Warta Utama – Aksi Hari Tani Nasional (HTN) 2025 berlangsung damai di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (24/9). Aksi ini diikuti oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dari berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah dengan membawa tuntutan pokok terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) minimal 9 persen dengan tenggat sehari setelah aksi.
Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Aksi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI, Darmadi, saat ditanyakan terkait pokok tuntutan secara menyeluruh, dan dianggap sebagai konsen terdekat, khususnya di HTN 2025.
“Kita menyampaikan draf terkait penetapan upah minimum di kabupaten kota tahun 2026 supaya tidak ada kesenjangan dan kami harapkan Pak Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten maupun sektoral secara proporsional supaya tidak terjadi kesenjangan antarkabupaten,” ujar Darmadi.
Aksi damai dan solidaritas ini juga menyoroti bagaimana nasib para buruh yang dinaungi oleh Perusahaan Terbatas (PT) Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada ribuan buruh.
“Jadi agenda kita hari ini yang pertama adalah aksi solidaritas terkait korban PHK PT. Sritex yg sampai hari ini belum ketemu titik terang terkait hak-haknya,” cerita Durmadi.
Aksi ini dilaksanakan pada dua gerbang sekaligus. Satu sisi dilaksanakan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), kemudian satu sisi lagi oleh KSPSI yang berasal dari berbagai daerah; Jepara, Kudus, Rembang, Sukoharjo, Salatiga, Temanggung, Purbalingga, Batang, dan Brebes.
KASBI turut terlibat dalam aksi pada HTN yang tergabung dalam Koalisi Bersama Reforma Agraria Jawa Tengah (KOBAR Jateng) dengan membawa tuntutan sebagai berikut:
- Laksanakan reforma agraria sejati Indonesia, berikan tanah sarana produksi dan jaringan pasar nasional bagi petani dan nelayan
- Berikan pengakuan, perlindungan dan penghormatan bagi seluruh tanah adat Indonesia
- Lindungi seluruh kawasan Karst di Indonesia dan berikan pengelolaan Karst kepada kaum tani
- Hentikan pengelolaan program food estate dan ketahanan pangan yg dikelola Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Hentikan pembangunan satuan militer baru yang merampas tanah rakyat.
- Hentikan bisnis militer yang berkedok yayasan di bidang pertanian dan pertambangan
- Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yg merampas tanah rakyat
- Batalkan kesepakatan dagang Prabowo-Trump yang merugikan rakyat
- Hentikan relokasi industri ke Jawa Tengah yang merusak lingkungan dan ruang hidup rakyat
- Wujudkan upah layak nasional bagi seluruh buruh dan rakyat pekerja
- Kaji ulang regulasi cukai yang memberatkan petani tembakau
- Hentikan represi, intimidasi, dan kriminalisasi aktivis gerakan rakyat
- Bebaskan seluruh tahanan politik di Indonesia
- Cabut status Pulau Flores sebagai pulau geothermal dan hentikan eskplorasi nikel di Raja Ampat yang merusak lingkungan
- Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis bagi anak petani dan nelayan.
Menurut salah seorang anggota KASBI, Nurlaila, alasan buruh turun dan ikut serta dalam aksi kali ini karena rasa kebersamaan terkait hak-hak yang masih belum terpenuhi.
Bahwa poin tuntutan yang disampaikan selama aksi sebagai bentuk protes karena negara masih gagal dalam menyejahterakan buruh dan tani. Hal ini terbukti dari masih banyak yang tersingkir dari tanah sendiri dan PHK secara semena-mena.
Hal ini dibenarkan oleh Nurlaila karena menurutnya masyarakat sipil tidak ada yang sejahtera, terlebih masih banyak para koruptor yang menggerogoti kepentingan rakyat.
“Kalau untuk masyarakat sipil itu tidak ada yang sejahtera karena kita selalu dibenturkan dengan peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat terutama pada tani buruh dan nelayan sangat timpang dan jauh,” keluhnya.
Ia juga menyampaikan khusus di HTN 2025 ini bahwa petani semakin ditindas karena tanah-tanahnya direbut dan dialihfungsikan jadi industri dengan kedok pembangunan.
“Sekarang pembangunan itu dalam area pertanian merajalela dan tanah-tanah petani sekarang dibuat industri. Katanya itu terobosan baru tapi untuk kita sangatlah ironis karena mata pencaharian semakin sulit,” tambah Nurlaila.
Koordinator aksi DPD SPSI menyebutkan bahwa aksi HTN ini berhasil menerobos masuk ke pelataran kantor gubernur Jawa Tengah, dan melakukan audiensi bersama Gubernur Jawa Tengah Periode 2024-2029, Ahmad Luthfi dengan hasil akhir audiensi bahwa akan ada penyelesaian terkait masalah dan hak-hak Petani.
“Hasil audiensi tadi, bahwa besok Pak Gubernur akan mengundang dari satuan tugas (satgas) ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah beserta forum yang membidangi ketenagakerjaan untuk memanggil kurator untuk menyelesaikan kendala apa saja yang selama ini dikeluhkan terus penilaiannya seperti apa,” papar Durmadi.
Peserta aksi yang lain, Ratna, dari PT Semarang Garment juga turut hadir karena rasa kebersamaan sebagai buruh. Ia menyampaikan kehadirannya pada hari ini merupakan sikap untuk turut memperjuangkan hak-hak buruh.
“Tentunya karena saya berorganisasi jadi niat awal saya untuk memperjuangkan hak-hak karyawan terutama tempat saya bekerja. Saya datang ke sini atas inisiatif dan atas perasaan solidaritas,” tutur Ratna.
Melalui aksi ini, harapannya gubernur tidak hanya berupaya menggubris buruh dan tani melalui audiensi, melainkan segera melakukan tindakan atas draf yang diajukan dan meninjau upah yang seharusnya diterima buruh dan tani sesuai dengan tuntutan pada HTN 2025 ini. Koordinator aksi juga menyampaikan bila nantinya gubernur beserta jajarannya lelet dalam menindaklanjuti draf yang disampaikan, maka akan digelar aksi lanjutan.
Reporter: Hanifa Khairunnisa, Naftaly Mitchell
Penulis: Naftaly Mitchell
Editor: Nuzulul Magfiroh, Nurjannah