Tangkapan layar ketika Prof. Yos memberikan pernyataan terkait Pemilu 2024 (Sumber: akun Tiktok @hokagegibran)
Warta Utama – Pada Jumat, (2/2) Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum., memberikan imbauan kepada seluruh warga kampus dan masyarakat luas mengenai partisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam pernyataannya, Prof. Yos menekankan bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Namun, beliau juga menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab tetap harus dijaga.
“Silahkan saja saudara mempergunakan hak itu, tetapi jangan memaksa orang lain. Orang lain memiliki pemikiran yang berbeda dan itu harus dihargai,” ujar Prof Yos.
Pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan menggunakan hak suara dengan bijak juga ditekankan oleh dosen Fakultas Hukum tersebut.
“Kami mengimbau dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi ini, gunakanlah cara yang santun sesuai ketentuan yang ada dan menghargai satu sama lain. Ayo, kita bersama-sama menciptakan Pesta Demokrasi 2024 sebagai peristiwa yang damai,” tambahnya.
Rektor Undip juga menyoroti pentingnya menjauhi tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam proses pemilu.
Imbauan ini menjadi panggilan untuk menciptakan atmosfer demokrasi yang kondusif, di mana setiap suara dihargai tanpa meninggalkan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial.
Dengan pernyataan ini, Undip berkomitmen untuk mendukung pesta demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat, serta mendorong seluruh komunitas kampus dan masyarakat umum untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab.
Namun di sisi lain, tidak sedikit mahasiswa Undip yang kecewa dan menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Prof. Yos tersebut bersifat normatif serta menunjukkan sikap tidak tegasnya selaku rektor.
Mengingat beliau merupakan ahli di bidang tata usaha negara dan sudah seharusnya sebagai akademisi memiliki kewajiban untuk mengkritik pemerintah terhadap demokrasi jika keluar dari jalurnya.
“Esensi pemilu bukan hanya tentang memilih, pulang, dan melanjutkan hidup, tapi bagaimana kita bisa mencari pemimpin baru yang beretika dan berkapabilitas dengan melakukan evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya dan mencari solusi untuk ke depannya,” tutur Bima, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum.
Bima merasa keadaan negara hari ini penuh dengan politik pembodohan sehingga menunjukkan sikap regresif dari mimpi Indonesia Emas 2045. Ia berharap peran guru-guru untuk membangun dan mengkritik, bukan hanya mengimbau.
Banyak mahasiswa berharap jika Rektor Undip seharusnya bisa lebih tegas dalam memberikan opini, alih-alih hanya mengimbau untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai.
“Selaras dengan tridharma perguruan tinggi, kampus seharusnya tidaklah menempatkan dirinya di posisi tengah antara elite dan masyarakat, melainkan secara jelas berpihak pada apa yang dikehendaki masyarakat,” ujar Razan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip 2024.
Sikap yang diambil pihak Undip ini dinilai cukup apatis terhadap kondisi politik negara saat ini. Hal ini berbeda dengan guru besar di kampus lain, seperti: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Islam Indonesia (UII).
Perguruan tinggi yang disebutkan di atas lebih dahulu menyuarakan pendapatnya untuk memberi kritik terkait sikap pemerintah yang terlihat tidak netral dalam keberlangsungan pemilu saat ini.
Reporter: Verheina Jasmine Shakatax
Penulis: Nuzulul Magfiroh, Verheina Jasmine Shakatax
Editor: Hesti Dwi Arini, Ayu Nisa’Usholihah