Penyampaian tanggapan oleh rektorat beserta jajarannya pada acara Public Hearing (Sumber: Dokumentasi pribadi)
Warta utama – Bidang Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) dan Harmonisasi Kampus (Harkam) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) sampaikan aspirasinya pada acara “Public Hearing” yang diselenggarakan oleh komisi satu Senat Mahasiswa (SM) Undip pada Rabu (21/06).
Acara tersebut dilangsungkan di Gedung Information and Communication Technology Centre (ICT Center) lantai 5 Undip.
Dalam acara tersebut bidang Kesma BEM Undip yang diwakili oleh ketua divisi akademik dan advokasi, menyampaikan aspirasinya kepada pihak rektorat beserta jajarannya serta seluruh delegasi senat di setiap fakultas yang hadir.
Terdapat dua aspirasi yang berhasil disampaikannya dalam audiensi publik tersebut.
Aspirasi yang pertama mengenai program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang masih terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Permasalahan tersebut terjadi pada bagian pembiayaan, pelaksanaan, dan output yang diberikan.
Undip menjadikan KKN sebagai satu mata kuliah yang masuk dalam Satuan Kredit Mahasiswa (SKS).
Padahal jika ditilik lebih dalam, KKN pada dasarnya bukanlah satu-satunya program yang dijadikan sebagai manifestasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Terdapat beberapa program yang serupa dan dirasa lebih relevan dan sebanding jika dibandingkan dengan KKN, dalam hal ini yaitu Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) dan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM).
Aspirasi yang kedua mengenai pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa sebesar 25% di Fakultas Teknik (FT).
Kejadian janggal yang terjadi di FT Undip berupa pengurangan UKT yang hanya 25% ini mulai menuai protes dari mahasiswa tingkat akhir.
Tindakan tersebut dinilai dekanat FT telah mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya sehingga mahasiswa merasa dirugikan.
Namun sayang, kedua aspirasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan penuh oleh pihak rektorat beserta jajarannya karena ketidakhadiran bidang terkait dalam acara ini.
Sejalan dengan hal tersebut, ketua divisi akademik dan advokasi bidang Kesma Undip Nita Rahma Azizah, turut serta mengungkapkan tanggapannya.
Menurutnya, sebaiknya acara “Public Hearing” ini diadakan secara berkala serta waktu yang lebih diperhatikan agar semua pihak dapat hadir dan aspirasi yang disampaikan dapat terjawab oleh pihak terkait.
“Saya berharap supaya acara ini diadakan secara berkala, dan waktunya lebih diatur lebih baik lagi. Semoga selanjutnya yang hadir juga lebih lengkap lagi supaya yang menyampaikan aspirasi mendapatkan jawaban oleh pihak yang sesuai bidangnya,” katanya.
Beriringan dengan bidang Kesma, bidang Harkam BEM Undip juga turut menyampaikan aspirasinya. Tercatat ada tiga aspirasi yang dibawakan dalam acara ini.
Pertama mengenai permasalahan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di kalangan mahasiswa. Kedua sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan yang terakhir yaitu fasilitas rumah ibadah yang terbatas.
Tidak adanya alur yang jelas serta minimnya penyebaran informasi mengenai program MBKM kepada mahasiswa menjadi salah satu persoalan yang harus segera dipecahkan.
Dalam hal ini, pihak rektorat beserta jajarannya telah menanggapi persoalan tersebut. Pada dasarnya informasi terkait MBKM telah dialokasikan kepada pihak masing-masing fakultas.
Hanya saja terjadi miskomunikasi oleh pihak fakultas sehingga informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa.
Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana baik akademik maupun non akademik yang memadai juga menjadi satu persoalan yang belum menemui titik temu.
Padahal beberapa waktu lalu bidang Harkam sendiri telah mengutarakan hal tersebut kepada pihak masing-masing fakultas.
Terbatasnya fasilitas tempat ibadah yang layak bahkan tidak tersedianya rumah ibadah bagi mahasiswa non muslim di lingkungan kampus juga turut menjadi ihwal yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.
Tiga dari aspirasi tersebut hanya beberapa persoalan yang telah mendapatkan tanggapan langsung oleh pihak rektorat beserta jajarannya.
Oleh karena itu, Direktur Aset dan Perencanaan mengajak bidang Harkam BEM Undip untuk berdiskusi lebih lanjut di lain waktu terkait aspirasi yang telah disampaikannya.
Aspirasi yang disampaikan oleh bidang Kesma dan Harkam BEM Undip diharapkan mampu mewakili suara mahasiswa meskipun tidak seluruhnya mendapatkan tanggapan dan menemukan jalan keluarnya.
“Semoga berbagai aspirasi dan permasalahan yang telah disampaikan dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya, acara ini dapat menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa terutama kondisi lapangan,” tutup Muhammad Ardiansyah, ketua divisi kebijakan, Harkam BEM Undip 2023.
Reporter : Hesti Dwi Arini, Tsaniya Salma Sadida
Penulis : Hesti Dwi Arini
Editor : Fahrina Alya Purnomo, Zahra Putri
