Pro Kontra Kembalinya Perkuliahan Daring di Undip

Rektor Utama Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama saat menegaskan bahwa Undip masih akan memberlakukan kuliah daring untuk semester gasal TA 2021/2022 mendatang di acara pengukuhan 3 guru besar, Senin (31/05). (Sumber: undip.ac.id)

Joglo Pos, Edisi II Tahun 2021 – Universitas Diponegoro (Undip) baru saja mengeluarkan pernyataan mengenai sistematika perkuliahan semester gasal. Dikutip dari artikel yang dipublikasi pada laman resmi undip.ac.id, Yos Johan Utama, Rektor Undip menegaskan bahwa Undip belum akan melakukan perkuliahan tatap muka atau luring pada semester gasal Tahun Akademik (TA) 2021/2022 mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih perlu diwaspadai oleh seluruh jajaran civitas academica.

“Untuk semester depan, Undip belum akan melaksanakan kuliah luring, masih daring,” tutur Yos Johan yang disampaikan pada sambutan acara pengukuhan 3 guru besar di Gedung Prof Soedarto SH, Tembalang, Kota Semarang, Senin (31/5).

Menurut Prof. Yos, masih banyak hal yang menjadi pertimbangan, sehingga Undip masih harus menerapkan perkuliahan daring. Mulai dari jumlah seluruh mahasiswa yang mencapai 55 ribu orang, jumlah jam mengajar dosen yang akan menjadi berlipat-lipat lebih banyak karena adanya pembatasan jumlah mahasiswa jika dilakukan secara luring, hingga pertimbangan kesehatan mahasiswa yang harus berada di tempat kos umum jika kuliah luring dilaksanakan.

“Kami melakukan kajian matang terlebih dahulu dan ikhtiar. Maka dari itu, untuk semester depan, Undip masih belum melakukan perkuliahan secara luring,” imbuhnya.

Sebagai alokasi, proses pembelajaran daring akan kembali dimaksimalkan menggunakan berbagai sarana teknologi informasi, seperti website, email, forum komunitas, serta percakapan grup antar mahasiswa dan dosen yang mendukung metode pembelajaran asinkron daring. Metode edukasi ini memungkinkan peserta kuliah untuk melakukan pembelajaran selain di waktu yang sudah ditetapkan sekaligus bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

Perspektif Mahasiswa terhadap Implementasi Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring yang telah dimulai sejak eksistensi pandemi Covid-19 di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa Undip. Keputusan rektor yang mengatakan bahwa kampus akan kembali mengimplementasikan pembelajaran daring turut mendatangkan dukungan dari berbagai pihak, terutama jika melihat realita grafik pandemi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai.

“Saya sangat setuju dengan keputusan rektor Undip. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada daerah-daerah yang sebelumnya sudah dikategorikan sebagai zona hijau yang bebas Covid-19 akan kembali dikategorikan menjadi zona kuning atau zona merah karena semakin bermunculannya kasus-kasus baru,” ungkap Tubagus Alnur Muhammad, mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip, sekaligus representatif dari Paguyuban Mas-Mbak FISIP 2021 pada Awak Manunggal via panggilan telepon WhatsApp (3/6).

Berbicara mengenai perspektif mahasiswa dalam menjalankan kuliah daring, Tubagus mengakui bahwa dirinya sempat mengalami culture shock saat beradaptasi perdana dengan perkuliahan online. Salah satunya karena mahasiswa dituntut menyiapkan media berupa laptop, aplikasi, hingga jaringan internet terlebih dahulu yang justru terasa asing karena tidak diterapkan pada perkuliahan luring seperti biasa.

“Berdasarkan pengalaman, perkuliahan online juga bergantung pada daerah. Mahasiswa bisa saja mengalami kendala WiFi yang lamban diakses, jaringan yang hilang, hingga mati lampu, sehingga menghambat proses mengakses aplikasi pembelajaran,” cetusnya.

Menanggapi berbagai kendala di atas, Tubagus menyarankan agar Undip membenahi dua aspek dalam perkuliahan daring di semester depan. Pertama, peremajaan sistem media teknis yang kerap digunakan mahasiswa dalam mengakses materi sekaligus presensi perkuliahan.

“Tidak bisa dipungkiri, terkadang sistem single sign on (SSO) yang wajib digunakan untuk presensi dan mengumpulkan tugas mengalami kendala error, sehingga menganggu kenyamanan mahasiswa dalam perkuliahan daring,” imbuh dia.

Aspek kedua yang perlu dibenahi menurut mahasiswa asal Tangerang ini adalah perlu diaplikasikannya sosialisasi atau workshop prakuliah bagi dosen mengenai cara mengajar dalam perkuliahan daring yang lebih interaktif dan profesional.

“Terkadang masih ada dosen yang kurang mendapat edukasi mengenai penggunaan aplikasi perkuliahan, sehingga harus bertanya terlebih dahulu kepada mahasiswa. Dengan adanya workshop ini, maka dosen diharapkan dapat lebih siap dan fleksibel untuk mengajar dalam perkuliahan daring sekaligus memberikan materi yang mudah dipahami mahasiswa. Dosen merasa nyaman, kita pun merasa senang,” tandasnya di penghujung obrolan.

Kembalinya Era Praktikum Tanpa “Praktik” di Mata Mahasiswa Saintek

Isu praktikum tanpa praktik sudah ramai digaungkan di awal pembelajaran daring. Telah berlangsung selama kurang lebih 2 semester, keputusan perpanjangan pembelajaran daring secara langsung memengaruhi kembalinya era praktikum daring, terkhususnya bagi mahasiswa yang bergelut di bidang sains dan teknologi (saintek).

“Perkuliahan praktikum luring dan daring sangat berbeda. Saat kuliah luring mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan lapangan, sehingga lebih mudah dalam mempelajari materi,” tukas Mohammad Riki, mahasiswa Teknik Geologi Fakultas Teknik Undip via percakapan WhatsApp bersama Awak Manunggal, (4/6).

“Sebaliknya, dalam kuliah daring, mahasiswa tidak mendapatkan jatah observasi langsung ke lapangan. Lama kelamaan, kendala ini sedikit menghambat dalam keberjalanan perkuliahan.”

Sejalan dengan Tubagus, Riki juga mendukung kebijakan rektor yang mengeklaim masih akan memberlakukan kuliah tatap muka di semester gasal mendatang. Namun, di sisi lain, sebagai mahasiswa, tidak dapat dipungkiri jika ia juga kerap mengalami kendala teknis saat dituntut untuk mengerjakan praktikum secara daring.

“Kendala yang umum dialami mahasiswa adalah keterbatasan device dan jaringan seluler di rumah masing-masing, serta kondisi rumah yang sangat beragam dapat memengaruhi proses praktikum. Selain itu, kurang maksimalnya pemahaman dalam interpretasi objek materi karena hanya diberikan oleh asisten berupa gambar dan tidak bisa melihatnya secara langsung,” keluhnya.

Sebagai alternatif, Riki menyarankan bahwa perlu adanya pertimbangan dari pihak departemen mengenai pemilahan praktikum yang dapat dilakukan secara daring atau tidak agar tidak terlalu membebani tugas mahasiswa.

“Bagi praktikum yg belum bisa diimplementasikan secara daring maka lebih baik diundur saja dan dilakukan saat sudah tatap muka. Bagi praktikum yang dapat dilakukan secara daring harus melihat kondisi mahasiswa di rumah yang mana waktunya tidak seperti saat tatap muka,” tegasnya.

Sorotan Implementasi Kebijakan Penyesuaian UKT Mahasiswa Semester Akhir Program Sarjana dan Diploma

Bersamaan dengan kembali berlakunya sistem perkuliahan daring untuk semester gasal Tahun Ajaran (TA) 2021/2022, Undip merilis pula Surat Edaran Nomor 18/UN7.P/SE/2021 yang berbicara mengenai penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT) Mahasiswa Semester Akhir pada Program Sarjana dan Program Diploma. Dilansir butir pertama surat edaran tersebut, mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester (SKS) pada semester 9 (semester) bagi mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dan pada semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa Program Diploma Tiga, mahasiswa diberikan penyesuaian UKT dengan membayar 50% (lima puluh persen) dari UKT yang harus dibayarkan.

Dalam sesi wawancara bersama Awak Manunggal via percakapan WhatsApp, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Vokasi Undip, Maulana Hanif Ghifari menekankan bahwa peraturan penyesuaian UKT mulai dikeluarkan setelah adanya desakan dari forum mahasiswa Undip sekitar tahun 2018 dengan berbagai persyaratan yang harus ditempuh dengan batas waktu yang cukup sempit. Bahkan, menurut analisis mahasiswa yang akrab disapa Hanif itu, ada beberapa hal yang menjadi sorotan jika berkaca pada surat edaran kebijakan penyesuaian UKT rilisan tahun 2020 silam yang dianggap kurang masuk akal.

“Pada poin pertama, kebijakan pembebasan biaya kuliah pada semester berikutnya bagi mahasiswa Tingkat Akhir hanya berlaku bagi mahasiswa yang kebetulan pada semester genap TA 2019/2020 mengambil SKS skripsi atau TA saja,” tandas Hanif.

Menurutnya, hal ini tidak menguntungkan bagi sejumlah mahasiswa yang sudah terlanjur mengambil SKS mata kuliah tambahan, perbaikan atau bahkan prodi tersebut dalam sistemnya mengharuskan mengambil mata kuliah lain selain TA/Skripsi saja, seperti yang terjadi pada beberapa program studi di Sekolah Vokasi.

Selanjutnya, untuk poin kedua pada surat edaran rektor tersebut, Hanif belum menemukan solusi bagi mahasiswa tingkat akhir yang masa studinya habis pada semester lalu berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.

“Tentunya sangat disayangkan apabila Undip tidak memberikan perpanjangan waktu masa studi. Padahal, Mendikbud sudah menerbitkan SE nomor 302/E. E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan yang menyatakan bahwa masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap 2019/2020, dapat diperpanjang 1 semester, dan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi setempat,” cetusnya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Hanif memaklumi bahwa isu UKT memang telah mengakar sebagai kajian kritikan bagi banyak mahasiswa Undip, terkhususnya mengenai implementasi dan pemenuhan hak mahasiswa yang telah menempuh semester lanjut.

“Penyesuaian UKT Mahasiswa semester lanjut sebesar 50% memang membawa angin segar bagi teman-teman mahasiswa semester lanjut. Namun, di satu sisi kebijakan ini menjadi pertanyaan kritis mengenai landasan penetapan tersebut, terlebih disematkan pula syarat maksimal 9 SKS dalam poin 1 SE Rektor Undip No 18/UN7.P/SE/2021 yang dirasa kurang bijak,” kritik dia.

Di sisi lain, Hanif menggarisbawahi bahwa perhitungan UKT bagi mahasiswa semester lanjut seharusnya dikalkulasi dengan mempertimbangkan komponen perhitungan biaya langsung sesuai dengan hak yang didapatkan mahasiswa.

“Tentu sudah seharusnya penetapan UKT semester lanjut disesuaikan dengan menghitung ulang biaya kuliah tunggal (BKT) sebagai keseluruhan biaya operasioal per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kebijakan BKT ini telah terkutip pada Pasal 1 Ayat 6 Permendikbud Nomor 25 tahun 2020,” tukas Hanif. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perhitungan ulang ini sekaligus dapat dijadikan landasan penetapan UKT semester lanjut bagi mahasiswa.

 

Reporter: Christian Noven, Mirra Halizah

Penulis: Christian Noven

Editor: Aslamatur Rizqiyah, Fidya Azahro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *