manusia modern yang semestinya mencerminkan kemajuan zaman, justru menunjukkan kemunduran intelektual. Mereka mengabaikan nilai substantif yang ada dan mulai membahas hal-hal di luar konteks. Contohnya perihal tuduhan permainan uang, tindakan kriminal, skandal perselingkuhan, hingga latar belakang para calon.
Pergeseran fokus pembahasan ini tentu berpotensi merusak reputasi seseorang, bahkan sebelum tuduhan tersebut terbukti kebenarannya. Tak hanya itu, kondisi mental seseorang pun dapat menjadi taruhan. Serangan personal, yang tak jarang berujung pada doxing hingga intimidasi, dapat menjelma bak neraka pribadi.
Lebih dalam lagi, hal ini dapat menciptakan suatu polarisasi sosial yang pada akhirnya semakin memperburuk ketegangan yang ada di tengah-tengah mahasiswa–masyarakat kampus. Perdebatan yang terjadi pun sudah tidak bisa dikatakan produktif karena cenderung berfokus pada hal-hal yang kurang relevan. Jika hal ini dinormalisasi, budaya fitnah akan terbangun dan pembunuhan karakter seseorang dapat dianggap sebagai alat berpolitik yang lumrah digunakan.
Jika kita lihat siapa sosok di balik akun-akun buzzer ini, mungkin kita bisa langsung paham alasan yang mendasari mereka berbuat demikian. Bisa jadi, mereka adalah pendukung paslon tertentu yang memang bertujuan untuk menerjunkan elektabilitas paslon saingannya. Atau mungkin, tokoh di baliknya justru berasal dari “orang-orang penting” organisasi itu sendiri–yang masih ingin cawe-cawe pada anak didiknya padahal sudah purna, atau sakit hati karena dinastinya tidak berlanjut, atau mungkin gagal mengantarkan jagoannya ke parlemen. Prasangka-prasangka tersebut memang hanya sebatas dugaan semata. Namun yang pasti, mereka tentu memiliki kepentingan-kepentingan sendiri.
Kepastian ini tentunya bukan tanpa dasar. Pemira memang cukup menarik perhatian publik. Namun, publik yang dimaksud di sini juga tidak bisa dikatakan sebagai mahasiswa secara menyeluruh.
Jika kita ambil contoh Pemira Universitas Diponegoro (Undip) 2024, dalam pemilihan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip 2025 jumlah suara yang masuk adalah 11.275 suara; paslon 1 sebanyak 4.502 suara, paslon 2 sebanyak 5.342 suara, golongan putih (golput) sebanyak 1.372 suara, dan belum terkonfirmasi sebanyak 59 suara.
Sementara itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 52.466. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam Pemira tahun ini hanya sebesar 21,5%. Bahkan, menyentuh angka seperempat dari jumlah total pun tak sampai.
Hal tersebut mengisyaratkan bahwa hanya segelintir mahasiswa saja yang menaruh atensinya pada pemira. Tak bisa dipungkiri, masih banyak–bahkan sangat banyak–mahasiswa yang abai pada kontestasi ini.
Bagaikan berada di belahan bumi yang berbeda, di satu sisi pelaksanaan Pemira Undip 2024 begitu diwarnai dengan huru-hara, tetapi di sisi lain masih banyak mahasiswa yang tidak tersentuh sama sekali akan gejolak ini. Mereka masih menjalani kehidupan biasa sebagai mahasiswa yang dituntut banyak tugas akademik, hingga tak sadar manusia-manusia lain di sekelilingnya sedang “sikut-sikutan” demi mendapatkan satu kursi tertinggi sebagai presiden mahasiswa.
Dari sini, dapat kita tarik benang merah bersama bahwa mahasiswa yang terlibat dalam kontestasi ini adalah mereka-mereka yang peduli pada dinamika politik kampus. Mereka di antaranya dapat berasal dari mahasiswa-mahasiswa pengelola ormawa, timses para paslon, awak pers yang melakukan liputan, atau memang sekelumit mahasiswa yang melek akan politik kampus. Mereka pasti memiliki kepentingannya masing-masing dalam pemira tahun ini, yang tak jarang akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya sendiri.
Akan tetapi, adanya pemira juga harus kita lihat sebagai suatu hal yang positif pula. Tidak hanya dipenuhi dengan stigma negatif, pelaksanaan politik kampus yang aktif dapat menggambarkan hidupnya demokrasi mahasiswa.
Politik kampus sering kali dipenuhi dengan janji-janji manis dan visi-misi memukau para paslon. Meskipun tidak jarang, kata-kata yang diucapkan terdengar kurang realistis dan hanya bertujuan menarik suara saja. Namun, ada pula calon yang memang benar-benar memiliki niat tulus dan dedikasi penuh untuk kemajuan kampus serta segenap civitas academica-nya.
Politik kampus dapat menjadi wadah mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman berpolitik sekaligus belajar akan tanggung jawab besar atas hajat hidup orang banyak. Sebagai Ketua BEM, peran selaku perwakilan mahasiswa untuk menyalurkan keresahan-keresahan mereka kepada birokrat menjadi tugas yang utama. Satu tujuan yang harus selalu ditanamkan, yaitu demi perkembangan dan kemajuan kampus menjadi lebih baik.
Akun-akun pengkritik yang muncul juga dapat menjadi pihak oposisi yang dalam sistem pemerintahan–atau negara-negaraan–berfungsi sebagai watchdog. Dalam pemira, merekalah yang akan bersuara dengan lantang ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh peserta maupun pihak penyelenggara. Jika kritik yang disampaikan memang berdasar dan sesuai dengan konteks, opini-opini mereka justru yang akan menjaga demokrasi dan keseimbangan kekuasaan.
Berpolitik sendiri juga bukan hal yang melulu negatif. Dalam prosesnya, kita dituntut untuk bersikap kritis dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Sebagai agent of change, mahasiswa dapat memanfaatkan pengalaman berpolitik ini sebagai bekal untuk membawa perubahan yang lebih besar bagi negara di masa yang akan datang.
Begitu kompleksnya permainan “negara-negaraan” ini, di ranah kampus sekali pun. Untuk mendapatkan kursi kekuasaan, banyak badai yang harus dihadapi dan jalan penuh duri yang harus dilewati oleh para calon pemimpin. Sebagai mahasiswa, kepentingan akademik pastinya masih menjadi fokus utama. Lalu, saat seorang individu harus mengemban beban akademik sekaligus kepentingan masyarakat kampus secara berbarengan, mampukah keduanya seimbang?
Sebenarnya, apa yang dikejar, Pres?
Penulis: Ayu Nisa’Usholihah
Editor: Nuzulul Magfiroh