Prabowo dan Gibran tiba di Lokasi Debat Kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center pada Minggu (4/2) (Sumber: Antaranews.com)
Opini – Masih menjadi catatan digital, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika menjanjikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan bagi kaum perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo ketika menjawab tegas pertanyaan Anies Baswedan dalam Debat Kelima Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (4/2/2024) silam.
Prabowo menyatakan bahwa peran perempuan sangatlah penting, sehingga ia akan memastikan gizi seimbang bagi ibu-ibu hamil, juga memberikan hak pendidikan pada perempuan yang sama ratanya dengan laki-laki melalui pembangunan sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten.
“Jadi, benar kita harus memberi kesempatan, terutama dari pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Ini harus kita kurangi angka kematian ibu,” ujarnya.
Namun, hingga lebih dari 100 hari kerja kabinet merah putih ini, apakah ucapan Prabowo dapat dibuktikan?
Pemangkasan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Melansir dari emedia.dpr.go.id, pemangkasan anggaran di seluruh Kementerian berimbas pada KemenPPPA yang mendapatkan pemangkasan 50 persen dengan semulanya 300,6 miliar menjadi 153,7 miliar. Pemotongan anggaran tersebut berimbas pada pelayanan pendampingan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan. KemenPPPA akan memprioritaskan pada pembayaran gaji karyawan dan pelayanan call center karena imbas pemotongan anggaran ini.
Komisi Nasional (Komnas) perempuan pun sempat menyampaikan bahwa daya penanganan mereka turun hingga 70 persen akibat pemangkasan anggaran tersebut.
“Dengan pengurangan ini, daya penanganan kami dapat berkurang hingga 75 persen, dan ploting project yang dimaksudkan dalam PPN SPPT PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan) tidak dapat kami laksanakan,” tukas Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.
Berdasarkan catatan theconversation.com, Komnas Perempuan hanya mendapatkan 30,95 miliar. Pemerintahan era Prabowo yang ia gadang akan menaruh fokus pada perempuan di Indonesia dan tertuang dalam Asta Cita poin keempat yaitu,
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Namun kenyataannya, berdasarkan data Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) terhadap proporsi Anggaran Responsif Gender (ARG) menyatakan bahwa total Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada era Prabowo menjadi yang paling lemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Di tahun ini sebesar 26,3 Triliun dan mengalami penurunan 2,7 persen. Namun dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 43,25 Triliun (4 persen), pada tahun 2023 mencapai 70,02 Triliun (7 persen) dan tahun 2022 sebesar 63,61 triliun (6,7 persen). Dari data tersebut saja dapat dibuktikan bahwa pemerintahan era Prabowo ini tidak berkomitmen pada janjinya untuk mewujudkan poin keempat Asta Cita yang menjadi harapan semu para perempuan di negeri ini.
Keadaan Perempuan di Indonesia
Berdasarkan hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional serta Anak dan Remaja (SPHPN dan SPNHAR) oleh KemenPPPA mengatakan bahwa tingkat kekerasan kepada perempuan adalah satu banding empat. Tak heran, mengingat kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan menjadi pemberitaan tahunan yang kerap kali dilayangkan bahkan dari pihak yang memiliki kekuasaan.
Kekerasan seksual kepada 13 santriwati di Bandung yang dimulai sejak 2016 dan baru terungkap di tahun 2021. Dari hasil kekerasan tersebut lahir 9 bayi, di mana pelakunya adalah seorang guru. Kepolisian Resor (Kapolres) Ngana, Fajar Widyadharma yang mencabuli tiga anak dibawah umur hingga hasil videonya di kirim ke situs porno internasional. Pelecehan seksual kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) oleh Hasyim Asy’ari yang memaksa melakukan hubungan badan hingga membuat korban terkena gangguan kesehatan fisik. Pernyataan seksis dan merendahkan kelompok janda pada saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan, ucapan Ahmad Dhani yang mengandung seksisme dan menaruh perempuan pada peran mesin produksi.
Kasus-kasus tersebut dilayangkan oleh para pemegang kepentingan dan pemilik kekuasaan. Hal ini melahirkan pertanyaan, bagaimana mereka yang berada di balik meja parlemen menjanjikan kesejahteraan perempuan sedangkan dari kaum merekalah pelaku kekerasan?
Di mana Pemerintah Meletakan Peran Perempuan?
Setelah Asta Cita yang menjadi janji semu Prabowo, pemangkasan anggaran, kasus seksisme dan kekerasan seksual oleh para aparat dan tokoh berkepentingan. Sepertinya perempuan akan terus menjadi objek seksual dan pemuas hawa nafsu predator berdasi. Isu seperti ini menjadi momok menakutkan bagi para perempuan diluar sana. Hingga kapan perempuan harus berjuang sendiri mencari ruang aman di tanah mereka?
Asta Cita dan janji Prabowo-Gibran seharusnya bukanlah kata-kata manis yang berlaku hanya selama masa pemilu. Asta Cita bukan hanya tanggung jawab Prabowo-Gibran, namun seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Jikalau kasus seksual berasal dari lingkaran mereka, jangan salahkan jika masyarakat pun menjadi dalang dibalik kasus lainnya. Karena bagaimanapun, pemerintah akan selalu menjadi contoh dan tombak pertimbangan.
Perempuan pantas menggugat janji dari Asta Cita. Pemangkasan anggaran KemenPPPA sama halnya dengan menutup akses perlindungan dan hukum para perempuan. Daripada anggaran diperuntukan memberikan makan bergizi gratis pada anak dan ibu hamil, sepertinya mereka lebih membutuhkan dukungan masif terhadap kebutuhan pendidikan dan hak suara atas perlindungan dan kesejahteraan perempuan. Jangan lagi membidik program salah sasaran hingga mengorbankan hak asasi kemanusiaan.
Penulis : Hanifah Khairunnisa
Editor : Nuzulul Magfiroh, Nurjannah
Referensi :
admin. (2025, February 17). Imbas Efisiensi, Kementerian PPPA Tak Miliki Anggaran Pendampingan Perempuan dan Anak – EMedia DPR RI. EMedia DPR RI – Pusat Berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://emedia.dpr.go.id/2025/02/17/imbas-efisiensi-kementerian-pppa-tak-miliki-anggaran-pendampingan-perempuan-dan-anak/
Muhammad Ammar Hidayahtulloh. (2024, December 9). Nasib kesetaraan gender di era Prabowo: Makin pesimis, namun masih ada harapan. The Conversation. https://theconversation.com/nasib-kesetaraan-gender-di-era-prabowo-makin-pesimis-namun-masih-ada-harapan-24292
Pengelola Website FITRA. (2025). Prabowo-Gibran Harus Fokus pada Kemiskinan yang Dihadapi Perempuan – Seknas FITRA. Seknasfitra.org. https://seknasfitra.org/prabowo-gibran-harus-fokus-pada-kemiskinan-yang-dihadapi-perempuan/
Genta Tenri Mawangi. (2024, February 4). Prabowo janji lindungi kepentingan perempuan dan dorong kesetaraan. Antara News; ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/3947652/prabowo-janji-lindungi-kepentingan-perempuan-dan-dorong-kesetaraan
Hutri Dirga Harmonis. (2025, February 24). Dampak Anggaran KemenPPPA & Komnas Perempuan Dipangkas buat Korban Kekerasan. Kumparan. https://kumparan.com/kumparanwoman/dampak-anggaran-kemenpppa-and-komnas-perempuan-dipangkas-buat-korban-kekerasan-24YvW14gI8E/full
