Namun, Alvin mengatakan, konsep LKMM-PD tersebut sudah direvisi dan disetujui oleh pihak birokrasi tetapi secara sepihak dibatalkan tanpa adanya diskusi lebih lanjut dengan HME. “Harusnya kan kita saling mendukung satu sama lain mungkin bisa bilang ke kami dulu biar kami eval panitia LKMM-PDnya,” ujar Alvin.
Menurut Zaka, perbedaan cara pandang juga menyebabkan jarak antara pihak birokrasi dengan pihak mahasiswa. “Pemikiran dari mereka kalau kita ngadain acara ya yang penting acaranya bisa jalan, kalau hari H masih bisa jalan ya kenapa enggak, yang penting kan hari H nya aja, sedangkan yang dipikirkan mahasiswa adalah kualitasnya,” tambah Zaka.
Wakil Dekan (WD) I FT, Prof Mohammad Djaeni mengungkapkan perlu adanya kehati-hatian di setiap kegiatan mahasiswa, “Jadi lebih karena jurusan tidak mau mengambil risiko, baik secara aturan, ataupun moral dan juga hukum karena menyangkut anake wong liyo, dan tingkat kekhawatiran orang tua kan berbeda-beda,” ujar Prof Djaeni.
Munawar menuturkan mahasiswa sudah diberikan peringatan dan imbauan untuk mengikuti aturan dari dekan melalui surat edaran agar tertib pada saat penyambutan wisudawan. “Rektor sudah kena teguran dua kali gara-gara wisudaan, terus saya sudah sampaikan ke ketua kaderisasinya jangan sampai terulang lagi, ada ketentuan untuk jumlah dan waktunya tapi tetap mereka langgar,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Prof Djaeni berharap permasalahan tersebut harus segera terselesaikan agar kegiatan kemahasiswaan tetap berjalan. “Harus ada mediasi antara mahasiswa dengan pihak departemen, kalau perlu mengundang dari dekanat saya akan siap datang,” jelas Prof Djaeni. (Aryo, Dinda)
