Bukti Chat Salah Satu Kandidat ketika Dihubungi oleh Ariq pada Senin, (4/11) (Sumber: Dok. Pribadi)
Peristiwa – Pemilihan Umum Raya (Pemira) Universitas Diponegoro (Undip) 2024 diwarnai oleh isu tak sedap mengenai dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Aufa Atha Ariq Aoraqi-Khayimas Atha Chisbaini. Isu ini muncul setelah kabar bahwa Ariq diduga menawarkan kompensasi finansial kepada beberapa kandidat calon wakilnya untuk mendukung pencalonannya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip 2025.
Sejumlah nama seperti Muhamad Ardiansyah, Nathanael Wantojo, Ganesha Lagas Baskara, dan satu orang yang tidak bisa disebutkan namanya disebut-sebut sebagai kandidat yang sempat diajak untuk bergabung, meskipun mereka telah memberikan klarifikasi dan membantah adanya praktik politik uang.
Klarifikasi Kandidat: Tidak Ada Politik Uang
Ketiga nama tersebut membantah keras tuduhan tawaran uang atau pun pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar mereka mau menjadi wakil Ariq. Mereka menegaskan bahwa ajakan yang dilakukan oleh Ariq dan timnya lebih berfokus pada pembahasan visi-misi dan peran strategis dalam organisasi, bukan pada tawaran berupa uang.
Dalam wawancara bersama awak Manunggal pada Minggu, (15/12), Ardiansyah menyatakan bahwa isu terkait dirinya benar-benar tidak berdasar.
“Aku dengar kabar kalo aku dibayar, padahal itu enggak benar sama sekali. Kalau mau jujur, tawaran itu datang langsung ke aku tanpa perantara, dan itu lebih kepada diskusi tentang peran dan arah geraknya,” tegas Ardiansyah.
Sementara itu, Ganesha juga mengklarifikasi kepada awak Manunggal pada Sabtu, (14/12), bahwa dirinya memang sempat dihubungi oleh perantara dari tim Ariq melalui pesan teks untuk menanyakan waktu luang. Meski awalnya pesan tersebut tidak ia balas, pertemuan akhirnya terjadi di sebuah warung makan.
“Di pertemuan itu, aku sempat ditawari untuk terlibat dalam kontestasi, tetapi aku menolak karena alasan akademik,” ujar Ganesha.
Ia menambahkan bahwa perantara dari tim Ariq juga sempat menanyakan kesediaannya membantu menyusun Grand Design Organization (GDO) di bidang kaderisasi, tetapi tawaran tersebut juga ia tolak. Ganesh menjelaskan bahwa setelah pertemuan itu, tidak ada komunikasi lebih lanjut.
Di sisi lain, Nathanael Wantojo ketika diwawancarai awak Manunggal pada Senin, (16/12), menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah menolak ajakan untuk bergabung. Ia menyebut tidak pernah menerima tawaran apa pun dari Ariq atau timnya.
Bukti Chat Nathan dengan Ariq pada Senin, (4/11) melalui Line (Sumber: Dok. Pribadi)
“Saya menolak ajakan sejak awal, jadi memang tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Tapi, saya tidak bisa memastikan apakah hal ini terjadi pada orang lain,” jelas Nathanael.
Nathanael juga mengungkapkan bahwa isu politik uang ini cenderung menyebar melalui desas-desus di kalangan mahasiswa yang aktif berorganisasi, terutama di BEM. Dalam pertemuannya dengan Ariq, pembahasan lebih banyak terkait visi dan dinamika organisasi kampus.
Nathan menambahkan, “Kalau mau jujur, pembahasannya lebih mengarah ke sampling terkait bagaimana ormawa (organisasi mahasiswa, red) hari ini. Tidak ada pembahasan soal uang, dan setelah 2 hari, aku menolak ajakannya karena sudah ada rencana ke depan.”
Alasan Menolak Tawaran
Ketiga kandidat ini sepakat bahwa alasan mereka menolak ajakan Ariq bukanlah karena isu finansial, melainkan lebih pada prioritas akademik dan rencana pribadi.
Ardiansyah, misalnya, menjelaskan bahwa ia tengah fokus menyelesaikan pelatihan sertifikasi profesi dan penelitian Tugas Akhir (TA) sebelum April 2025.
“Aku harus fokus ke akademik. Kalau ini enggak selesai tepat waktu, aku bisa gagal seminar proposal,” ungkapnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ganesha dan Nathanael. Keduanya menekankan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah menyelesaikan TA.
Tawaran Bantuan untuk UKT
Salah satu isu yang banyak dibahas adalah soal tawaran bantuan UKT. Ardiansyah mengakui bahwa memang ada diskusi mengenai hal tersebut, tetapi ia memandangnya sebagai bentuk bantuan, bukan politik uang.
“Kalau mereka menawarkan bantuan untuk meringankan UKT, itu lebih kepada iktikad baik. Aku juga menolak,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai politik uang karena tidak ada tuntutan atau mahar politik yang harus dipenuhi. Ia juga menegaskan bahwa bantuan UKT yang dimaksud adalah UKT extend untuk semester 9. Nominalnya pun hanya setengah dari total UKT dan akan dikembalikan apabila ia menerima pengembalian UKT dari Undip.
Bantahan dari Paslon Nomor 2
Menanggapi tuduhan tersebut, paslon nomor 2, Ariq-Khayimas, memberikan bantahan tegas. Khayimas menyebut tuduhan ini sebagai bagian dari dinamika Pemira yang kerap diwarnai spekulasi.
“Aku bersama Ariq karena keresahan yang sama. Aku melihat sosok Ariq yang memang berkompeten sebagai ketua,” ujarnya.
Khayimas menegaskan bahwa tidak ada upaya politik uang dalam proses pendekatan terhadap kandidat wakil.
“Tidak tahu-menahu info dari mana, tapi aku bisa konfirmasi bahwa isu ini tidak benar,” tambahnya.
Menepis Narasi Politik Uang
Isu politik uang yang menyeret nama Ariq ini menjadi contoh bagaimana kabar yang tidak diverifikasi dapat merusak reputasi seseorang. Ketiga kandidat yang memberikan klarifikasi sepakat bahwa isu ini cenderung dilebih-lebihkan dan berkembang melalui gosip di kalangan mahasiswa.
“Ada teman-teman yang bercanda soal ‘harga yang tidak cocok,’ tapi aku anggap itu lelucon karena memang tidak ada pembahasan soal uang,” kata Ganesh.
Nathan juga menyoroti bahwa meskipun dirinya tidak mengalami hal serupa, bukan berarti isu tersebut tidak mungkin terjadi pada orang lain.
“Saya tidak bisa memastikan apa yang terjadi pada orang lain. Namun, isu ini terlalu cepat menyebar tanpa bukti yang jelas,” ujarnya.
Isu politik uang yang mencuat dalam Pemira Undip 2024 menyebar tanpa bukti konkret. Dengan menyelipkan candaan, Nathan menambahkan, “jujur aja, semisal memang isunya benar, mungkin hari ini aku sudah berfoto berdampingan di Pemira.”
Antara Fakta dan Spekulasi
Kasus ini menyoroti perlunya transparansi dalam proses Pemira di Undip. Meskipun klarifikasi dari ketiga kandidat menegaskan bahwa tidak ada politik uang dalam pendekatan yang dilakukan oleh Ariq dan timnya, isu ini tetap menyisakan tanda tanya besar.
Penyebaran isu yang belum terbukti kebenarannya, seperti tuduhan politik uang ini, dapat berdampak negatif, baik terhadap reputasi kandidat maupun iklim demokrasi kampus secara keseluruhan. Hoaks atau informasi yang tidak berdasar seperti ini berpotensi merugikan berbagai pihak, termasuk kandidat yang difitnah dan mahasiswa yang mendapatkan informasi yang tidak akurat. Dalam konteks Pemira, rumor semacam ini dapat menciptakan polarisasi di kalangan mahasiswa dan mengaburkan fokus utama dari proses pemilihan, yaitu memilih pemimpin yang benar-benar kompeten dan mampu membawa perubahan positif.
Untuk menyikapi isu semacam ini, mahasiswa perlu lebih bijak dalam menyaring informasi yang diterima. Sebelum memercayai atau menyebarkan kabar yang beredar, penting untuk memverifikasi sumber informasi dan mencari klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait. Selain itu, mahasiswa juga harus membangun budaya diskusi yang sehat dan konstruktif, sehingga isu-isu yang tidak benar dapat diluruskan tanpa memperkeruh suasana.
Pemira adalah ajang yang seharusnya menjadi wadah demokrasi mahasiswa. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan lebih bijak dalam menyikapi isu yang beredar, mengutamakan fakta, dan menghindari spekulasi yang dapat merugikan pihak lain.
Pihak reporter Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Manunggal sudah berusaha menghubungi informan yang tidak bisa disebutkan namanya untuk meminta klarifikasi terkait tawaran uang sebagai kandidat wakil dari Paslon 2, tetapi hingga berita ini dipublikasikan tidak ada respons dari informan tersebut.
Repoter: Nuzulul Magfiroh
Penulis: Nuzulul Magfiroh
Editor: Ayu Nisa’Usholihah, Hesti Dwi Arini
