Suasana Kegiatan Musyawarah Mahasiswa Undip Tahun 2024 di Gedung ICT Centre, Sabtu (1/6) (Sumber: Manunggal)
Warta Utama – Senat Mahasiswa (SM) Universitas Diponegoro (Undip) melaksanakan kegiatan Musyawarah Mahasiswa (Muswa) 2024 pada tanggal 31 Mei hingga 2 Juni di lantai 5 Gedung Information, Communication, and Technology (ICT) Centre Undip, Tembalang.
Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan selama 3 hari tersebut nyatanya belum menetapkan hasil akhir karena keputusan sidang yang masih harus ditunda. Berdasarkan kesepakatan sidang, Muswa 2024 akan di-pending hingga bulan September karena jumlah peserta yang tidak memenuhi kuota forum (kuorum) pada hari ketiga.
Muswa Undip merupakan forum tertinggi untuk membahas berbagai hal yang dibutuhkan mahasiswa. Topik utama pembahasan Muswa 2024 adalah Pedoman Pokok Organisasi (PPO) kemahasiswaan Undip. PPO merupakan konstitusi yang disepakati oleh seluruh organisasi mahasiswa (ormawa) dan menjadi acuan dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan di Undip.
Dengan mekanisme sidang, Muswa Undip tahun 2024 dihadiri oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip serta delegasi-delegasi dari seluruh fakultas dan Sekolah Vokasi (SV), seperti BEM tingkat fakultas, Senat Mahasiswa (SM) tingkat fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Majelis Wali Amanat (MWA) Unsur Mahasiswa.
Muswa 2024 membahas mengenai amandemen PPO Undip yang bertujuan mencapai kesempurnaan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan secara berjenjang di tataran ormawa. Amandemen ini juga bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan check and balances antar organisasi kemahasiswaan.
Ketua SM Undip 2024, Muhammad Ariefka Anandito atau yang kerap disapa Dito, menerangkan bahwa Muswa Undip tidak harus dilaksanakan setiap tahun. Namun, pada tahun 2024, SM Undip menyelenggarakan Muswa Undip karena amandemen PPO kemahasiswaan yang dirasa belum ideal pada tahun 2023.
“Maka dari itu, tahun ini kita semua (dan, red) ormawa berupaya untuk mengidealkan atau memaripurnakan kaitannya dengan PPO kemahasiswaan. Yang itu (PPO, red) adalah sebuah konstitusi dasar daripada mahasiswa,” jelas Dito.
Dito pun menambahkan, Muswa Undip juga dapat mendiskusikan agenda-agenda di luar PPO yang telah disepakati. Misalnya, pembahasan mengenai Garis Besar Haluan Kerja (GBHK), Rencana Strategis (Renstra), atau topik-topik lain mengenai Ormawa Undip.
Pendapat mengenai pelaksanaan Muswa 2024 datang dari salah satu UKM yang menjadi peserta musyawarah tersebut. Delegasi dari UKM Kronik Filmedia, Annida Amirotus Sholihah atau Amira, memberikan pendapatnya terhadap kegiatan Muswa 2024.
“Menurutku cukup aktif pembahasannya, terutama untuk yang offline sendiri karena dihadiri Senat dan BEM yang secara aktif menyuarakan pendapat-pendapat mengenai amandemen PPO,” terangnya.
Kendati demikian, Amira mengaku merasa khawatir terkait beberapa hal dalam Muswa 2024. Di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan yang mundur beberapa jam sehingga pembahasan yang dilakukan terkesan terburu-buru, serta perbedaan antara Senat dan BEM yang difasilitasi luar jaringan (luring) dan delegasi UKM yang difasilitasi dalam jaringan (daring).
“Jika memang dari tempat kurang memadai, mungkin bisa diadakan pergantian (lokasi, red) ketika Muswa selanjutnya,” tambah Amira.
Acara Muswa ini berlangsung dari hari Jumat (31/5) pada pukul 12.30-21.00 WIB, kemudian dilanjutkan pada Sabtu (1/6) pukul 07.30-21.00 WIB. Dalam 2 hari tersebut, situasi sidang menimbulkan perdebatan antara SM dan BEM. Salah satu topik menarik yang menjadi pembahasan ialah masalah rencana pembentukan lembaga yudikatif mahasiswa yang kemudian disebut sebagai Mahkamah Mahasiswa (MM).
Berdasarkan teori Trias Politica oleh Montesquieu, penyelenggara pemerintahan terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam pemerintahan mahasiswa, lembaga legislatif dan eksekutif sudah ada, tetapi masih belum terbentuk lembaga yudikatif.
Upaya untuk mewujudkan lembaga yudikatif dilakukan dengan menambahkan bab baru yang mengatur mengenai MM Universitas sebagai suatu organisasi kemahasiswaan yang tugas dan kewenangannya diatur kemudian.
Aditya Gunna Rendra, selaku ketua BEM Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP) 2024, mengemukakan beberapa pandangan terkait pelaksanaan Muswa 2024.
Menurutnya, teknis pelaksanaan Muswa dari tahun ke tahun relatif serupa karena agenda yang dibahas menyangkut kepentingan teman-teman legislatif yang memengaruhi cara mereka bekerja dalam menindaklanjuti permasalahan.
Namun, Aditya merasa bahwa koordinasi antara SM Undip dan BEM belum optimal, terutama dalam menyosialisasikan pembentukan MM di masing-masing fakultas. Pihak BEM menilai bahwa dengan koordinasi yang baik, pendistribusian informasi dapat dilakukan dengan lebih merata.
“Cuma keluputannya, temen-temen SM Undip belum berkoordinasi dengan BEM Undip. Ketika sudah berkoordinasi, (BEM Undip, red) bisa mengarahkan sehingga (delegasi, red) setiap fakultas dapat mengambil sikap dan keputusan yang lebih matang,” jelas Aditya, pada Minggu, (4/6).
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi dan penyusunan konsep yang matang terkait MM. Pihak BEM mengusulkan agar konsep ini disosialisasikan ke himpunan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di masing-masing fakultas untuk memahami dampak dan urgensinya.
“Kita belum melihat urgensi dari kepentingan MM itu sendiri. Karena kita belum ada komunikasi dengan temen-temen himpunan dan UPK yang ada di masing-masing fakultas, paling nggak impact-nya apa ke mereka,” tambah Aditya.
Pada sidang di hari ke-3, yakni Minggu (2/6), sidang dijadwalkan pada pukul 10.30-21.00 WIB. Agenda kegiatan yaitu melanjutkan pembahasan dari hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai rencana pembentukan lembaga eksaminatif yaitu Badan Audit Kemahasiswaan (BAK) yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan.
Namun, setelah menunggu lama, kehadiran para peserta Muswa ternyata tidak memenuhi kuorum. Berdasarkan peraturan sidang, Muswa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta Muswa.
Setelah beberapa kali dilakukan reses, jumlah peserta tetap tidak memenuhi minimal forum. Banyak peserta dari delegasi BEM dan beberapa Senat fakultas yang absen pada sidang hari ke-3 tersebut. Hingga akhirnya, SM Undip memutuskan untuk menunda sidang Muswa sampai bulan September mendatang.
Aditya mengaku bahwa penundaan Muswa hingga bulan September adalah langkah bijak dari SM Undip mengingat ketidakcukupan forum pada hari ketiga. Penundaan ini diharapkan dapat memastikan partisipasi penuh dari seluruh delegasi sehingga keputusan yang diambil lebih representatif dan matang.
“Berarti dari temen-temen SM Undip sangat bijak (mengambil keputusan, red) melihat dari forum yang tidak memenuhi kuorum dan segala macamnya,” ungkap Aditya.
Ia juga menekankan bahwa delegasi dari BEM fakultas banyak yang tidak dapat hadir pada hari ketiga Muswa karena bentrok dengan kegiatan lain yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, begitu pula dengan delegasi BEM FPP.
“Kebetulan kalau di FPP sendiri, kemarin kita bertabrakan dengan program kerja (proker), yang di mana (proker, red) ini sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum adanya informasi terkait Muswa ini,” terang Aditya.
Di akhir pernyataannya, Aditya mengharapkan agar pelaksanaan Muswa 2024 bukan menjadi ajang saling membanggakan nama lembaga, melainkan menjadi wadah untuk dapat membahas kebutuhan mahasiswa. Ia juga menambahkan agar mahasiswa lain semakin sadar akan eksistensi kegiatan Muswa yang sangat krusial terhadap mahasiswa itu sendiri.
“Jadi bukan untuk sekadar besar-besaran nama lembaga di fakultas atau universitas, tapi kita juga bisa membahas apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa itu sendiri,” tutup Aditya.
Reporter: M. Irham Maolana, Hildha Muhammad Tahir
Penulis: M. Irham Maolana, Hildha Muhammad Tahir
Editor: Ayu Nisa’Usholihah, Hesti Dwi Arini
