Poster Rencana Penghapusan LDBI disertai tagar #indonesiagelap (Sumber: @legislatweet di X)
Opini – Gencarnya rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh petinggi negeri masih menjadi buah bibir yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak? Mari kita ingat peristiwa Januari lalu. Viralnya penempatan pendidikan sebagai prioritas pendukung dan pemangkasan anggaran di sektor tersebut secara jelas telah menunjukkan sifat acuh pemerintah terhadap amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke IV dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Viral unggahan di sosial media X mengenai penempatan program pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pendukung, pada Rabu (29/1) (Sumber: Unggahan akun X)
Pemerintah dengan segala ambisinya menghalalkan segala cara untuk memangkas miliaran anggaran guna mendukung keberlangsungan program unggulan sang pemimpin negara. Alih-alih Makan Bergizi Gratis (MBG), anak sekolah justru dipaksa membayar program yang tak jelas alokasinya dengan menggadaikan masa depan pendidikannya.
Bukti lain yang menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap sistem pendidikan di Indonesia dibuktikan dengan munculnya rumor di media sosial X pada Februari silam, bahwa Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) akan dihapuskan. Penghapusan kompetisi bergengsi yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) diduga akan diberhentikan karena dampak efisiensi yang payah. Bagaimana bisa suatu negara melakukan pembodohan massal secara halus dan terstruktur seperti ini?
Postingan salah satu akun di platform X pada Jumat, (21/2) (Sumber: Unggahan akun X)
Di era pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), LDBI tetap dilaksanakan walaupun dalam situasi serba terbatas. Perlombaan dilakukan secara daring dan hal itu tidak menyurutkan semangat para finalis.
Keterbatasan ruang gerak saat itu bukan masalah yang serius bagi mereka. Semangat perjuangan debaters mampu mendobrak sekat ruang itu melalui narasi-narasi kritis yang disampaikan.
LDBI sebagai ajang kompetisi berharga bagi generasi muda untuk menuangkan gagasan kritisnya melalui seni berargumentasi harus bergelut dengan sistemnya sendiri. Dengan ditiadakannya perlombaan tersebut akan mematikan semangat anak muda dalam menyuarakan ide kreatifnya. Ide-ide yang cemerlang lahir dari generasi yang dipupuk pengetahuan dan kemampuannya oleh sistem pendidikan yang mewadahi.
Rumor penghapusan LDBI akan sangat disayangkan apabila benar terjadi. Mengingat bahwa perlombaan ini berhasil memberikan dampak positif bagi pesertanya. Sejak didirikannya perlombaan ini pada tahun 2006, sayang sekali rasanya jika harus berakhir karena terkena cipratan getah kebijakan yang salah.
Banyaknya masyarakat muda yang menanyakan perihal keberlanjutan perlombaan ini. Mereka mencari tahu dari berbagai sumber, namun hasilnya nihil. Melihat situasi ini, ke manakah perginya penyelenggara yang terlibat? Sejak rumor ini muncul belum ada klarifikasi resmi dari Puspresnas sebagai pihak penyelenggara. Padahal, sebagai organisasi yang berada di bawah payung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah seharusnya tanggap tentang keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama para siswa.
Selain rumor penghapusan LBDI, publik juga diresahkan dengan rumor penghapusan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2025. Rumor ini didasari dengan belum terbitnya buku panduan yang berisi informasi mengenai sistematika keberjalanan PKM 2025.
Komentar salah satu akun media sosial X, pada Jumat (21/2). (Sumber: Unggahan akun X)
Hidup dan tumbuh di negara yang sering membual janji, tetapi tak disertai dengan eksekusi sangatlah meresahkan. Di saat pemerintah menjanjikan pendidikan yang layak dan gratis di setiap perguruan tinggi, tapi hingga saat ini hanya masalah perut saja yang diurusi.
Merespons informasi yang diunggah oleh detik.com, pada Kamis (23/5/2024), komitmen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di era kampanye sangatlah menggiurkan bagi banyak mahasiswa. Janjinya untuk memperjuangan pendidikan di universitas dan sekolah negeri secara cuma-cuma membuat kami menaruh harapan yang besar pada setiap katanya.
“Komitmen saya, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk semua universitas negeri dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran siswa-siswanya,” ucap pemimpin negara dalam siaran langsung 3 Bakal Calon Presiden (Bacapres) di Yogyakarta, pada Kamis (19/9/2023) silam dikutip dari detik.com.
Janji-janji yang terlontar bak omongan yang berlalu begitu saja. Sanggupkah pemerintah menanggung biaya perkuliahan mahasiswa di seluruh negeri ini? Wong buat nutupin program unggulan saja harus gali sana-sini.
Janji adalah hutang. Ingkari janji itu niscaya ia akan bersemayam dalam tubuh di sepanjang hidupmu.
Sebagai generasi yang tengah hidup di gelombang pemerintahan saat ini, sudah semestinya suara kami diikutsertakan dalam pengambilan keputusan-keputusan besar yang menyangkut masa depan negara di beberapa tahun ke depan.
Jika pendidikan selalu dinomor sekiankan, apakah Indonesia Emas 2045 masih layak untuk digaungkan sebagai slogan harapan? Dua dekade bukanlah waktu yang lama, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki sistem yang kocar-kacir ini.
Penulis : Sintya Dewi Artha
Editor: Nurjannah, Nuzulul Magfiroh
Referensi :
detik.com. (2024, 23 Mei). UKT Mahal, Begini Janji Prabowo soal Kuliah Gratis di PTN. Diakses pada Kamis (13/3) dari https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7354913/ukt-mahal-begini-janji-prabowo-soal-kuliah-gratis-di-ptn
pusatprestasinasional.kemedikbud.go.id. 2024. Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan National Schools Debating Championship (NSDC) 2024. Diakses pada Jumat (7/3) dari https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-budaya/sma/lomba-debat-bahasa-indonedia-ldbi-dan-national-schools-debating-championship-nsdc-2024-2024-sma
