Revisi UU KPK Disahkan, Aliansi BEM Se-Undip Adakan Diskusi

Diskusi BEM Se-Undip membahas disahkannya revisi UU KPK (Alfiansyah)

ManunggalCybernews– Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Undip , Jumat lalu (20/9),  memberikan pernyataan sikapnya atas disahkannya revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menindaklanjuti hal tersebut beberapa agenda diadakan untuk mengawal isu yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Salahnya satunya diskusi yang dilakukan pada Sabtu (21/9) di Joglo Belakang, Student Center Undip. Anis Ilahi R. selaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip 2019 mengatakan bahwa diskusi ini berwujud pada pencerdasan dan pandangan sebelum nantinya harus turun ke jalan. “Diskusi ini lebih ke pencerdasan, karena saya yakin teman-teman disini sepakat untuk menolak segala bentuk perlemahan (terhadap, red) KPK” jelas Anis saat ditemui Tim Cybernews Manunggal.

Sementara itu, perihal pro-kontra  pernyataan sikap dan kajian yang ternyata sudah ada mendahului forum diskusi juga mendapat tanggapan dari Anis sendiri. Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah berada dipermukaan, berbagai kajian dari berbagai sumber bisa diakses di media mainstream. Selain itu bukan hanya mahasiswa saja yang menyoroti, juga ada dari akademisi, praktisi antikorupsi, bahkan politisi. “Kemarin udah saya akumulasikan semua di BEM Sera (Semarang Raya, red)” tambahnya.

Anis juga menekankan bahwa isu ini ibarat sebuh lampu merah yang membutuhkan langkah taktis karena urgensinya yang mendesak. “Dalam hal ini (pergerakan, red), memang ada hal-hal yang kapan kita harus taktis, kapan kita harus ada kajian” ungkapnya.

Rencana Aksi Damai

Selain diskusi, Aliansi BEM Se-Undip juga menyepakati akan diadakannya aksi damai pada Minggu (22/9) malam di sekitar Tugu Muda, Semarang. “Kebetulan abis kita aksi (dengan Aliansi BEM Sera, revisi UU KPK, red) disahkan. Kayak ada keburu-buruan, makanya kita kumpul lagi kabem-kabem sepakat, ini ada momentum untuk gerakan Undip” imbuh Anis.

Perihal aksi tersebut Anis juga menjelaskan bahwa aksinya nanti adalah akumulasi dari berbagai hal yang terjadi belakangan ini, dari revisi UU KPK, Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dan semua yang prosesnya ingin dipercepat oleh DPR tanpa mengindahkan pendapat publik. “Tapi yang tetap kita tonjolkan KPK disini yang paling urgen” tambahnya. (Alfiansyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *