Surat Undangan kepada Kapolda Jateng (Sumber: Dok. Pribadi)
Warta Utama – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) menuai kritik tajam dari beberapa kalangan mahasiswa setelah mengundang Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H.,S.St.M.K, yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah (Jateng) sekaligus calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam undangannya, ia juga diminta untuk memberikan opening speech dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM Seluruh Indonesia (SI) ke XVII pada Senin, (15/7).
Rakernas BEM SI XVII Tahun 2024 merupakan ajang penting yang mempertemukan perwakilan BEM dari berbagai universitas di Indonesia untuk berdiskusi dan merumuskan program kerja serta isu-isu strategis yang akan diangkat selama satu tahun ke depan.
Pada rakernas kali ini, mengangkat tema “Sinergitas Gerakan Mahasiswa dalam Merancang Eskalasi dan Demokrasi yang Inklusi”. Rakernas diadakan pada Senin, (15/7) hingga Sabtu, (20/7) di Undip.
Namun, keputusan BEM SI untuk mengundang Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menyayangkan keputusan tersebut dengan alasan bahwa undangan kepada seorang calon peserta pilkada bisa menimbulkan kesan politisasi dan keberpihakan.
Salah satu mahasiswa yang tidak setuju dengan keputusan ini adalah Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) 2024, Sofa Dzunnuhasani. Ia mengatakan, “Ahmad Luthfi belum ditetapkan sebagai calon pada pilkada nanti, namun banyak orang mengetahui bahwa dia adalah bakal calon yang didukung dengan banyaknya baliho di berbagai sudut kota.”
Sofa menilai bahwa hal ini merupakan bentuk politisasi yang memasuki ruang-ruang kampus melalui organisasi mahasiswa sehingga BEM harus menjaga independensi dan netralitasnya.
Di sisi lain, Ketua BEM Undip 2024 Farid Darmawan, menjelaskan bahwa undangan kepada Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari pihak kepolisian mengenai keamanan dan ketertiban, terutama dalam menghadapi tahun politik.
“Kami mengundang beliau bukan karena statusnya sebagai calon dalam pilkada, tetapi sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah,” ujar Farid.
Kendati demikian, argumen tersebut belum cukup untuk meredam kekecewaan sebagian besar mahasiswa. Mereka menilai bahwa kehadiran Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi dapat mengaburkan batas antara akademisi dan politik praktis, yang seharusnya dijaga dengan ketat dalam lingkungan kampus.
Sofa menambahkan, “Dukungan terhadap salah satu pihak tentu sangat memengaruhi. Tidak masalah jika dukungan bersifat personal. Namun, jika menggunakan organisasi mahasiswa untuk kepentingan tertentu, hal tersebut menodai kemurnian mahasiswa.”
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan bahwa undangan ini dapat memengaruhi pandangan dan sikap mahasiswa lainnya terhadap isu-isu politik sehingga menciptakan polarisasi di dalam kampus.
“Ahmad Luthfi masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah dan diundang bersama banyak pejabat publik. Namun, hanya Ahmad Luthfi yang diminta memberikan opening speech. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ini panggung khusus untuknya.” tegas Sofa.
Dalam menanggapi kontroversi yang terjadi, Ketua Pelaksana Rakernas Alvito Naufal Adyatma Nugraha, memberikan klarifikasi melalui grup WhatsApp Aliansi Suara Undip.
“Kami mengundang pemangku kepentingan wilayah, seperti Panglima Daerah Militer (Pangdam) dan Pejabat (PJ) Gubernur tanpa ada intrik apapun. Namun hingga sekarang, belum ada konfirmasi kehadiran dari mereka,” jelas Alvito.
Ia menjelaskan bahwa terdapat keluputan terkait opening speech pada surat undangan, tetapi semua pejabat mendapatkan porsi waktu yang sama selama 30 menit.
Aditya Gunna Rendra, Ketua BEM Fakultas Pertanian dan Peternakan (FPP) 2024, menilai bahwa ada hal yang janggal dalam penjadwalan pidato pembuka.
“Jika itu human error sepertinya tidak mungkin, terlebih ini merupakan kesalahan fatal. Jika informasi ini tidak bocor, pasti Ahmad Luthfi akan datang. Perlu ditelusuri lebih lanjut mengapa ia diberi kesempatan pidato pembuka, sedangkan Pangdam dan Pj Gubernur tidak,” ungkap Aditya.
Ketua BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 2024, Nathanael Wantojo mengutarakan, “Undangan salah satu calon sebagai pemberi pidato pembuka oleh BEM SI akan menimbulkan ketidakpercayaan. Mahasiswa dan lembaga di bawahnya akan meragukan independensi dan netralitas BEM SI. Terlepas dari rasionalisasi yang diberikan, dampaknya jelas terlihat.”
Mengundang seseorang dalam rapat kerja BEM SI hanya karena jabatannya sebagai Kapolda Jateng, meskipun tidak salah secara mutlak, tetapi tetap menimbulkan pertanyaan. Pun pada akhirnya, kehadirannya tidak berperan penting dalam jalannya rapat kerja tersebut.
Undip sebagai tuan rumah sebenarnya sudah memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut. Dijelaskan bahwa tidak ada kepentingan dan pada akhirnya pun Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi tidak dapat menghadiri acara tersebut.
“Mengapa harus diundang? Apakah sebagai formalitas atau memang punya tujuan khusus? Hal inilah yang harus dijelaskan oleh BEM SI. Sejauh ini rasionalisasi yang diberikan masih kurang menjawab dan pada akhirnya berdampak pada kepercayaan mahasiswa,” ujar Nathanael.
Dibutuhkan pembuatan justifikasi yang kokoh dan transparan dalam memilih tamu undangan. Semua faktor dan potensi harus dipertimbangkan dengan cermat. Meskipun mengundang seorang kepala kepolisian tidak dilarang, tetapi tidak etis jika organisasi mahasiswa melakukannya tanpa mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat.
Kontroversi yang melibatkan undangan kepada Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi dalam Rakernas BEM SI XVII ini mencerminkan betapa sensitifnya hubungan antara mahasiswa dan politik. Di satu sisi, keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam acara mahasiswa dapat memberikan wawasan dan perspektif baru. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa memicu kekhawatiran akan adanya upaya politisasi di lingkungan akademis yang seharusnya netral dan independen.
Nathanael menegaskan, “Penting untuk menjaga independensi dan integritas kampus. Berorganisasi bukan hanya soal bagaimana kita merencanakan dan melaksanakan program, tetapi juga tentang tindakan dan keputusan yang kita ambil.”
Menciptakan independensi dan integritas kampus adalah tanggung jawab moral yang harus dilakukan organisasi mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang positif. Menciptakan ruang diskusi yang konstruktif, mengedepankan keterbukaan, serta mau untuk mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan salah satu pihak adalah hal yang sangat penting.
“BEM SI harusnya lebih bijak ke depannya. Saya yakin presiden BEM SI paham betul tokoh-tokoh politik yang mencoba masuk ke dalam lembaga. Jangan sampai posisi di BEM SI dimanfaatkan demi keuntungan beberapa pihak,” ujar Aditya.
Ia menambahkan bahwa jika hal tersebut dinormalisasi, gerakan mereka akan luntur tanpa ada perlawanan demi kemaslahatan bangsa.
Ke depannya, BEM SI dan organisasi mahasiswa lainnya diharapkan lebih bijak dalam menentukan narasumber dan tamu undangan agar dapat menjaga integritas dan independensi mahasiswa sebagai agen perubahan dalam masyarakat.
Reporter: Nuzulul Magfiroh
Penulis: Nuzulul Magfiroh
Editor: Ayu Nisa’Usholihah, Hesti Dwi Arini