Prabowo ketika mengumumkan pembangunan 200 sekolah rakyat dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (21/3) (Sumber: kemensos.go.id)
Opini – Selain menebar janji 19 juta lapangan pekerjaan dari Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto pun menjanjikan 200 sekolah rakyat berasrama untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Akhir (SMA). Lantas kemudian, apakah rencana itu adalah sebaik-baiknya solusi untuk pendidikan dan ekonomi Indonesia?
Prabowo menargetkan anak-anak dari keluarga tidak mampu sebagai penerima manfaat sekolah rakyat, dengan jumlah seribu siswa per sekolah. Program ini tak dibentuk semata-mata untuk memeratakan hak pendidikan bagi setiap generasi bangsa, tetapi juga sebagai upaya memutus rantai kemiskinan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (21/3).
Tak dapat dipungkiri, janji 200 sekolah rakyat yang akan disebarkan ke berbagai kabupaten menimbulkan harapan besar dari keluarga kurang mampu. Mereka ditawarkan sekolah gratis untuk dapat memperbaiki kondisi keluarga dan menjadi harapan baru akan pendidikan anak-anak mereka. Prabowo tak hanya mengantongi tanggung jawab manajerial pembangunan sekolah, tetapi juga harapan banyak keluarga yang tidak dapat bergantung selain pada pemerintah.
Jika berbicara tentang niat baik untuk membangun generasi dan memberdayakan masyarakat menengah ke bawah, bisa saja sekolah rakyat adalah solusi yang cukup menjanjikan. Namun di balik itu, pastinya akan ada banyak sekali tantangan untuk dapat mempertahankan keberlanjutan dan kualitas sekolah rakyat.
Sekolah rakyat akan dijalankan dengan berbasis asrama, sehingga pemerintah bukan hanya memberikan akomodasi kegiatan belajar mengajar, fasilitas kelas dan gedung, maupun kualitas guru dan kurikulum. Mereka juga perlu untuk mempertimbangkan fasilitas asrama, kegiatan non-akademik, hingga penyediaan pembina asrama. Hal tersebut tentu saja tidak membutuhkan nominal yang murah, apalagi dengan jumlah sekolah dan siswa yang akan tersebar di berbagai kabupaten di Indonesia.
Mengingat kembali bahwa pendidikan bukanlah sekedar kegiatan penyampaian materi di dalam kelas, sehingga pembinaan di dalam asrama yang mencakup pendidikan karakter juga membutuhkan perencanaan yang matang. Juga modal besar yang harus selalu berkelanjutan agar sekolah rakyat ini tidak hanya menjadi program musiman.
Menanggapi pula tujuan dari pendirian sekolah rakyat adalah memberdayakan anak-anak kurang mampu agar dapat memperbaiki nasib keluarga mereka.
“Saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak,” tegas Prabowo di Balai Kartini pada Rabu (7/5).
Tentu saja niat tersebut adalah baik, tetapi yang harus menjadi perhatian adalah tuntutan yang dilayangkan pada mereka. Jangan sampai, latar belakang mereka menjadi pemicu sikap insecurity dengan membandingkan siswa lulusan sekolah negeri dengan sekolah rakyat. Pendidikan seharusnya menjadi sebuah jalan kebebasan untuk para siswa, dalam berpikir dan juga memutuskan sesuatu. Sehingga, harapan “pemutus rantai kemiskinan” ini janganlah menjadi sebuah tuntutan untuk kemudian nasib mereka dikemudikan oleh pemerintah harus menjadi seperti apa dan bagaimana mereka dikemudian hari.
Dengan menjanjikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, maka seharusnya beriringan dengan akses pekerjaan kepada mereka. Selain merealisasikan program Prabowo mempersiapkan akses pendidikan bagi generasi Indonesia, pemerintah juga perlu merealisasikan janji Gibran untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana bisa mereka diberikan akses pendidikan yang bermutu namun kemudian ditelantarkan mengais lowongan pekerjaan. Berarti tujuan pemutus rantai kemiskinan tidak sepenuhnya tercapai, dong?
Menilik permasalahan pendidikan di Indonesia, nampaknya pemerintah bukan hanya harus mengutamakan cepat lambatnya pembangunan sekolah rakyat. Keadaan pendidikan di pedalaman maupun di berbagai kota kecil di Indonesia bahkan sampai hari ini masih mengkhawatirkan. Kualitas tenaga pendidik yang kurang cukup kompeten, akses pendidikan yang tidak mudah dari segi jarak, biaya, dan jumlah sekolah, kemudian kurikulum yang dirasa belum cukup matang dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, juga kualitas fasilitas yang tidak kunjung merata, dan banyaknya permasalahan yang masih dipertanyakan. Apakah sampai hari ini masih ditindaklanjuti?
Program sekolah rakyat ini bukan berarti tidak baik, tetapi menimbulkan banyak kekhawatiran akan semakin menelantarkan hak dan kebutuhan sekolah negeri lainnya. Dibandingkan cepat-cepat membangun sekolah yang baru, kenapa tidak fokus memperbaiki dan merombak sistem yang sudah ada? Padahal membentuk dan memulai sesuatu membutuhkan proses yang lama untuk menciptakan standar kualitas yang baik. Hingga saat ini saja banyak sekolah negeri yang belum selesai dengan segala dinamika permasalahan, tetapi sudah buru-buru membangun sekolah yang baru.
Jikalau kemudian niat baik dari Prabowo dan pemerintah ingin direalisasikan, maka seharusnya permasalahan yang ada di berbagai sekolah negeri juga turut diselesaikan. Agar masyarakat kemudian percaya pemerintah mampu membangun 200 sekolah rakyat, karena pemerintah pun mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia.
Sekolah rakyat ini seharusnya bukan hanya tentang kepada siapa dan bagaimana isinya, tetapi benar-benar menjadi harapan banyak keluarga kurang mampu yang tidak akan kembali dikecewakan oleh pemerintah. Sekolah rakyat adalah angin segar untuk masyarakat, maka jangan kemudian pengelolaannya berhenti dan melenceng dari tujuan awal hanya karena kurangnya biaya operasional. Karena pendidikan adalah sebuah harapan, dan Prabowo bertanggung jawab akan jutaan masa depan siswa di berbagai sekolah di Indonesia, termasuk sekolah rakyat. Cukuplah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengecewakan, sekolah rakyat jangan.
Penulis: Hanifah Khairunnisa
Editor: Nuzulul Magfiroh, Nurjannah
Referensi:
Emir Yanwardhana. (2025, May 7). Prabowo Buka Sekolah Rakyat Berasrama Juli 2025, Ini Syarat Daftarnya! CNBC Indonesia; cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250507071800-4-631553/prabowo-buka-sekolah-rakyat-berasrama-juli-2025-ini-syarat-daftarnya
https://kemensos.go.id. (2025). Presiden Prabowo: Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kementerian Sosial Republik Indonesia. https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Presiden-Prabowo:-Sekolah-Rakyat-untuk-Memutus-Mata-Rantai-Kemiskinan