Film Dirty Vote Full Movie, Minggu (11/2) (Sumber: Unggahan Akun YouTube @DirtyVote)
Peristiwa – Minggu (11/2), di tengah masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu), sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote diunggah pada Akun YouTube @dirtyvote.
Film dokumenter Dirty Vote bertujuan untuk mengungkap berbagai bentuk kecurangan dan upaya tidak jujur dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Munculnya berbagai dugaan pelanggaran dalam pemilu telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan merusak tatanan demokrasi.
Film ini dengan sangat jelas mengilustrasikan betapa suramnya dunia politik, dari praktik intrik hingga strategi licik yang diterapkan untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan umum. Film ini berhasil mengungkap kerapuhan sistem demokrasi ketika terjadi kecurangan.
Dengan penuh tegang, film ini menyajikan data yang membuat penonton berpikir. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai apa yang sesungguhnya ada dalam pikiran para pemimpin.
Hanif Al Fatah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) 2023, menyatakan pendapatnya mengenai film tersebut.
Menurutnya, film tersebut menjelaskan adanya indikasi kecurangan sebelum tahap kampanye, ketika tahap kampanye, dan kemungkinan setelah tahap pencoblosan.
Kecurangan yang dimaksud mulai terlihat jelas sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengisian penjabat kepala daerah dibahas. Beberapa Penanggung Jawab (PJ) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terindikasi mendapatkan adanya politisasi untuk bisa mengamankan daerah-daerah tertentu agar salah satu atau beberapa pasangan calon (paslon) diuntungkan. Kemudian, adanya bantuan sosial (bansos) yang lebih besar daripada masa pandemi juga dikaitkan dengan politisasi.
“Indikasi kecurangan lainnya terlihat dari pendaftaran Partai Politik (parpol), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan berbagai lembaga pemerintahan seperti kementerian yang adanya campur aduk antara profesionalitas dengan politik,” tegas Hanif, Rabu (14/2).
Hanif menambahkan, meskipun data yang disampaikan bersumber dari fakta yang ada, perlu diingat bahwa film ini dikeluarkan saat masa tenang sehingga berkemungkinan dapat membuat masyarakat terpengaruh.
Akan tetapi, film Dirty Vote juga rawan dipolitisasi oleh para calon. Hanif berpendapat bahwa calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) paslon 01 dan 03 menggencar-gencarkan agar masyarakat menonton film ini. Di lain sisi, paslon 02 justru memberikan pernyataan sikap dan mengatakan bahwa yang disampaikan dalam film adalah fitnah.
Hanif menegaskan bahwa penting untuk memahami maksud dari film ini. Apakah bertujuan untuk mencerdaskan atau memang ada politik-politik tertentu yang ada di belakangnya.
“Mahasiswa dan masyarakat diharapkan dapat melihat dan mendengarkan bukan hanya dari film Dirty Vote, melainkan melakukan perbandingan data-data yang ada. Tujuannya adalah agar mereka tidak tergiring film dan mengetahui fakta yang sebenarnya,” tutup Hanif.
Muhammad Daffa Alfirrosy, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 2022 juga turut memberikan pendapatnya.
“Sebagai seorang terpelajar, film ini menjadi bentuk propaganda yang rasional dalam memberikan pencerdasan praktik tata negara dan birokrasi. Selayaknya kebaikan, kebenaran harus selalu ditegakkan,” tukasnya, Rabu (14/2).
Secara keseluruhan, film ini mengajarkan kita untuk tidak patuh terhadap praktik kecurangan politik. Kita bukanlah objek yang dikuasai oleh elit selama lima tahun. Dengan menonton Dirty Vote, kita dihadapkan pada kenyataan dan diberikan gambaran yang lebih jelas tentang realitas politik yang sedang kita hadapi.
Reporter: Laili Ulfa Nuraini
Penulis: Laili Ulfa Nuraini
Editor: Hesti Dwi Arini, Ayu Nisa’Usholihah
