Kegiatan Uji Publik Paslon Ketua dan Wakil Ketua BEM FPIK 2025 di Depan Taman Gedung F pada Jumat, (6/12) (Sumber: Manunggal)
Peristiwa – Pemilihan Umum Raya (Pemira) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Diponegoro (Undip) 2024 menuai sorotan karena kinerja panitia Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya (KPPR) yang dikritik tidak mengalami kemajuan, justru mengalami penurunan kinerja.
Uji Publik pasangan calon (paslon) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FPIK 2025 telah diselenggarakan pada Jumat, (6/12) di Taman Depan Gedung F, FPIK. Akan tetapi, panitia KPPR justru baru merilis pengumuman melalui akun Instagram resmi @pemirafpik.undip pada Minggu, (8/12). Keterlambatan pengunggahan informasi tersebut menimbulkan minimnya peserta forum yang hadir dalam kegiatan Uji Publik paslon Ketua dan Wakil Ketua BEM FPIK 2025.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh awak Manunggal pada Jumat, (13/12). Nathanel Wantojo selaku Ketua BEM FPIK 2024, menyampaikan bahwa kepanitiaan Pemira FPIK 2024 tidak menunjukkan perkembangan berarti. Bahkan, masalah yang pernah dievaluasi di tahun sebelumnya kembali terjadi, dengan situasi yang dinilai lebih buruk.
“Bagiku sendiri, kepanitiaan Pemira secara keseluruhan pun tidak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Apa yang menjadi evaluasi di tahun lalu pun terjadi lagi di tahun ini, bahkan lebih parah,” ungkap Nathanael.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa panitia Pemira masih gagal mengimplementasikan rekomendasi evaluasi yang sebelumnya telah disampaikan. Masalah mendasar, seperti branding, publikasi, dan sosialisasi dianggap hanya sekadar formalitas dalam rapat, tanpa tindak lanjut di lapangan.
“Hal ini sudah disampaikan saat rapat petunjuk teknis (juknis) pemira, baik branding, pemberian informasi, ataupun sosialisasi, bahkan roadshow ke tiap departemen. Tapi, ya, kembali lagi, tidak ada yang dijalankan,” terang Nathanael.
Meskipun secara kuantitas forum Pemira tahun ini lebih ramai dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut bukanlah hasil dari upaya panitia. Justru, partisipasi mahasiswa diklaim sebagai kontribusi dari pihak lain.
“Jujur saja, secara kuantitas bahkan tahun ini lebih ramai dibanding tahun sebelumnya. Tetapi tentunya forum ramai bukan karena panitia, melainkan upaya teman-teman BEM, HMD, dan peran teman-teman lain yang membantu memasifkan tanpa bantuan dari KPPR sendiri. Bahkan tidak ada poster sama sekali hingga hari H pelaksanaan,” ungkap Nathanael.
Ketiadaan publikasi yang memadai, termasuk poster dan informasi resmi dari panitia, menjadi kritik yang paling tajam. Hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi dan perencanaan matang dari KPPR sebagai pihak penyelenggara.
Kritik semakin memuncak ketika evaluasi yang berulang dinilai hanya menjadi formalitas, tanpa komitmen untuk memperbaiki kekurangan. Nathanael bahkan mempertanyakan efektivitas evaluasi jika rekomendasi yang disampaikan tidak pernah dijalankan.
“Tidak ada lagi yang perlu disampaikan dalam evaluasi, toh yang sudah disampaikan sebelumnya sama sekali tidak dilaksanakan. Ya, boleh dicoba perbaiki dulu yang sudah disampaikan, kalau nanti sudah berhasil baru saya sampaikan lagi evaluasi tambahannya,” tegasnya
Ketua KPPR FPIK 2024, Bunga Dhiya Ulhaq Rianda, memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Menurutnya, keterlambatan informasi disebabkan oleh penyesuaian timeline Pemira di tingkat universitas.
“Timeline voting dimajukan, sehingga harus dipadatkan di minggu tenang. Hal ini membuat panitia bekerja di bawah tekanan waktu yang sempit,” jelas Bunga.
Bunga juga menambahkan bahwa kampanye calon dilarang oleh birokrasi selama masa Ujian Akhir Semester (UAS) untuk menghindari potensi kegaduhan. Meski begitu, calon ketua dan wakil ketua BEM tetap diperbolehkan melakukan kampanye mandiri selama masih dalam rentang masa kampanye yang telah ditetapkan.
Panitia Pemira FPIK 2024 mengakui adanya kelemahan dalam pelaksanaan Pemira tahun ini, terutama dalam aspek pengelolaan informasi.
“Kami meminta maaf atas keterlambatan informasi di media sosial dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan,” ujar Bunga.
Salah satu panitia Pemira FPIK 2024 yang tidak ingin disebutkan namanya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa atas keterlambatan informasi yang terjadi.
Menurutnya, upaya pemberitahuan kepada perwakilan departemen telah dilakukan, tetapi terhambat oleh miskomunikasi dan keterlambatan respons dari pihak panitia.
“Jikalau spesifik terkait komting (komandan tingkat, red), sudah ada upaya untuk memberitahu, namun mungkin memang ada miskomunikasi atau telat respons dari pihak kita,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal panitia juga memengaruhi efektivitas kerja. Saat proses open recruitment KPPR dan Badan Pengawas Pemilihan Raya (BPPR), minat mahasiswa sangat minim, sehingga beban kerja yang ada tidak tertangani secara maksimal.
Terlambatnya Agenda dan Dampaknya
Terkait keterlambatan agenda penting Pemira, seperti Uji Publik yang dilaksanakan pada Desember, sedangkan distribusi poster informasi pada 8 Desember, panitia tersebut menegaskan bahwa masalah ini kembali berkaitan dengan kurangnya SDM dan miskomunikasi.
“Persiapan poster dan lain sebagainya perlu kuantitas dan kualitas SDM yang mencukupi, sedangkan kami keteteran secara kuantitatif,” ujarnya.
Hal ini berdampak signifikan terhadap partisipasi mahasiswa, khususnya dalam agenda Uji Publik. Minimnya informasi membuat audiens yang hadir jauh dari ekspektasi. Kendati demikian, informan tersebut menilai partisipasi tahun ini masih dapat ditingkatkan melalui pendekatan lain, seperti memaksimalkan media sosial.
“Kami berusaha untuk meningkatkan mahasiswa agar mengikuti media sosial Pemira FPIK, karena jomplangnya jumlah followers dengan jumlah mahasiswa menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.
Koordinasi Internal dan Independensi KPPR-BPPR
Dalam hal koordinasi internal, informan menegaskan posisinya memiliki keterbatasan kewenangan. Sebagai pengawas, ia tidak diperkenankan ikut campur dalam ranah teknis KPPR dan BPPR demi menjaga independensi kedua lembaga tersebut.
“Saya turun tangan hanya ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan KPPR-BPPR. Selebihnya, saya diharapkan tidak terlalu ikut campur,” jelasnya.
Namun, informan ini mengakui bahwa situasi ini menjadi bahan evaluasi penting, terutama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemira di masa mendatang.
“Hal-hal seperti ini sebenarnya mengkhianati apa yang sudah kita rencanakan. Ke depannya, tentu kami akan berusaha memperbaiki kualitas dan penyampaian informasi agar lebih baik lagi,” tambahnya.
Permintaan Maaf dan Evaluasi
Sebagai penutup, informan tersebut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama proses Pemira FPIK 2024. Ia mewakili panitia Pemira, KPPR, dan BPPR meminta maaf kepada seluruh mahasiswa atas ketidakmaksimalan yang ada.
“Saya berharap evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan ke depan, agar Pemira dapat berjalan lebih baik dan partisipasi mahasiswa dapat meningkat secara signifikan,” tutupnya.
Dengan berbagai evaluasi yang telah disampaikan, harapannya penyelenggaraan Pemira mendatang akan lebih baik dalam aspek transparansi, komunikasi, dan partisipasi mahasiswa.
Reporter: Zulfa Arya, Nuzulul Magfiroh
Penulis: Nuzulul Magfiroh
Editor: Ayu Nisa’Usholihah, Hesti Dwi Arini
