Peristiwa – Musyawarah Mahasiswa (Muswa) 2024 yang diharapkan menjadi ajang perumusan kebijakan strategis mahasiswa di Universitas Diponegoro (Undip), berakhir dengan kegagalan mencapai hasil. Forum yang seharusnya berlangsung dari 31 Mei hingga 2 Juni 2024 di Gedung Information, Communication, and Technology (ICT) Center Undip ini terpaksa dihentikan karena tidak memenuhi kuota forum (kuorum).
Akibat tidak terpenuhinya kuorum, sidang Muswa yang sudah direncanakan ini harus ditunda hingga September, tepatnya pada 21-22 September 2024 di Ruang Sidang Biro Administrasi Akademik (BAA), Gedung Senat Akademik-Majelis Wali Amanat (SA-MWA), Undip.
Dalam wawancara yang dilakukan oleh awak Manunggal pada Minggu, (22/9) bersama Ketua Senat Mahasiswa (SM) Undip 2024, M. Ariefka Anandito atau yang akrab disapa Dito, tampak jelas bahwa Muswa jilid kedua tahun ini tidak mampu mencapai kuorum, yang memerlukan setidaknya 37 dari total 70 peserta.
Hanya sedikit perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan ketua organisasi mahasiswa (ormawa) yang hadir secara online, jumlah tersebut jauh dari memadai. Bahkan, jilid kedua ini tampak lebih suram dibandingkan jilid pertama yang sempat memanas dengan banyak perdebatan. Ironisnya, jilid kedua justru dihentikan tanpa perkembangan berarti.
“SM sudah menyediakan fasilitas, tapi tanpa kehadiran peserta, kami tak bisa berbuat banyak. Memaksakan sidang hanya menambah beban moral. Muswa ini adalah wujud demokrasi, bukan formalitas semata,” pungkasnya.
Ketidakhadiran ketua-ketua ormawa ini adalah cerminan dari masalah apatisme terhadap sistem pemerintahan mahasiswa. Dito menjelaskan, “ini sebenarnya tanggung jawab mereka, lho. Berhasil enggak-nya bukan karena kita, tapi karena mereka semua.”
Ketidakhadiran para ketua ormawa ini bukan sekadar ketidaksengajaan.
“Ada faktor politis yang tidak bisa dijelaskan secara rinci. Muswa ini juga sarat dengan elemen politis, berkaitan dengan pilihan dan pandangan masing-masing ketua ormawa,” jelasnya.
Di samping faktor politis, kesadaran dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh ketua-ketua ormawa sangat rendah.
“Mereka tidak menyadari bahwa keberhasilan Muswa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya SM. Ironisnya, mereka tampak abai terhadap pentingnya student government yang ideal, mencerminkan budaya apatisme,” imbuh Dito.
Kegagalan mencapai kuorum menyebabkan banyak peserta, termasuk yang hadir secara online, akhirnya memilih untuk meninggalkan forum karena sidang tidak bisa dimulai.
“Memaksakan sidang dalam kondisi ini tidak etis dan merugikan seluruh mahasiswa. Forum ini adalah musyawarah bersama, bukan sekadar kepentingan SM Undip” jelasnya.
Keputusan untuk tidak melanjutkan sidang adalah bentuk tanggung jawab moral. Mengambil keputusan dalam kondisi kuorum yang tidak terpenuhi akan merusak legitimasi proses dan mengurangi kepercayaan terhadap hasil Muswa.
Ketidakpedulian ketua ormawa juga berdampak pada terhambatnya berbagai perubahan penting dalam Peraturan Pemerintahan Universitas (PPU). Tanpa disahkannya Tap Muswa, reformasi penting, seperti penghapusan PPU Fakultas, pembentukan Mahkamah Mahasiswa (MM), dan pembaruan struktur pemerintahan mahasiswa menjadi tertunda.
“PPU 2023 masih digunakan, padahal banyak sekali perubahan yang sebenarnya diperlukan untuk menciptakan student government yang ideal,” katanya.
Reformasi yang tertunda ini mencakup sejumlah perubahan signifikan, seperti penghapusan syarat koordinator bidang di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), penambahan pasal terkait kedaulatan mahasiswa melalui Muswa, hingga pembaruan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang lebih solid. Hal tersebut, meskipun sudah dirancang dan disepakati secara konseptual, tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan legitimasi formal dari Tap Muswa. Ini adalah kerugian besar bagi kemajuan sistem pemerintahan mahasiswa di Undip.
Ketua BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 2024, Nathanael Wantojo, ketika diwawancarai oleh awak Manunggal pada Sabtu, (28/9) memberikan tanggapan terhadap Muswa, terutama terkait pembahasan MM.
Nathan hadir dalam Muswa secara online karena kesibukan mengisi materi pada hari tersebut. Namun, dia dengan tegas menyatakan bahwa banyak hal yang dibahas, termasuk MM, tidak dipahami oleh banyak mahasiswa.
“Aku hadir online, tapi karena 2 atau 3 jam nggak ada apa-apa, ya, aku cabut ajalah,” ungkapnya.
Nathan mengkritik ketidakjelasan pembahasan MM dan menyatakan bahwa banyak lembaga di Undip, termasuk dirinya, tidak mengetahui apa itu MM dan apakah lembaga tersebut benar-benar diperlukan.
“Apakah ‘barang’ ini muncul karena keterbutuhan atau karena teman-teman Fakultas Hukum (FH) yang menginginkannya? Kalau memang begitu, kan enak banget kesannya. Jadi kayak bermain sendiri,” katanya.
Menurut Nathan, pendekatan top-down dalam pembentukan MM sangat membingungkan.
“Tiba-tiba nambah satu lembaga yang kita juga nggak tahu untuk apa. Belum jelas fungsinya dan ketika dibentuk pun belum tahu untuk apa,” tambahnya.
Ketua BEM Undip 2024, Farid Darmawan juga memberikan pandangannya terkait kegagalan Muswa. Dia menjelaskan bahwa BEM Undip tidak dapat mendelegasikan lebih banyak perwakilan karena banyak program besar yang sedang berjalan di saat yang sama dengan Muswa.
“Pada saat itu, kami memang sedang banyak program sehingga tidak bisa mendelegasikan (perwakilan, red) selain saya,” ungkapnya.
Dia juga menekankan bahwa delegasi hanya bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar paham dengan isu yang dibahas, sedangkan dalam kondisi ini tidak ada staf lain yang bisa mengisi peran tersebut.
Lebih jauh, Farid menyoroti masalah timeline Muswa yang tidak cocok dengan kegiatan ormawa lainnya. Banyak program penting sedang berjalan di tingkat fakultas maupun universitas, yang menyebabkan banyak ormawa, termasuk BEM fakultas, tidak bisa hadir.
“Sudah dinegosiasikan sebelumnya bahwa banyak ormawa tidak siap dengan timeline yang ditetapkan, tetapi Muswa tetap dijalankan. Akhirnya banyak yang tidak hadir,” jelasnya.
Dia juga mempertanyakan apakah Muswa benar-benar merespons kebutuhan mahasiswa di Undip atau hanya agenda dari segelintir pihak yang menginginkan perubahan. Farid menekankan pentingnya evaluasi ke depan agar Muswa lebih mencerminkan aspirasi dari bawah, bukan keputusan yang datang secara top-down.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 2024, Razan Siregar, juga memberikan kritik yang mendalam mengenai Muswa. Dia menegaskan bahwa Muswa sebagai forum tertinggi memang penting untuk mahasiswa Undip, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan.
Razan hadir di Muswa jilid kedua secara online dan offline, “aku datang, tapi ternyata belum dimulai-mulai karena memang belum kuorum,” ujarnya.
Razan juga mempertanyakan bagaimana isu-isu yang diangkat dalam Muswa, seperti MM serta Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), dianggap penting padahal banyak mahasiswa, termasuk dirinya, tidak sepenuhnya memahami urgensinya. Dia menyoroti bahwa minimnya sosialisasi dari SM menyebabkan banyak mahasiswa bingung dan tidak merasa perlu untuk hadir.
“Bahwasanya Muswa itu penting, tapi terkait substansinya, apakah itu penting atau tidak, itu tergantung bagaimana penggagas menyampaikan,” ungkap Razan
Razan juga menyoroti bahwa pembentukan MM terlalu dipaksakan. Dia mengungkapkan bahwa mahasiswa dari fakultas non-hukum, tidak merasa berkaitan dengan wacana MM karena tidak ada pendekatan yang jelas dan relevan bagi mereka.
“Kami tidak belajar hukum seperti teman-teman di FH, jadi pendekatan ini tidak terasa dekat,” jelasnya.
Dia juga menekankan bahwa SM Undip seharusnya lebih aktif melakukan pendekatan kepada ormawa dan memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa.
“Kalau memang dianggap penting, kenapa tidak dijelaskan dengan pendekatan yang bisa dipahami semua mahasiswa?” tambahnya.
Masalah utama dalam Muswa 2024 adalah rendahnya partisipasi mahasiswa, yang menjadi tanda krisis dalam pemerintahan mahasiswa di Undip. Meski Muswa adalah forum tertinggi, minimnya kehadiran ketua ormawa dan mahasiswa lainnya menunjukkan bahwa banyak yang tidak merasa terlibat atau bahkan memahami pentingnya agenda yang dibahas. Kegagalan mencapai kuorum di dua jilid Muswa secara berurutan menandakan adanya disonansi antara Senat dan konstituennya.
Ketua UKM Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik (PRMK) Undip 2024, Raphael Xaverius juga mengakui bahwa partisipasi aktif dalam Muswa sangat terbatas. Meskipun Muswa memberikan kesempatan untuk menyusun kebijakan yang penting bagi mahasiswa, minimnya pemahaman dan sosialisasi membuat banyak yang tidak hadir.
“Saya berharap pembentukan MM dilaksanakan dengan baik, tetapi partisipasi dari semua pihak perlu ditingkatkan,” ungkap Raphael.
Muswa Undip 2024 mencerminkan tantangan mendasar dalam pemerintahan mahasiswa. Informasi yang tidak masif serta sosialisasi yang tiada membuat banyak ketua ormawa dan mahasiswa umum merasa tidak ada urgensi untuk berpartisipasi.
Muswa dijalankan dengan pendekatan top-down tanpa melibatkan banyak mahasiswa dalam proses pembuatan kebijakan. SM Undip perlu lebih aktif dalam merangkul mahasiswa dan memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan konstituen mereka. Tanpa perubahan mendasar dalam cara Muswa dijalankan, legitimasi pemerintahan mahasiswa di Undip akan terus dipertanyakan, dan reformasi yang diharapkan tidak akan pernah terwujud.
Reporter: Nuzulul Magfiroh, Naftaly Mitchell
Penulis: Nuzulul Magfiroh, Naftaly Mitchell
Editor: Hesti Dwi Arini, Ayu Nisa’Usholihah
