Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (21/3). (Sumber: news.detik.com)
Opini — Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai persoalan nasional terus menjadi sorotan utama pemberitaan media. Di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks, respons pemerintah terhadap isu-isu krusial justru kerap menimbulkan tanda tanya.
Alih-alih memberikan solusi konkret atau menunjukkan kepedulian, beberapa pejabat publik justru terkesan menghindar, mengabaikan, atau bahkan meremehkan keresahan rakyat. Sikap semacam ini bukan sekadar mencerminkan masalah komunikasi yang buruk, tetapi juga defisit empati serta kurangnya kesadaran terhadap tantangan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat.
Fenomena tersebut tampak semakin nyata di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di mana para pejabat di lingkaran kekuasaan kerap merespons berbagai permasalahan penting dengan pernyataan yang bukan hanya minim substansi, tetapi juga justru memicu kontroversi. Jika pola ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun bisa semakin terkikis.
Respons Pemimpin yang Dipertanyakan
Seorang pemimpin yang kompeten harus mampu menempatkan diri dengan baik, memahami situasi yang berkembang, dan menangani masalah dengan empati serta solusi yang konstruktif. Namun, sikap Prabowo justru menunjukkan sebaliknya.
Saat menyampaikan Pengantar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (21/3), ia menanggapi kenaikan harga cabai yang sempat melonjak beberapa hari sebelumnya. Alih-alih memberikan tanggapan yang serius terhadap persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat, ia justru melontarkan gurauan yang terkesan tidak pada tempatnya. Prabowo menyarankan agar masyarakat mengurangi konsumsi makanan pedas untuk sementara waktu.
“Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas, yang muda-muda silakan,” ujar Prabowo, dikutip dari Kompas.com.
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar: apakah seorang presiden benar-benar memperhatikan isu ekonomi dan memahami dampak kenaikan harga pangan bagi rakyat? Respons yang ditunjukkan oleh Prabowo bukan hanya tidak solutif, tetapi juga mencerminkan sikap yang acuh akan beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok melambung, rakyat membutuhkan upaya pemecahan masalah yang pasti serta kebijakan yang konkret, bukan sekadar humor yang tidak meninjau waktu dan situasi.
Ketidakpekaan dalam Menanggapi Kritik
Contoh nyata dari ketidakpekaan pejabat publik terlihat dalam pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana atau kerap disapa Dadan, yang menanggapi kekalahan Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Dadan menyebutkan bahwa kesulitan Timnas dalam meraih kemenangan disebabkan oleh kurangnya asupan gizi serta banyak pemain yang berasal dari daerah pedesaan.
“Jangan heran kalau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujar Dadan Hidayana di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3).
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik publik karena terkesan mengalihkan tanggung jawab kepada faktor eksternal dengan menyudutkan latar belakang para pemain. Bukannya mendorong perbaikan sistem pembinaan atlet atau meningkatkan dukungan terhadap gizi pemain, pandangan Dadan justru dinilai diskriminatif dan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh atlet.
Sementara itu, respons kontroversial juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan atau kerap disapa Luhut, terkait aksi “Indonesia Gelap”, sebuah gerakan sosial yang bertujuan mengkritik kebijakan pemerintah.
Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat dan menjawab kritik dengan pendekatan yang membangun, ia justru menyerang balik dengan pernyataan yang dianggap rasis dan tidak empatik.
“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2).
Pernyataan tersebut pun menuai kecaman luas dari masyarakat, yang menilai bahwa Luhut tidak hanya bersikap defensif, tetapi juga meremehkan suara rakyat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah.
Sikap semacam ini menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap pentingnya komunikasi yang bijak dari seorang pejabat negara. Hal tersebut menyebabkan ruang bagi kritik dan aspirasi publik akan semakin terpinggirkan, yang pada akhirnya hanya memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.
Isu Krusial yang Disepelekan
Kasus teror pengiriman kepala babi kepada jurnalis perempuan Tempo, Francisca Christy Rosana, pada Rabu (19/3) lalu, kembali menyoroti intimidasi terhadap jurnalis dan ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia. Peristiwa tersebut memicu diskusi luas di masyarakat mengenai keselamatan pekerja media dan komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan berekspresi.
Namun, respons berbeda justru ditunjukkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menganggap insiden tersebut sebagai masalah yang tidak terlalu serius.
Dilansir dari Tempo.co, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3), ia berkomentar, “Sudah dimasak saja,” merujuk pada kepala babi yang dikirim ke Kantor Redaksi Tempo.
Hasan berpendapat bahwa kejadian tersebut merupakan masalah Tempo dan pihak lain, serta menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin dikaitkan dengan kasus ini. Pernyataan Hasan Nasbi semakin menguatkan kesan bahwa pemerintah enggan bersikap tegas dalam menghadapi ancaman terhadap kebebasan pers.
Meremehkan isu serius semacam ini bukan hanya tidak pantas, tetapi juga mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memahami pentingnya perlindungan bagi jurnalis. Jika pejabat tinggi saja menunjukkan ketidakpedulian seperti dalam kasus ini, bagaimana rakyat bisa berharap adanya komitmen nyata untuk menjaga hak berekspresi?
Ketidakseriusan pejabat publik dalam merespons isu-isu penting menunjukkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Tanggapan yang tidak substansial dan tidak memberikan solusi hanya akan memperburuk keadaan, menjauhkan pemerintah dari harapan masyarakat akan kepemimpinan yang responsif.
Sebagai pemimpin, mereka seharusnya menunjukkan ketegasan dalam memberikan konklusi yang lebih baik dari permasalahan yang ada serta merespons keresahan publik dengan empati, bukan dengan pernyataan yang mengabaikan inti masalah.
Buruknya komunikasi publik Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahannya membutuhkan evaluasi serius. Pernyataan-pernyataan kontroversial bukan hanya memicu polemik, tetapi juga mengungkap kurangnya koordinasi serta minimnya sensitivitas terhadap isu-isu sosial dan politik.
Jika kondisi ini terus berlanjut, kepercayaan masyarakat terhadap Kabinet Merah Putih berisiko terkikis, yang pada akhirnya bisa mengganggu kredibilitas dan stabilitas pemerintahan di masa mendatang.
Sebagai pemimpin negara yang setiap langkahnya diawasi publik, mereka seharusnya mendengarkan kritik serta aspirasi rakyat, lalu mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki pola komunikasi dan respons terhadap masalah-masalah krusial.
Kritik terhadap tim komunikasi Prabowo semakin menegaskan bahwa mereka lebih sibuk menyangkal daripada merespons masukan masyarakat, yang justru semakin merusak legitimasi pemerintahan di mata publik.
Penulis: Alya Nabilah
Editor: Nuzulul Magfiroh, Nurjannah
Referensi:
Kompas.com. (2025, Maret 22). Kelakar Prabowo soal harga cabai sempat naik: saran saya jangan terlalu banyak makan pedas. Diakses melalui https://video.kompas.com/amp/1834572/kelakar-prabowo-soal-harga-cabai-sempat-naik-saran-saya-jangan-terlalu-banyak-makan-pedas
CNNIndonesia.com. (2025, Maret 22). Kepala BGN: PSSI susah menang karena gizinya tak bagus. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250322152027-92-1211902/kepala-bgn-pssi-susah-menang-karena-gizinya-tak-bagus
Tempo.co. (2025, Februari 29). Luhut tanggapi aksi Indonesia Gelap: yang gelap kau, bukan Indonesia. Diakses melalui https://www.tempo.co/ekonomi/luhut-tanggapi-aksi-indonesia-gelap-yang-gelap-kau-bukan-indonesia-1209409
Tempo.co. (2025, Maret 21). Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi ke Redaksi Tempo: Dimasak Saja. Diakses melalui https://www.tempo.co/politik/hasan-nasbi-soal-teror-kepala-babi-ke-redaksi-tempo-dimasak-saja-1222732
PinterPolitik.com. (2025, Maret 26). Prabowo lost in translation. Diakses melalui https://www.pinterpolitik.com/in-depth/prabowo-lost-in-translation/