Massa mahasiswa saat menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (12/2) (Sumber: @aksikamisansemarang)
Semarangan – Aliansi mahasiswa perguruan tinggi di Semarang mengadakan seruan aksi konsolidasi “Jokowi Polah, Demokrasi Bubrah” di depan halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah guna memberi tuntutan demokrasi yang sudah hilang arah, Senin (12/2).
Seruan aksi ini diikuti oleh para mahasiswa, delegasi masyarakat sipil, serta kaum buruh. Aksi tersebut bertujuan guna menyikapi adanya ketidakwajaran dalam demokrasi di Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sejumlah peserta aksi memberontak dengan cara melempar celana dalam ke dalam gedung Gubernur Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai representasi bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang tidak mendengarkan seruan untuk menuntut pemakzulan Presiden Jokowi.
Hal tersebut bermula karena Danie Budi Tjahyono, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, menolak membacakan surat pernyataan pemakzulan Jokowi karena dianggap melanggar kewenangan DPRD.
Tidak hanya para mahasiswa, masyarakat sipil yang bergabung dalam aksi tersebut turut serta menyerukan 5 poin utama tuntutan, di antaranya:
- Pemakzulan Jokowi.
- Pemberhentian kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan saat mahasiswa melakukan demo.
- Menegakkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi akhir-akhir ini sering dilangkahi hanya untuk kepentingan oligarki.
- Mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Penyelewengan kepada demokrasi dan konstitusi kerap dilakukan pemerintah saat ini.
- Mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Di tengah kekacauan bangsa, harapan akan demokrasi semakin dihancurkan dan suara kebebasan dibungkam. Masyarakat tak hentinya bersuara agar negara demokrasi yang ideal dapat terus diwujudkan.
“Harapan saya tidak muluk-muluk, kembalikan saja demokrasi pada ranahnya, maksudnya suara rakyat menjadi bagian penting dari demokrasi, itu yang sebaiknya dikembalikan tanpa embel-embel kepentingan dan sebagainya,” tutur Surya, selaku narahubung Aliansi Undip.
Surya merasa demokrasi saat ini telah keluar dari ranahnya, di mana banyak sekali penyalahgunaan yang dimanfaatkan oleh penguasa demi kepentingan mereka. Maka dari itu, diperlukan demokrasi yang adil bagi seluruh elemen masyarakat.
Demokrasi bukan hanya sekadar kepentingan pemilu dan kebebasan berekspresi. Eksistensi kesetaraan, keadilan, dan partisipasi masyarakat menjadi poin penting untuk mencegah kehancuran negara di tangan penguasa tamak dan serakah.
Reporter: Verheina Jasmine Shakatax
Penulis: Verheina Jasmine Shakatax
Editor: Hesti Dwi Arini, Ayu Nisa’Usholihah
