Satu Tahun Terlalu Cukup: Mahasiswa SERA Tuntut Akhir Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Semarangan – Mahasiswa Semarang Raya (SERA) menggelar aksi evaluasi satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (20/10) yang melibatkan  di depan Gedung Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Massa aksi yang berasal dari Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Universitas PGRI Semarang (Upgris), Soegijapranata Catholic University (SCU), Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Universitas Semarang (USM), Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) kompak menuntut untuk pergantian presiden di tahun 2026. 

Aksi yang bertajuk “Prabowo-Gibran: 1 Tahun Terlalu Cukup, 2026 Ganti Presiden!” dimulai dengan konvoi dari Kantor Pos Kota Lama Semarang pada sekitar pukul 13.10 Waktu Indonesia Barat (WIB) menuju Undip Pleburan. Dilanjutkan dengan long march menuju Gedung Gubernur Jateng pada pukul 14.30 WIB. Selain berisikan panggung rakyat, mahasiswa juga mengadakan sidang rakyat di depan Gerbang Gedung Gubernur Jateng  pada pukul 16.20 WIB ketika mereka ditolak untuk memasuki halaman gedung. Mahasiswa telah berupaya membuka gerbang sejak pukul 15.55 WIB untuk menggelar sidang rakyat, dan sempat gerbangnya dibuka, tetapi akhirnya kembali digembok oleh aparat. Pada akhirnya, mahasiswa memutuskan untuk menggelar aksi teatrikal yang menampilkan seorang mahasiswa berpakaian serba hitam dengan mata tertutup tengah duduk di kursi yang dinarasikan sebagai singgasana kekuasaan. 

Mahasiswa turut melakukan aksi simbolik dengan pelepah pisang yang ditempeli poster wajah Prabowo-Gibran, batu nisan bertuliskan Prabowo-Gibran, hingga dua pasang kura-kura bernama Wowo dan Ibran yang dibawa oleh mahasiswa Undip. Kura-kura tersebut menjadi bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Prabowo-Gibran yang lelet dalam berbenah. Sementara, batu nisan adalah representatif dari demokrasi yang telah lama mati di Indonesia. 

“Batu nisan mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia sudah mati dan di batu nisan tertuliskan Prabowo dan Gibran, itu mengatakan bahwa mereka sudah mati atas dasar hati nurani,” jelas Fakhrian Fawwazki, Ketua Bidang Sosial Politik (Sospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unissula. 

Nur Annisa, salah satu peserta aksi dari USM melihat selama masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, mereka belum benar-benar membersamai rakyat dan hanya menebar janji yang tak kunjung direalisasikan. Hal ini selaras dengan keresahan yang disampaikan oleh Luklun Aulia, seorang peserta aksi dari Udinus yang memandang Prabowo-Gibran hanya mencari suara rakyat ketika pemilihan umum (pemilu) tanpa mengevaluasi kinerja dan memikirkan masa depan rakyat yang terdampak atas program kerja trial-error mereka. 

“Sampai saat ini pun kita belum bisa merasakan dampaknya, dampak nyata yang semulanya pada saat kampanye yang mereka layangkan,” tutur Luklun. 

Ia juga menyindir bahwa Prabowo-Gibran yang melupakan banyak kasus terkait dengan pelecehan yang merendahkan perempuan.

“Mereka selalu fokus bukan pada satu hal, tapi lupa terhadap kesetaraan gender itu.”

Salah satu mahasiswi Sekolah Vokasi (SV) Undip, Safara Sabila melayangkan kekecewaannya terhadap kinerja satu tahun Kabinet Merah Putih. Baginya, satu tahun sudah amat cukup untuk banyaknya kebobrokan di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran. 

“Baru 1 tahun aja udah sebobrok ini gitu, gimana nantinya kalau misalkan untuk 1 periode,” tukasnya. 

Fakhrian memandang program kerja prioritas Prabowo-Gibran banyak menimbulkan kerugian, tak hanya keracunan pada 10.482 siswa, tetapi juga pendidikan dan kesehatan yang belum merata dan lelet dalam bertindak, anggaran yang mengenyangkan para pejabat tanpa memberikan timbal balik pada pajak rakyat. 

“Percuma mereka bayar pajak, percuma mereka mengikuti omongan pemerintah hanya menunggu janji-janji manis dari pemerintah. Namun nyatanya mereka masih mencari yang namanya keadilan, program yang dijanjikan masih menunggu,”  ujar Fakhrian

Fakhrian mengkritik bahwa kehadiran pemerintah ke kampus untuk berdiskusi dengan embel-embel mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan mahasiswa namun kenyataannya hanya sekadar bualan. 

“Hari ini mahasiswa sudah tidak percaya dengan omongan pemerintah. Tidak sesuai dengan omongan mereka,” lanjutnya.

Mahasiswa SERA menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai masalah yang terjadi selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Adapun poin-poin tuntutan yang mereka sampaikan:

  1. Menagih realisasi janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan di tengah lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan pergeseran ke sektor informal.
  2. Menuntut kesejahteraan dan perlindungan buruh serta ojek online.
  3. Kawal reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Polri).
  4. Dorong reformasi hukum.
  5. Menuntut transparansi dan audit total program Makan Bergizi Gratis (MBG). 
  6. Publikasikan belanja pertahanan dan hentikan militerisme.
  7. Menuntut pemerintah memangkas belanja tidak produktif dan mengalihkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja rakyat.
  8. Hentikan satuan militer baru untuk merampas tanah rakyat.
  9. Memastikan orientasi kabinet untuk efektivitas kebijakan kepada rakyat.
  10. Menolak korporasi lahan. 
  11. Menuntut evaluasi alat penegak hukum untuk tidak menjadi kekuasaan. 
  12. Menolak kebijakan penambahan 10% etanol pada Bahan Bakar Minyak (BBM).
  13. Cabut undang-undang dan tambang yang tidak pro ke masyarakat.
  14. Usut tuntas penangkapan dan kematian para aktivis.
  15. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keracunan makanan.
  16. Optimalisasi distribusi dan juga kualitas makanan.
  17. Mendesak pemerintah terkait transparansi dan pengawalan tetap terhadap program koperasi merah putih.
  18. Mewujudkan reforma agraria sejati.
  19. Atasi banjir rob Pantai Utara Jawa (Pantura).
  20. Tolak keputusan Two State Palestina.
  21. Copot Kapolda Jawa Tengah.
  22. Mendorong keadilan substantif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, ada tuntutan secara lokal ditujukan kepada Gubernur Jateng periode 2025-2029, Ahmad Luthfi, antara lain perbaikan jalan Pantura yang rusak, pengendalian premanisme dan kreak yang membuat warga takut beraktivitas di malam hari, serta penanganan banjir rob yang masih sering memakan korban jiwa.

Mereka juga menyoroti kondisi tempat sampah yang belum memadai dan menuntut agar pajak yang dibayarkan masyarakat memberikan manfaat langsung kepada mereka.

Dalam sidang dan aksi yang berlangsung dari siang hingga sore hari, mereka berharap pemerintah daerah dan pusat mampu merespons aspirasi secara serius dan membuka ruang dialog. Namun, upaya menemui Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng gagal dan semakin menambah kekecewaan massa aksi.

“Tentunya kami kecewa dengan pemerintahan saat ini. Mereka hanya melayangkan janji-janji manis saat kampanye. Bahkan, sampai sekarang kami belum merasakan dampak nyata dari janji kampanye itu,” ujar Luklun.

Fakhrian menambahkan, gerakan kritis yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa SERA ini dinilai mencapai sekitar 50 persen. Ia menyampaikan bahwa kegagalan terjadi karena pemerintah tidak turun langsung untuk berdialog dan merespons tuntutan yang memang menjadi tujuan utama aksi tersebut.

“Saya katakan 50 persen karena berhasil tidak terjadi chaos, 50 persen gagal karena pemerintah tidak berani untuk turun secara langsung,” tegas Fakhrian.

Aksi evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa masyarakat sipil Semarang masih bersemangat mengawal pemerintahan agar lebih responsif dan bertanggung jawab atas hak dan kesejahteraan rakyat. Fakhrian optimis aksi-aksi berikutnya akan terus digelar sampai tuntutan mereka dipenuhi. 

Aksi hari itu selesai dengan kondusif, membuktikan bahwa mahasiswa SERA mampu kembali mengembalikan kepercayaan publik bahwa gerakan masyarakat dan mahasiswa tidaklah berakhir dengan rusuh. Hal ini juga sekaligus menjadi tonggak penting bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk terus memperjuangkan demokrasi dan keadilan, meski dihadapkan pada hambatan dan tekanan.

Reporter: Naftaly Mitchell, Hanifah Khairunnisa, Dhini Khairunnisa, Sintya Artha, Alya Nabilah, Billy Mahesa, Salwa Hunafa, Nuzulul Magfiroh, Nurjannah

Penulis: Hanifah Khairunnisa, Alya Nabilah

Editor: Nuzulul Magfiroh, Nurjannah

Scroll to Top